Dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/ 2018 tentang Perubahan atas PMK No. 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (Spt), s.t.d. PMK No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan UU Cipta Kerja, ketentuan dan syarat pembetulan SPT adalah sebagai berikut:
1. Surat Pemeriksaan belum diterbitkan oleh DJP.
2. Surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan belum diterbitkan secara terbuka oleh DJP.
3. Pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa wajib pajak membetulkan SPT dengan menandai bagian yang tersedia dalam SPT
Batas Pembetulan SPT Tahunan
Batas akhir untuk pelaporan SPT Pajak Tahunan adalah 31 Maret untuk WP Orang Pribadi (OP) dan 30 April untuk WP Badan. Batas akhir untuk pelaporan pajak masa berbeda-beda tergantung pada jenis pajak yang dilaporkan. Jadi kapan batas akhir untuk pembetulan SPT? Tidak ada tenggat waktu untuk pembetulan SPT selama Dirjen Pajak belum melakukan pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UU KUP. Namun, apabila pembetulan SPT dilakukan ternyata menghasilkan kerugian atau pembayaran tambahan, pembetulan SPT harus dilakukan paling lama dua tahun sebelum daluwarsa pendapatan.
Selanjutnya, sesuai Pasal 20 ayat (4) PMK 9/2018, wajib pajak diberi waktu tiga bulan untuk membetulkan SPT Tahunan setelah menerima Surat Keputusan Pembetulan. Dalam kasus di mana wajib pajak menerima Surat Keputusan Pembetulan untuk tahun pajak sebelumnya atau beberapa tahun pajak sebelumnya, yang menunjukkan kerugian fiskal yang berbeda dengan kerugian fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan yang akan dibetulkan, jangka waktu pembetulan tiga bulan ini.
Penerbitan Surat Keputusan Pebetulan
Surat Keputusan Pembetulan akan diterbitkan oleh Ditjen Pajak setelah wajib pajak menyampaikan pernyataan tertulis pembetulan SPT. Angka 29 Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan adalah:
"Surat keputusan yang membetulkan kesalahan ketik, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang salah satunya terdapat dalam Surat Keputusan Pembetulan."
Aturan itu menegaskan kembali bahwa batas waktu WP untuk membetulkan SPT Pajak adalah sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan, verifikasi sebelum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, dan pemeriksaan bukti permulaan oleh DJP.
