Konstruksi Ruang Publik dan Opini Publik (1)

Konstelasi khusus ini memungkinkan yang umum menjadi sebuah tema dan masalah, sekaligus membuat kemungkinan generalisasi nalar menjadi masuk akal. Netralisasi pengaruh sosial, ekonomi dan politik dalam perdebatan kalangan opini memungkinkan kita berasumsi  opini yang mereka peroleh bersifat umum,  pengalaman mereka secara umum valid,  ekspektasi yang terbentuk menurut pola perilaku tersebut adalah ekspektasi. dari semuanya dan dapat menggantikan lembaga-lembaga lama dan  mereka dapat menyepakati pemahaman tentang diri mereka sendiri, berdasarkan moral, tanpa memperhitungkan ekonomi, kelas atau kondisi yang berasal dari struktur sistem, yang menjadi dasar konsepsi tersebut.. Dengan cara ini, pengalaman dapat diaktifkan yang memungkinkan transisi yang mudah dari alasan individu ke alasan umum dan, oleh karena itu, dari keinginan individu ke keinginan umum.

Perubahan kondisi sejarah dan transformasi konsep opini publik;  Masalah pengambilan keputusan negara dalam situasi kompleksitas politik, non-arbitrerness, menjadi lebih besar dengan munculnya massa yang menuntut kesetaraan di tingkat negara (perluasan hak pilih universal, pembentukan partai-partai non-pemilik dan tercerahkan) dan, terlebih lagi, dalam masyarakat sipil pasar (buruh dan keadilan sosial), yang posisi dan tuntutannya mencapai tingkat konsepsi filosofis politik melalui teori-teori Kesejahteraan yang demokratis, sosialis, sosial demokrat atau terkini.

Massa bermaksud melakukan intervensi dalam proses legislatif dan pemerintahan, guna mendefinisikan kembali validitas hak-hak yang setara dan universal, persamaan hukum formal, dalam arti kesetaraan sosial yang material. Massa dan organisasinya adalah subjek politik baru yang membuat keputusan politik menjadi lebih kompleks dengan membawa tuntutan mereka akan keadilan sosial ke tingkat politik dan bersifat publik. Berbeda dengan kelompok liberal, yang mengusung tema universalitas kebebasan individu, massa mengisi program aksi politik mereka dengan konten empiris yang telah ditentukan, pertama dengan konten yang berkaitan dengan kondisi kontrak dan proses kerja, dan kemudian dengan penyediaan layanan. berhubungan dengan kondisi kehidupan pribadi dan keluarga.

Transisi dari negara liberal ke negara sosial telah dipelajari secara ekstensif. Habermas  memperlakukannya dari sudut pandang kehidupan publik, dengan menggambarkannya sebagai kecenderungan menyatukan ruang publik dan ruang privat. sebelasDi satu sisi, massa meninggalkan dan menghapus praktik opini dari masyarakat yang berpartisipasi langsung, berpengetahuan, fasih, pembaca dan argumentatif, mempercayakan organisasi politik dan sipil mereka, dan khususnya para pemimpin mereka, dengan representasi dan mediasi kepentingan mereka. menurut pendapat; Di sisi lain, pendapatnya tidak terbatas pada formalitas hukum yang setara, universal dan abstrak, melainkan mempertanyakan hukum modern, yang pada dirinya sendiri dipertanyakan karena sifatnya yang positif dan konvensional, dan menekannya untuk mengisi bentuknya dengan muatan historis dan faktual..

Dengan cara ini ia merusak legalitas yang hakiki dan asli dari politik modern dan memecah-mecah semangat publik, kesadaran sipil, sesuai dengan berbagai kepentingan yang melintasi berbagai lapisan masyarakat, sehingga melemahkan tokoh tradisional.. tentang warga negara (identitas universal yang mengabaikan perbedaan individu dan mendamaikannya) dan mengguncang dasar opini publik sebagai kemungkinan konsensus politik dan sebagai tuntutan keputusan politik sesuai dengan keadaan opini. Ekonomi pasar, yang sebelumnya merupakan ruang netralisasi politik dan pendiriannya disertai dengan teori-teori mendasar tentang kualitas hubungan netral terhadap kekuasaan, hubungan produksi dan pertukaran yang bebas atau setara, otonom dan mengatur diri sendiri.,   kini menjadi fokus konflik politik dan bahan baku segala keputusan politik. Apollo

• Citasi:
• Bajaj, S., 2017, “Self-Defeat and the Foundations of Public Reason,” Philosophical Studies.
•  Benhabib, S., 2002, The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era, Princeton: Princeton University Press.
• Billingham, P. and A. Taylor, 2020, “A Framework for Analyzing Public Reason Theories,” European Journal of Political Theory,
•  Bohman, J., 1996, Public Deliberation: Pluralism, Complexity, and Democracy, Cambridge, MA: MIT Press.
• Dryzek, J., 1990, Discursive Democracy: Politics, Policy, and Political Science, Cambridge: Cambridge University Press.
• __., 2000, Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations, Oxford: Oxford University Press.
• Friedman, M., 2000, “John Rawls and the Political Coercion of Unreasonable People,” in The Idea of a Political Liberalism: Essays on John Rawls, V. Davion and C. Wolf (eds.), Oxford: Rowman and Littlefield
• Gaus, G., 1996, Justificatory Liberalism: An Essay on Epistemology and Political Theory, Oxford: Oxford University Press.
• __, 2009, “The Place of Religious Belief in Public Reason Liberalism,” in Multiculturalism and Moral Conflict, M. Dimova-Cookson and P. Stirk (eds.), New York: Routledge, pp. 19–37.
• Habermas, J., 1990, Moral Consciousness and Communicative Action, C. Lenhardt and S. W. Nicholsen (trans.), Cambridge, MA: MIT Press.
• __, 1995, “Reconciliation Through the Public use of Reason: Remarks on John Rawls’s Political Liberalism,” The Journal of Philosophy, 92(3): 109–131.
• __, 1996, Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy, W. Rehg (trans.), Cambridge, MA: MIT Press.
• __, 1998, The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory, C. Cronin and HP. DeGreiff (eds.), Cambridge, MA: MIT Press.
• Kim, S., 2016, Public Reason Confucianism: Democratic Perfectionism and Constitutionalism in East Asia, Cambridge: Cambridge University Press.
• Otsuka, M., 2003, Libertarianism Without Inequality, Oxford: Oxford University Press.
• Rawls, J., 1996, Political Liberalism, New York: Columbia University Press.
• __, 1999a, A Theory of Justice: Revised Edition, Oxford: Oxford University Press.
• __, 2001, Justice as Fairness: A Restatement, Cambridge, MA: Harvard
• Taylor, A., 2018, “Public Justification and the Reactive Attitudes,” Politics, Philosophy, & Economics.