Konstruksi Ruang Publik, dan Opini Publik (2)

Konstruksi Ruang Publik, dan Opini Publik (2)

Krisis supremasi hukum liberal justru ditentukan oleh krisis kesetaraan formal, berupa krisis kesetaraan hukum yang memungkinkan mediasi antara nilai kesetaraan dan fakta ketidaksetaraan, melalui lingkaran kebajikan dari subjek yang setara = hak yang setara.

Sejak kemunculan massa, permasalahan pengambilan keputusan politik negara yang menjadi acuan opini publik menjadi semakin kompleks bukan hanya karena hadirnya subyek politik baru, organisasi besar dan tidak lagi berdialognya individu, namun  karena adanya prinsip acuan tindakan politik mereka, kesetaraan sosial yang sarat dengan muatan empiris dari tuntutan yang ditentukan. Dari perspektif baru ini, pertanyaannya adalah : bagaimana cara menghasilkan suatu keputusan politik; Hal ini berarti, sehubungan dengan denotasi utama liberalisme yang tidak pernah terlupakan, bagaimana menghasilkan keputusan politik yang mampu menghasilkan konsensus massa, yaitu identitas makna dengan tuntutan khusus dan konkrit yang tentu memerlukan dan muncul dari seruan masyarakat. prinsip keadilan sosial-kesetaraan; 

Pendekatan baru ini tidak hanya merepolitisasi hal-hal sosial, menjadikan hal-hal privat menjadi publik dan mulai menghapus pemisahan antara Negara dan masyarakat sipil. Yang terpenting, hal ini mematahkan skema respon kelembagaan terhadap permasalahan opini publik, yaitu mampu mencapai kesatuan konsensus dalam pengambilan keputusan publik, pluralitas dan perbedaan pendapat melalui argumentasi yang mengacu pada hukum. Dan hal ini rusak karena topik opini dan perdebatan tidak lagi bersifat universal;

Kebebasan universal individu tanpa ketepatan normatif (pembatasan prinsip yang kontradiktif) dari isi empiris pelaksanaannya bukan lagi topik yang dapat dijabarkan secara rasional dari kesatuan formal hukum universal, melainkan topik empiris yang tepat terkait dengan kondisi material yang ditentukan. keberadaannya di Masyarakat; Lebih jauh lagi, hukum formal, yang menjadi dasar kemungkinan dan keabsahan konsensus dalam berpendapat, menjadi objek perbedaan pendapat dan apa yang dapat dijadikan opini.

Ketika konflik politik menjadi konflik yurisdiksi, konsep opini publik yang pertama kehilangan konsistensi dan maknanya. Bukan suatu kebetulan  kritik terhadap filsafat hukum, pertama terhadap Hegel dan kemudian terhadap Marx, merupakan tugas pertama dan cikal bakal teori kritis ideologi. penemuan  filsafat politik modern yang asli pada hakikatnya adalah filsafat hukum (formal). Hal ini memasukkan ke dalam agenda kategori-kategori kritis yaitu keterasingan, keabstrakan yang palsu, ketidak-substansialan kebebasan, tidak adanya identitas yang rasional dan yang nyata dari Negara, hukum, dari negara dan hukum. revolusi borjuis, dari filsafat pencerahan, yang menempatkan lembaga-lembaga Negara bebas pertama dalam krisis dan, di antaranya, solusi kelembagaan yang ingin diberikan oleh opini publik terhadap masalah keputusan politik dalam kondisi non-arbitrase dan kemajemukan.

Pada saat munculnya konflik politik yang melampaui kerangka hukum-kelembagaan pengaturannya dan melampaui ruang-ruang netralisasi, apakah pertanyaan Hobbesian tentang quis interpretabitur; ,   dari siapa yang memutuskan dalam Keadaan Pengecualian (menurut C. Schmitt).

Penggunaan kata "publik" dan "ruang publik" menunjukkan banyaknya makna yang bersamaan. Asal-usulnya bermula dari berbagai fase sejarah dan, ketika diterapkan secara sinkronis pada kondisi masyarakat borjuis yang maju secara industri dan merupakan negara kesejahteraan sosial, maka hal-hal tersebut melebur menjadi sebuah campuran yang kabur. Namun kondisi-kondisi yang membuat bahasa yang diwariskan tampak tidak pantas tampaknya memerlukan kata-kata ini, betapapun membingungkannya cara kerjanya.  

dokpri

Masalah pengambilan keputusan politik muncul kembali, namun tidak dapat diajukan atau diselesaikan melalui opini publik. Hal ini merupakan penemuan kembali pengambilan keputusan dalam politik dan hukum itu sendiri, baik di sisi revolusi sosialis atau di sisi demokrasi massa, dengan keseluruhan interaksi teoretis dan praktis antara sosialisme dan demokrasi. Opini publik tetap menjadi tempat presentasi dan argumentasi tuntutan politik dan posisi teoretis, namun tidak dipahami sebagai tempat terjadinya konsensus atau dengan kepastian  penalaran, ketika kesatuan dan pembuktian prinsip acuannya hilang, dapat mengikat. konsensus umum yang mengikat atas keputusan politik yang mengikat.