Dilihat dari tingginya persentase yang menyatakan tidak pantas tersebut, apakah para ketua BEM tersebut menjadi makhluk yang tidak peka, karena tidak ada satupun ketua BEM yang hadir saat itu yang merepresentasikan jumlah yang menyatakan tidak pantas ini? Atau 'mereka 'takut' terhadap ketua BEM UI? Atau bentuk rasa solidaritas saja? Kalau yang terakhir yang menjadi pilihan, sangat disayangkan sekali, mereka ber-solidaritas untuk sesuatu yang kurang baik. Semoga tidak demikian adanya.
Catatan 4
Para ketua BEM tersebut di acara Mata Najwa, kok di acara Mata Najwa itu seperti sekelompok kecil kaum Salawi ya (Salawi: apa-apa salah Jokowi) Moga-moga saya salah. Saya berpendapat demikian karena kok sepertinya mereka mengarahkan arah tembaknya hanya ke satu orang saja, yaitu Jokowi, persis seperti partai-partai oposan tersebut. Seolah-olah tidak ada pihak lain yang pantas disalahkan kecuali Jokowi. Padahal, dengan adanya undang-undang tentang otonomi daerah, maka peran pemerintah pusat (baca: Jokowi) berkurang secara signifikan & proporsional dengan sendirinya.
Pengurangan peran ini bukan hanya akan berdampak kepada pemerintahan pak Jokowi sekarang ini, tetapi kepada pemerintahan-pemerintahan selanjutnya di Indonesia ini. Karena seperti demikianlah undang-undangannya. Setelah jelas tanggung jawab terbesar berada di tangan Presiden, namun masih ada Gubernur, masih ada Bupati/Walikota dan seterusnya dengan spesifikasi tupoksi (tugas - pokok dan fungsi)nya masing-masing.
Tentu evaluasi (analisa) oleh adik-adik mahasiswa perlu memperhatikan hal-hal yang memang diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang yang ada, sehingga masukan para mahasiswa akan menjadi masukan yang solutif dan tidak asbun ataupun omdo atau berprinsip, yang penting Jokowi 'tertembak' dengan asksi-aksi agitatif (tapi minim isi) seperti aksi kartu kuning tersebut.
Walau, tetap nampak kesegaran dari pemikiran mereka yang cukup terwakili oleh pernyataan-pernyataan mas Obed, ketua BEM UGM yang mengedepankan kondisi real, kekhawatirannya tentang perpecahan dan lain sebagainya.
Harapan
Dari catatan-catatan yang saya buat dengan rasa kritis tetapi penuh cinta terhadap adik-adik mahasiwa ini, saya banyak berharap para mahasiswa dapat berperilaku sebagai mahasiswa saat menyampaikan kritik-kritiknya bukan dengan euphoria semata, bukan dengan sistem omdo (omong doang) semata, bukan karena sentimen ketidak sukaan atas dasar sikap 'yang penting berseberangan' dengan pemerintah atau bahkan mengarahkan arah 'tembak'nya hanya kepada satu orang, yaitu Presiden Jokowi.
Saya masih mengharapkan mahasiswa-mahasiswa Indonesia menyampaikan kritik yang berimbang dan fair. Pengertiannya adalah bahwa mereka patut pula menyampaikan apresiasinya terhadap apa-apa yang sudah menjadi capaian pemerintahan pak Jokowi ini plus melakukan evaluasi kritis terhadap apa-apa yang belum dilakukan atau belum tercapai atau bahkan bila terlihat ada yang melenceng.
Lakukan hal seperti itu dengan data-datayang akurat dan referensi-referensi yang sesuai, termasuk melihatnya dari unsur sistem pemerintahan sekarang yang berada dalam naungan sistem otonomi daerah. Lakukan ini pula bersama rekan-rekan mahasiswa dari beragam universitas agar lebih luas pandangannya. Hasilnya nanti serahkan kepada pemerintah, DPR dan informasikan secara terbuka melalui dunia maya atau sosial media.
Dengan model seperti ini, nggak perlu ketemu secara in person dengan pak Presiden juga nggak apa-apa, intinya kan menyampaikan masukan dan ini bisa dilakukan dengan banyak cara. Karena akan terasa lucu atau janggal bahkan kekanak-kanakkan, seperti yang terlontar dalam acara tersebut, menjadi blunder ke satu kesimpulan bahwa Presiden tidak mau mendengar masukan mahasiswa karena Presiden sulit ditemui -- padahal belum tentu juga para mahasiswa pernah secara serius untuk berusaha bertemu dengan pak Jokowi.
