"Kebutuhan Mewah" Itu Bernama Kuliah

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik.

Masuknya platform pinjol ke dalam ranah pembiayaan perkuliahan, bisa jadi mempertegas soal rencana peleburan undang-undang tersebut. 

Artinya, bagi mahasiswa atau calon mahasiswa yang ingin menempuh pendidikan di perguruan tinggi sebagai jenjang pendidikan pilihan alih-alih wajib, bolehlah membiayai pendidikannya melalui dana pinjaman.

Walaupun pada kenyataannya, semanis apapun kemasannya, yang namanya pinjaman bukanlah sebuah solusi yang tak menimbulkan masalah. 

Alih-alih menuntaskan masalah, bagi mahasiswa kalangan tertentu, membayar uang kuliah dengan uang pinjaman berpotensi menimbulkan masalah baru, yakni jika mahasiswa ini terjebak dalam situasi gagal bayar pinjaman uang kuliah.

Kembali ke soal pernyataan ibu sesditjen soal menempuh perguruan di jenjang perguruan tinggi adalah sebuah pilihan. 

Jika melihat situasi terkini, boleh jadi memang benar bahwa melanjutkan studi ke jenjang kuliah hanya bisa dilakukan oleh segelintir anak bangsa yang sudah siap dengan biaya studinya sampai dengan lulus kuliah.

Termasuk jika biaya studi yang dipatok oleh penyelenggara pendidikan tinggi, terus menerus dinaikkan. Karena toh selama ini tidak ada financial fair play yang jelas dalam penentuan uang semesteran di perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri.

Apa yang diucapkan oleh Ibu Tjitjik soal berkuliah di perguruan tinggi merupakan kebutuhan tersier, esensinya mungkin sama dengan yang dahulu diucapkan oleh kakek saya kepada ibu saya, yang saya ceritakan di atas, bahwa pendidikan yang primer---dan sekunder--adalah pendidikan pra-sekolah hingga SMA dan sederajat.

Ini artinya, ucapan seseorang di tahun 2024 sama dengan ucapan seseorang di tahun 1972, bahwa kuliah merupakan 'barang mewah'. Alias bukan sebuah prioritas dalam pendidikan.