Pertama, pendidikan vokasi sebagai kunci mengurangi pengangguran. Diketahui, pemerintah melalui Ditjen Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah berupaya menekan angka pengangguran dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan "menikahkan" dunia pendidikan dan industri. (Sumber: KOMPAS.com).
Melalui "pernikahan" vokasi dengan dunia usaha dan industri, Ditjen Vokasi tengah menggenjot sinergi dan peningkatan kompetensi guru, hingga penyusunan kurikulum supaya sesuai dengan kebutuhan industri. Salah satu usaha yang ditempuh ialah melalui balai besar penjamin mutu pendidikan vokasi bidang bisnis dan pariwisata, yang banyak dicari oleh industri.
Pertanyaannya, apakah pendidikan vokasi dapat menjadi jawaban atas kebutuhan industri atau justru menciptakan masalah baru, seperti pengangguran terdidik? Salah satu tantangan yang dihadapi pendidikan vokasi di Indonesia adalah ketidaksesuaian antara kurikulum yang diajarkan dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Banyak lulusan SMK dan Politeknik yang mengeluhkan bahwa keterampilan yang mereka pelajari tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri. Apalagi dunia industri di Indonesia saat ini terus berkembang dan berubah seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan pasar global.
Karena itu, pemerintah mesti benar-benar memastikan supaya keterampilan pada pendidikan vokasi sesuai dengan dunia industri di Indonesia.
Kedua, UMKM berpotensi mengurangi angka pengangguran. Jumlah pengusaha yang masih rendah merupakan salah satu faktor tingginya tingkat pengangguran. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menilai usaha mikro dan menengah berpotensi mengatasi pengangguran di Indonesia.
Melihat besarnya potensi UMKM dalam menyerap tenaga kerja lantas membuat Kemnaker terus mengembangkan berbagai program pelatihan dan melakukan sinergi dengan sejumlah stakeholders terkait untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan perluasan pasar kerja. (Sumber: TRIBUNNEWS.com).
Meski demikian, UMKM di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti alokasi dana yang terbatas, akses pemasaran yang terbatas, dan kurangnya kesiapan digital. Selain itu, beberapa penggiat UMKM masih memiliki keterbatasan dalam kemahiran berbahasa asing.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa program UMKM ini mendapat dukung yang maksimal baik dari sisi anggaran, kualitas sumber daya manusia, hingga pasar ekspor.
Ketiga, perlu dukungan Kemnaker untuk pencari kerja. Dukungan pemerintah, dalam hal ini Kemnaker sangat dibutuhkan bagi pencari kerja. Dukungan yang diberikan tidak hanya dalam bentuk pembekalan pelatihan, tapi juga dalam bentuk layanan informasi ketenagakerjaan.
Dengan layanan informasi ketenagakerjaan dari Kemnaker ini memungkinkan peserta/pelamar kerja mendapatkan informasi pekerjaan sesuai dengan minat mereka. Kemnaker mesti memastikan supaya tidak terjadi gap antara kebutuhan industri dengan kapasitas lulusan perguruan tinggi atau vokasi.
