      Selain itu, Meikarta juga memiliki fasilitas Ruang Terbuka Hijau yang lebih dikenal dengan nama Central Park Meikarta. Ruang Terbuka Hijau tersebut memiliki fungsi sebagai sebuah taman hiburan bagi keluarga dan untuk membuat nyaman penghuni Meikarta itu sendiri.
      Meikarta resmi diluncurkan pada 17 Agustus 2017 yang lalu. Pembangunan dan pengembangan Meikarta seluas 22 juta meter persegi ini sudah disiapkan sejak tahun 2014. Pelaksanaan pekerjaan fisik sudah dimulai sejak bulan Januari tahun 2016 dengan dibangunnya orange country Lippo Cikarang. Proyek ini merupakan proyek yang terbesar sejak 67 tahun berdirinya Lippo Group.
      Keberadaan proyek ini tidak diragukan lagi dapat menawarkan kepada para pemburu properti solusi terbaik untuk situasi sibuk dan padat di Jakarta. Di sana, pengembang bermaksud membangun 100 menara yang dilengkapi dengan semua fasilitas kota metropolitan kontemporer, termasuk perkantoran, hotel, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan ruang komersial.
      Proyek Pembangunan Kota Meikarta akan menyediakan ruang untuk gedung, tempat tinggal, taman, dan institusi lain termasuk universitas. Dengan nilai investasi 278 triliun, lahan akan diperluas dari 130--140 hektare yang telah disiapkan menjadi 500 hektare. Izin bangunan tidak selalu didapatkan oleh proyek Meikarta karena tidak sesuai dengan peraturan pemerintah daerah Bekasi.
      Apartemen Meikarta langsung diserbu pembeli yang sebagian besar berasal dari Jakarta, hanya pada hari peluncurannya, menunjukkan keefektifan dengan iming-iming harga murah membuat pasar bereaksi. Luar biasa, pengembang menjual 16.800 apartemen dalam satu hari berkat masuknya pembeli, mendorong Rekor Indonesia (MURI) untuk mengakui Lippo sebagai organisasi yang menutup kesepakatan penjualan apartemen terbanyak dalam satu hari.
      Detik.com dan Republika.co.id, dua media online yang secara intensif mengupdate pemberitaan kasus ini setiap hari, menjadi yang pertama memberitakannya, karena kemudahan informasi dapat didistribusikan dengan cepat dan mudah melalui media internet. Komunitas akhirnya mulai membicarakan topik ini, yang menimbulkan perdebatan tentang kelebihan dan kekurangannya. Intensitas pemberitaan suap izin pembangunan meikarta dengan menggunakan data dari media online, antara lain 34 berita kasus di Detik.com dan 29 berita kasus di Republika.co.id, dengan cepat menyita perhatian publik.
MENGAPA PROYEK MEIKARTA BERMASALAH?
      Kasus suap izin pembangunan Meikarta menuai banyak sorotan. Publik tentu menyerap informasi tersebut, dan banyak media massa cetak, elektronik, bahkan internet tertarik untuk meliputnya. Tentu saja, sebuah laporan media diformat dengan cara ini. Sebagai pilar keempat demokrasi, media memang berperan penting dalam menangani berbagai kasus korupsi, seperti kasus suap izin pembangunan gedung Meikarta.
      Setiap pembangunan aksi yang tidak sesuai dengan tujuan kawasan jelas melanggar aturan. Lahan dan tempat pertanian dirugikan oleh proyek pembangunan Meikarta berdasarkan kawasan yang diperuntukkan bagi pertanian. Ada tiga proyek pengembangan lahan di masyarakat yang banyak berisi lahan pertanian dan ruang terbuka. Dengan mengubah kawasan pertanian menjadi lingkungan pemukiman, proyek Meikarta melanggar aturan yang mengatur kawasan budidaya dalam bentuk properti pertanian yang dimiliki secara komunal. Aturan tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.
      Meikarta adalah kota anyar dengan fasilitas yang elegan dan lengkap, namun menuai ulasan baik positif maupun negatif karena pembangunan yang dimulai pada tahun 2017 ini masih belum memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Seperti yang dinyatakan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang IMB, pembangunan baru bisa dilakukan setelah mendapat IMB. Namun, Meikarta tetap bertahan membangun rumah tinggal dan fasilitas lainnya meski diyakini melanggar sejumlah undang-undang yang sudah ada. Selain itu, sikap Pemda Kabupaten Bekasi dinilai pro elit karena tidak memberikan sanksi yang tegas kepada Meikarta. Bupati dan Kepala Dinas Kota Bekasi lainnya turut serta dalam aksi suap dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan secara lengkap.
      Pada proses pembangunan Meikarta, banyak menuai penolakan dari beberapa pihak, termasuk Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), hingga Wakil Gubernur Jawa Barat pada saat itu, Deddy Mizwar yang sempat menyatakan agar Lippo Group menghentikan sementara proyek Meikarta, karena belum adanya rekomendasi izin dari Pemerintah Provinsi yang hanya memberikan rekomendasi izin seluas 84,6 hektare untuk lahan proyek tersebut.
