Hal ini tak lepas dari cita-cita dan tujuan utama PS sendiri, yaitu menjadi seorang presiden.
Ketika pada 2014 dan 2019 PS gagal, maka masih ada kesempatan bagi PS untuk mengikuti Pilpres 2024, dimana Jokowi tidak bisa lagi mengikutinya.
Artinya Jokowi dan PS bisa berkolaborasi sekarang ini demi kepentingan bersama. Jokowi yang tidak punya kepentingan politik lagi pada 2024 nanti, bersedia membantu PS untuk menggapai cita-citanya itu.
Tentu saja "Tidak ada makan siang gratis." Jokowi juga perlu bantuan PS untuk mengamankan para "begundal dan parasit anti pemerintah" yang sebelum ini berkolaborasi dengan PS, agar pemerintahan Jokowi nantinya bisa berjalan mulus dan lancar jaya.
Situasi ini menarik dicermati, yaitu bagaimana melihat pendekatan mantan Danjen Kopassus ini nantinya ketika menangani sebuah persoalan pelik tingkat tinggi, terkait perubahan metodologi kerja.
Ibarat pertempuran, selama ini strategi pertempuran PS selalunya lewat Pasukan Teror. Namun kini strategi tempurnya dibalik dengan memakai Pasukan Kontra Teror yang harus proaktif beraksi untuk mendahului aksi Pasukan Teror lawan.
Masuknya PS bersama teman-temannya ke dalam pemerintahan, tentu saja membawa konsekwensi bagi hubungan Jokowi dengan koalisi pemerintah yang sudah terjalin sebelumnya.
Namun justru disinilah "koalisi kerakyatan" ini diuji. "A friend in need is a friend indeed"Â Benarkah koalisi ini tulus mendukung Jokowi sepenuhnya bagi kemajuan negara dan bangsa?
Tapi bagi Jokowi sendiri, jelas lebih menguntungkan kalau sekiranya mengajak PS berada dalam koalisi, daripada membiarkannya kesepian di luar sana. Seandainya PS berada di luar koalisi, apakah ia berpotensi untuk menggangu pemerintahan?
Tentu saja tidak! Sebab tujuan PS itu adalah menjadi presiden, dan tak ada satu alasan atau jalan pun baginya untuk bisa menjadi presiden saat ini, kecuali dengan jalan makar! Tentu saja PS tidak berniat saat ini untuk melakukan makar!
Lima tahun ke depan menjadi momen menarik untuk dicermati. Kali ini Jokowi tampaknya bersikap tegas kepada semua elite politik demi kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.
