Konstruksi Ruang Publik, dan Opini Publik (16)

Keterwakilan.  Di ruang publiklah masyarakat membangun gagasan tentang dirinya sendiri di mana ia mengakui dirinya sendiri, sehingga menghasilkan representasi diri, menurut ungkapan Habermas. Dengan demikian, ruang publik, menurut definisinya, adalah ruang representasi dunia bersama (koinon).

Representasi seperti yang dikonseptualisasikan oleh Antonio Gramsci membentuk praktik masyarakat, komunitas, subjek, bahkan dalam kepastian pengalaman tidak dapat direduksi menjadi wacana. Representasi sebagai makna yang mengkonstruksi realitas. Representasi yang bukan sekedar representasi dari sebuah ketidakhadiran, namun sebagai sebuah kehadiran yang dimiliki oleh subjek yang hadir dan merupakan sebuah cara untuk merepresentasikan diri sendiri, dalam mengatur dunia dan berhubungan dengannya, dan dengan demikian merupakan siapa pun yang memandangnya. sebagai subjek yang mencari. 

Artinya, ruang publik dipenuhi oleh kontradiksi dan konfrontasi sebagai model subjektivitas sosial: pekerjaan manusia (baik dalam arti sempit maupun luas) menunjukkan semua sisi, objek-objeknya, tujuannya, dalam modalitasnya, dalam instrumennya, cara yang semakin spesifik dalam memahami dunia, dalam mendefinisikan diri sendiri sebagai sebuah kebutuhan, dalam mempertimbangkan diri sendiri dalam kaitannya dengan manusia lain

Seperti yang dikatakan Habermas: bentuk-bentuk yang diambil oleh kata, pakaian secara umum, penampilan tubuh, aturan-aturan interaksi, dan sebagainya, dalam ruang publik memiliki visibilitas ruang tersebut sebagai kondisi produksi dan sebagai tujuan. cakrawala, sehingga menghasilkan ritual dan peraturan tertentu. Ritual dan peraturan ini bersama-sama membentuk cara masyarakat mewakili dirinya sendiri.  

Kondisi keterwakilan ini menjadikan publik ruang bagi konfigurasi identitas sosial, yang melahirkan dalam subjek-subjek sosial, dalam gerakan yang sama, representasi tentang apa itu kehidupan sosial dan representasi tempatnya dalam kehidupan itu, sejauh identitas dikonstruksi dalam kerangka bidang sosial dunia bersama, kami menambahkan dalam hubungannya dengan orang lain, atau lebih tepatnya terhadap identitas lain

Politik.  Jika kita secara acak meninjau kamus khusus kita menemukan kata politik memiliki dua arti: di satu sisi, seni, doktrin, atau opini yang mengacu pada pemerintahan suatu negara, dan di sisi lain, aktivitas mereka yang memerintah atau bercita-cita untuk mengatur negara bagian.urusan masyarakat. Oleh karena itu, yang dianggap politis adalah yang berkaitan dengan politik, ahli pemerintahan, dan pemimpin atau afiliasi partai politik.

Sejalan dengan visi masyarakat legalis, cara berpikir tentang politik ini mendasari gagasan kekuasaan berada di lembaga-lembaga politik hukum struktur dan tatanan kelembagaan hukum, yang lahir dari kontrak sosial, yang melaluinya kekuasaan ini diorganisir dan dijalankan. dalam suatu masyarakat. Artinya, politik serta fungsi lembaga-lembaga tersebut.

Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Habermas, cara berpikir mengenai politik seperti ini pertama-tama mereduksinya menjadi organisasi hukum suatu Negara, kemudian menjadi administrasinya, dan kemudian menjadi konflik dalam pengelolaannya. Hal ini membatasi politik pada rekayasa prosedural, yang dilakukan oleh agen-agen khusus di bawah aturan-aturan tertentu, sehingga melelahkan fungsi institusi-institusi dalam demokrasi republik.

Dalam setiap masyarakat terdapat kekuasaan yang jelasbertanggung jawab untuk menjamin kehidupan dan ketertiban sosial terhadap segala sesuatu yang membahayakannya, baik secara aktual maupun potensial. Kekuasaan eksplisit ini bekerja sama pada tingkat representasi, perasaan, dan tujuan.

Gramsci  menghubungkan kekuasaan eksplisit ini dengan institusi yang dilembagakan secara eksplisit yang dapat membuat keputusan yang dapat dikenai sanksi mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, yaitu, mereka dapat membuat undang-undang, 'mengeksekusi', menyelesaikan perselisihan dan memerintah.

Artinya, ia mendefinisikan perangkat khusus, cara operasinya, dan sanksi sah yang dapat diterapkan. Yang terakhir, dan secara mendasar, ia menunjukkan kekuasaan eksplisit ini adalah lembaga penjamin monopoli makna yang sah dalam suatu masyarakat .