Dampak kedua adalah kerugian ekonomi jangka panjang. Setiap kali banjir rob melanda, kerusakan yang ditimbulkan dapat mencapai miliaran rupiah. Infrastruktur publik seperti jalan raya, saluran air, dan fasilitas umum lainnya sering kali menjadi korban.
Di sisi lain, warga juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki rumah, mengganti barang-barang yang rusak, atau bahkan untuk kebutuhan mendesak seperti makanan dan air bersih selama banjir berlangsung.
Jika banjir rob ini terus terjadi tanpa adanya solusi jangka panjang, beban ekonomi ini akan semakin besar dan dapat mempengaruhi daya tahan masyarakat maupun anggaran pemerintah.
Ketiga, penundaan pembangunan tanggul juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, baik di tingkat lokal maupun nasional.
Proyek NCICD telah lama menjadi janji besar pemerintah untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta. Ketika target penyelesaiannya terus mundur, maka publik mulai mempertanyakan keseriusan dan kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan proyek ini.
Hal ini dapat memicu ketidakpuasan yang lebih luas, terutama di kalangan warga yang merasa langsung terdampak oleh banjir rob.
Keempat, dari sisi lingkungan, penundaan pembangunan tanggul dapat memperburuk kerusakan ekosistem pesisir. Saat ini, pesisir utara Jakarta sudah menghadapi tekanan besar akibat urbanisasi, pencemaran, dan penurunan permukaan tanah.
Banjir rob yang berulang hanya akan memperparah kondisi ini, misalnya dengan menyebabkan intrusi air laut ke daratan yang dapat merusak tanah pertanian, mengganggu ekosistem mangrove, dan mencemari sumber air bersih.
Dalam jangka panjang, kerusakan ekosistem ini juga akan berdampak pada kualitas hidup masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada sumber daya alam lokal.
Bagaimana Pemprov DKI Jakarta Menyikapinya?
Lalu, pertanyaannya: bagaimana solusi untuk mengatasi keterlambatan ini? Apa yang harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam situasi seperti saat ini?
Pertama, diperlukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menyederhanakan prosedur administrasi tanpa mengorbankan transparansi dan akuntabilitas.
