Hingga kini, masalah pengangguran di Indonesia masih belum terbendung, malah semakin bergejolak, dengan demikian ia menjadi momok tersendiri.
Menurut laporan Badan Pusat Statistik, pada periode Agustus 2023, presentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai angka 5,32%. Lalu, pada periode Februari 2024, BPS kembali mencatat tingkat pengangguran sebesar 4,82%, turun sedikit dari tahun sebelumnya.
Meskipun tren tersebut cenderung menurun, baru-baru ini International Monetary Fund (IMF) melalui World Economic Outlook pada April 2024 menyebutkan, tingkat pengangguran di Indonesia ada di angka 5,2% dan menjadikan Indonesia duduk di posisi pertama ASEAN. (Sumber: ANTARANEWS.com).
Penyumbang tertinggi pengangguran adalah lulusan SMK/SMA atau sederajat. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023, lulusan SMK/SMA yang menganggur berjumlah 8,6%, disusul oleh lulusan diploma ke atas 5,10%, sekolah dasar 3,34%, serta tidak pernah sekolah 1,51%. (Sumber: KOMPAS.com).
Fenomena ini, tentu saja, memunculkan pertanyaan, apa yang menyebabkan tingginya pengangguran di Indonesia? Strategi seperti apa yang mesti disusun oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagkerjaan (Kemnaker) untuk membendung gejolak pengangguran? Artikel ini menyoroti penyebab tingginya angka pengangguran di Indonesia dan strategi jitu untuk membendung peningkatan angka pengangguran.
Penyebab Tingginya Pengangguran
Penyebab terjadinya pengangguran disebabkan oleh banyak faktor, tentu saja. Secara umum, tingginya tingkat pengangguran terbuka di Indonesia disebabkan oleh adanya masyarakat yang belum bekerja, sedang kuliah/sekolah dan mencari kerja, baru lulus sekolah/kuliah dan baru mencari kerja, serta orang yang baru berhenti kerja, dan sedang mencari pekerjaan baru.
Secara khusus, tingginya TPT disebabkan keterampilan pelamar yang tidak sesuai kriteria perusahaan, kurangnya pendidikan dan keterampilan pelamar, sulitnya mobilitas geografis yang menyulitkan pelamar berpindah daerah, tingginya persaingan pasar global, di mana perusahaan asing cenderung memilih pekerja dari negara mereka ketimbang pekerja dari negara kita.
Selain itu, ketakutan untuk mengambil risiko dan kecenderungan untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat pribadi masing-masing turut memengaruhi fenomena pengangguran, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi (IPTEK) membuat banyak perusahaan hanya sedikit membutuhkan tenaga kerja karena posisinya telah tergantikan dengan hadirnya teknologi terkini seperti robot.
Inilah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran di Indonesia kian tinggi hingga kini. Fenomena ini, tentu saja, perlu disikapi dengan serius oleh pemerintah, sebab jika tidak, kita bakal selamanya terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan.
Strategi Membendung Gejolak Pengangguran
Tingginya pengangguran jelas berpengaruh secara langsung terhadap tingkat kesejahteraan dan produktivitas kerja masyarakat. Karena itu, perlu strategi jitu untuk membendung peningkatan angka pengangguran. Berikut ini adalah beberapa strategi jitu yang bisa diterapkan dan dikembangkan.
Pertama, pendidikan vokasi sebagai kunci mengurangi pengangguran. Diketahui, pemerintah melalui Ditjen Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah berupaya menekan angka pengangguran dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan "menikahkan" dunia pendidikan dan industri. (Sumber: KOMPAS.com).
Melalui "pernikahan" vokasi dengan dunia usaha dan industri, Ditjen Vokasi tengah menggenjot sinergi dan peningkatan kompetensi guru, hingga penyusunan kurikulum supaya sesuai dengan kebutuhan industri. Salah satu usaha yang ditempuh ialah melalui balai besar penjamin mutu pendidikan vokasi bidang bisnis dan pariwisata, yang banyak dicari oleh industri.
Pertanyaannya, apakah pendidikan vokasi dapat menjadi jawaban atas kebutuhan industri atau justru menciptakan masalah baru, seperti pengangguran terdidik? Salah satu tantangan yang dihadapi pendidikan vokasi di Indonesia adalah ketidaksesuaian antara kurikulum yang diajarkan dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Banyak lulusan SMK dan Politeknik yang mengeluhkan bahwa keterampilan yang mereka pelajari tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri. Apalagi dunia industri di Indonesia saat ini terus berkembang dan berubah seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan pasar global.
Karena itu, pemerintah mesti benar-benar memastikan supaya keterampilan pada pendidikan vokasi sesuai dengan dunia industri di Indonesia.
Kedua, UMKM berpotensi mengurangi angka pengangguran. Jumlah pengusaha yang masih rendah merupakan salah satu faktor tingginya tingkat pengangguran. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menilai usaha mikro dan menengah berpotensi mengatasi pengangguran di Indonesia.
Melihat besarnya potensi UMKM dalam menyerap tenaga kerja lantas membuat Kemnaker terus mengembangkan berbagai program pelatihan dan melakukan sinergi dengan sejumlah stakeholders terkait untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan perluasan pasar kerja. (Sumber: TRIBUNNEWS.com).
Meski demikian, UMKM di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti alokasi dana yang terbatas, akses pemasaran yang terbatas, dan kurangnya kesiapan digital. Selain itu, beberapa penggiat UMKM masih memiliki keterbatasan dalam kemahiran berbahasa asing.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa program UMKM ini mendapat dukung yang maksimal baik dari sisi anggaran, kualitas sumber daya manusia, hingga pasar ekspor.
Ketiga, perlu dukungan Kemnaker untuk pencari kerja. Dukungan pemerintah, dalam hal ini Kemnaker sangat dibutuhkan bagi pencari kerja. Dukungan yang diberikan tidak hanya dalam bentuk pembekalan pelatihan, tapi juga dalam bentuk layanan informasi ketenagakerjaan.
Dengan layanan informasi ketenagakerjaan dari Kemnaker ini memungkinkan peserta/pelamar kerja mendapatkan informasi pekerjaan sesuai dengan minat mereka. Kemnaker mesti memastikan supaya tidak terjadi gap antara kebutuhan industri dengan kapasitas lulusan perguruan tinggi atau vokasi.
Sebagai penutup: untuk menghilanglan pengangguran di Indonesia bukan perkara yang mudah, tidak semudah membalik telapak tangan, dibutuhkan kerja sama dan komitmen berbagai elemen baik dari pemerintah maupun swasta.
Kerja sama, misalnya, bisa dilakukan dengan Kementerian Perindustrian untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja. Berikutnya, dapat juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menyusun kurikulum yang tepat sesuai kebutuhan dunia usaha.
