Mohon tunggu...
Billy Steven Kaitjily
Billy Steven Kaitjily Mohon Tunggu... Freelancer - Nomine Best in Opinion Kompasiana Awards 2024

Berbagi opini seputar Sustainable Development Goals (SDGs) terutama yang terpantau di Jakarta. Melalui opini yang dituangkan, saya mengajak pembaca untuk lebih memahami dan menyadari konsep keberlanjutan.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Menyikapi Masalah Sampah di Maluku Tengah, Sebuah Usulan untuk Perubahan

16 Januari 2025   23:38 Diperbarui: 16 Januari 2025   23:38 71
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sampah berserakan di sisi jalan perbatasan Negeri Suli-Tulehu, Maluku Tengah | Sumber: Dokpri/Billy Steven Kaitjily

Maluku Tengah, sebuah kabupaten di Provinsi Maluku yang dikenal dengan keindahan alam dan kekayaan sejarahnya, kini tengah menghadapi masalah serius yang mengancam citranya: sampah.

Tulisan ini merupakan hasil pengamatan saya selama berlibur di Kecamatan Saparua beberapa waktu lalu, tepatnya dari tanggal 30 Desember hingga 13 Januari 2025.

Sebagai catatan, tujuan tulisan ini bukanlah untuk mencela pemerintahan Maluku Tengah, melainkan untuk memberikan usulan konstruktif terkait penanganan sampah yang tampaknya menjadi tantangan dari tahun ke tahun.

Harus kita bahwa Maluku Tengah memiliki banyak potensi wisata yang mengagumkan. Tempat-tempat bersejarah seperti Benteng Durstede di Saparua dan keindahan alam yang memukau menjadi daya tarik utama.

Sayangnya, kalau persoalan sampah tidak segera ditangani, wisatawan mungkin akan membawa kesan buruk bahwa Maluku Tengah adalah daerah yang kotor dan kurang layak untuk dikunjungi.

Hal ini tentu akan berdampak negatif pada perkembangan pariwisata dan ekonomi lokal di Maluku Tengah.

Pemandangan Menyedihkan di Perbatasan Suli-Tulehu

Pada tanggal 30 Desember 2024, saya tiba di Pelabuhan Yosudarso Ambon bersama istri dengan menumpang KM Nggapulu.

Perjalanan kami menuju Pelabuhan Tulehu melalui aplikasi transportasi daring memberikan pengalaman yang tak terlupakan.

Bukan karena keindahan pemandangannya, tapi karena pemandangan sampah di sepanjang perbatasan Negeri Suli dan Tulehu.

Banyak sampah rumah tangga berserakan di tepi jalan, bahkan menutupi sebagian badan jalan. Supir yang kami tumpangi menjelaskan bahwa sampah-sampah ini berasal dari masyarakat Negeri Tulehu.

Terlepas dari siapa yang bertanggung jawab, tumpukan sampah ini jelas merusak pemandangan, mengganggu kenyamanan pengendara, dan menciptakan kesan buruk bagi siapa pun yang melewati wilayah tersebut.

Kebiasaan Masyarakat Saparua, Membuang dan Membakar Sampah

Kondisi di Kecamatan Saparua, tempat saya menghabiskan sebagian besar waktu liburan, juga menunjukkan masalah pengelolaan sampah yang serius.

Tidak adanya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) membuat masyarakat memilih membuang sampah ke kali atau membakar sampah di tepi pantai dan halaman rumah.

Menurut mantan raja Saparua, salah satu penyebab utama buruknya pengelolaan sampah adalah ketiadaan lahan untuk dijadikan TPS.

Namun, perilaku membuang sampah sembarangan dan membakar sampah membawa dampak lingkungan yang signifikan.

Sampah di kali mencemari air, pembakaran sampah menghasilkan polusi udara, dan sampah di tepi jalan menimbulkan bau tidak sedap serta membahayakan kesehatan masyarakat.

Kalau ini dibiarkan tanpa solusi, kondisinya akan semakin memperburuk lingkungan dan mengancam kesejahteraan masyarakat Maluku Tengah secara keseluruhan.

Tantangan Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Sampah

Persoalan sampah ini tidak luput dari perhatian pemerintah.

Berdasarkan informasi yang dilansir dari TribunAmbon.com, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Maluku Tengah mengakui keterbatasan anggaran sebagai kendala utama dalam menangani sampah, khususnya di kawasan Tulehu, Kecamatan Salahutu.

DLH sempat menjalankan program penanganan sampah setiap tiga bulan sekali. Namun, program ini terhenti karena ketiadaan dana.

Tanpa anggaran yang memadai, pengelolaan sampah menjadi tugas yang sulit diwujudkan secara berkelanjutan.

Apakah harus selalu menunggu ketersediaan dana untuk menyelesaikan masalah ini? Adakah solusi alternatif yang bisa diambil oleh pemerintah daerah?

Usulan Solusi untuk Penanganan Sampah di Maluku Tengah

Berikut adalah beberapa usulan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah Maluku Tengah untuk mengatasi masalah sampah secara berkelanjutan:

Pertama, edukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah. Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik.

Pemerintah daerah dapat menggandeng lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal untuk memberikan pelatihan atau kampanye terkait daur ulang, pengurangan penggunaan plastik, dan cara membuang sampah yang benar.

Kedua, kolaborasi dengan Raja dan Kepala Desa. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan para Raja atau Kepala Desa, mengingat peran mereka yang sangat dihormati dalam masyarakat setempat.

Melalui pendekatan budaya dan tradisi, pesan-pesan terkait pengelolaan sampah dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Ketiga, penyediaan lahan untuk TPS dan TPA. Pemerintah harus prioritaskan penyediaan lahan untuk TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Kalau anggaran daerah terbatas, pemerintah dapat mempertimbangkan kerja sama dengan pihak swasta melalui skema investasi atau tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Keempat, pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan sampah. Teknologi modern seperti insinerator ramah lingkungan atau sistem pengelolaan sampah berbasis biokonversi dapat menjadi solusi jangka panjang.

Pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan universitas atau lembaga penelitian untuk mengembangkan teknologi yang sesuai dengan kondisi lokal.

Kelima, pelibatan komunitas dalam program daur ulang. Menginisiasi program daur ulang berbasis komunitas dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang harus dikelola.

Masyarakat dapat dilibatkan dalam memilah sampah organik dan non-organik, serta mengelola sampah yang masih bernilai ekonomi, seperti plastik dan kertas.

Keenam, penguatan regulasi dan penegakan hukum. Pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi terkait pengelolaan sampah, termasuk sanksi bagi pelanggar.

Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan untuk memastikan implementasi regulasi berjalan efektif.

Penutup

Masalah sampah di Maluku Tengah adalah persoalan yang kompleks dan memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta.

Pemerintah daerah perlu mengambil langkah nyata untuk mengatasi kendala anggaran dan mencari solusi inovatif yang berkelanjutan.

Di sisi lain, masyarakat juga harus didorong untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Kalau Maluku Tengah ingin mempertahankan citra sebagai daerah yang indah dan layak dikunjungi, penanganan masalah sampah harus menjadi prioritas.

Dengan komitmen bersama, masalah ini bukanlah hal yang mustahil untuk diselesaikan. Mari kita jadikan Maluku Tengah sebagai contoh daerah yang berhasil mengelola sampah dengan baik, sekaligus menjaga kelestarian alamnya yang memukau.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun