Dinasti Politik, Stagnasi Demokrasi?

Jokowi masih apa adanya. Apalagi, narasi yang menyebutkan bahwa Prabowo Subianto adalah tokoh yang terduga dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada era orde baru, seolah mengatakan bahwa Jokowi adalah solusi dari persoalan HAM yang selama ini terbengkalai. Ditangan Jokowi, kasus pelanggaran HAM 1998 akan dituntaskan.

Sebenarnya kemenangan Jokowi pada pemilihan presiden 2014 cukup mengejutkan juga, mengingat bahwa koalisinya tidak didukung oleh partai yang kuat dalam konteks elektoral. Praktis, hanya PDIP yang merupakan partai besar dan kuat. 

Dilain sisi, Koalisi Merah Putih besutan Prabowo Subianto diisi oleh pasukan yang jauh lebih kuat. Sebut saja Gerindra, Golkar, PAN, dan PKS. Namun apa boleh dikata, Jokowi memenangkan pertarungan secara sah dan konstitusional.

Selama 5 tahun berkuasa pada periode pertamanya (2014-2019), Jokowi menuai banyak sekali kritik, terutama mengenai tidak kunjung selesainya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, yang pada awal pemilihan diharapkan akan diselesaikan oleh Presiden.

Kritik datang dari para pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyebutkan bahwa sangat amat disayangkan jikalau Presiden Jokowi menarik tokoh yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM tahun 1998. 

Sebut saja Wiranto, yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM tahun 1998 namun kemudian diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) pada tahun 2016. 

Ditambah lagi pada tahun 2017, terjadi kasus penyiraman air keras kepada salah satu penyidik KPK, Novel Baswedan, yang menambah 'rapor merah' Presiden Jokowi dalam penanganan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Sampai tahun 2019, kasus tersebut tak kunjung tuntas. Sosok Jokowi sebagai solusi atas kasus pelanggaran HAM di Indonesia mulai dipertanyakan.

Pada tahun 2019, Jokowi, didukung PDIP dan banyak partai politik lainnya (lebih banyak daripada tahun 2014), kembali maju sebagai calon Presiden untuk periode 2019-2024 dan beliau menggandeng KH. Ma'aruf Amin sebagai calon Wakil Presiden. 

Pemilihan Ma'aruf Amin sebagai pasangan Jokowi pun dipertanyakan, karena dianggap memanfaatkan ulama untuk menggaet kekuasaan. Juga, pemilihan Ma'aruf Amin sebagai pasangan dalam pilpres 2019 dianggap sebagai manuver mendadak yang dilakukan oleh Jokowi, karena berhembus kabar kencang bahwa sebenarnya Bapak Prof. Dr. Mahfud MD lah yang seharusnya mendampingi Jokowi.

Lanjut lagi,

Dalam beberapa kesempatan kampanye, pendukung Jokowi masih berupaya menggunakan narasi yang sama, seperti: Jokowi adalah produk rakyat, Jokowi pro rakyat kecil, Jokowi bersih dan independen, ditambah lagi, Jokowi sudah tidak punya beban karena pilpres 2019 adalah periode keduanya. Narasi-narasi tersebut terus digaungkan selama kampanye berlangsung. Satu lagi narasi yang paling menarik adalah bahwa Jokowi anti dinasti politik.