Catatan Filsafat (5)

Meskipun ia tidak menerbitkan dua karya tersebut di atas atas namanya untuk menghindari masalah dengan Mahkota dan Gereja, The Spirit of the Laws dikutuk oleh Sorbonne dan pada tahun 1752 Roma memasukkannya ke dalam Indeks Buku Terlarang . Tiga tahun kemudian, pada 10 Februari 1755, hampir buta setelah hidupnya didedikasikan untuk membaca dan menulis, Montesquieu meninggal di Paris.

Sebelum Revolusi Perancis terjadi, pada akhir abad ke-18, istana Raja Louis XVI dari Perancis hidup dalam kemewahan dan kesia-siaan. Sementara sebagian besar penduduk hidup dalam kesengsaraan, monarki memutuskan untuk mengenakan pajak baru kepada masyarakat, yang membuat krisis keuangan yang dialami negara tersebut menjadi lebih serius. Kerusuhan di kalangan rakyat semakin meningkat dan, akhirnya, untuk mencoba menemukan solusi atas situasi yang semakin kompleks, raja menerima,  meskipun dengan enggan, pertemuan yang disebut Jenderal Negara, pada tahun 1788.terdiri dari wakil-wakil dari tiga golongan masyarakat Perancis: pendeta atau Golongan Pertama, kaum bangsawan atau Golongan Kedua, dan rakyat jelata atau Golongan Ketiga. Yang terakhir ini menuntut diadakannya Majelis Nasional yang mana pemungutan suara dilakukan secara individual dan bukan berdasarkan kelas, sebagaimana tradisi yang ada.

Namun sang raja tidak percaya   semua ini akan memiliki konsekuensi yang begitu serius: faktanya, ketika penyerangan populer terhadap penjara Bastille terjadi pada tanggal 14 Juli 1789,  pemicu sebenarnya dari Revolusi Perancis, Louis XVI tidak menganggap   Itu adalah cukup penting untuk diperhitungkan. Namun kejadian selanjutnya akan segera membuatnya menyadari kesalahannya.

  Revolusi Perancis,  yang dimulai pada tanggal 5 Mei 1789, akan menandai masa depan dan sesudahnya tidak hanya di Perancis, tetapi   di Eropa. Hanya dalam satu dekade, peristiwa-peristiwa revolusioner akan mengubah Perancis yang absolut menjadi Perancis yang republik, dimana masyarakatnya akan berubah dari subyek menjadi warga negara yang bebas. Di Prancis, Majelis Nasional akhirnya dibentuk, yang, dengan kekuasaan konstituen, membuat undang-undang agar masyarakat tidak lagi diatur oleh aristokrasi dan Gereja, yang membuka jalan bagi kebangkitan kaum borjuis yang berkembang pesat yang akan mengambil kendali kekuasaan. apa yang tampaknya akan menjadi masyarakat baru yang lebih egaliter. Nyatanya,Transformasi yang dihasilkan oleh Revolusi Perancis begitu besar sehingga bahkan lembaga-lembaga republik yang baru pun mengambil nama lembaga-lembaga Romawi kuno, model yang harus diikuti: Senat, konsulat, tribunat, Prefektur...

Revolusi Perancis, yang dimulai pada tanggal 5 Mei 1789, akan menandai masa depan dan sesudah masa depan Perancis dan Eropa. Sejak saat itu, seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk negara, mengalami perubahan drastis : keadilan dan ekonomi, seni dan ilmu pengetahuan, pendidikan, tentara dan bahkan peran Gereja. . Demikian pula, model negara Perancis yang baru dipandang sebagai contoh di banyak negara lain, yang   yakin akan pentingnya cita-cita seperti kedaulatan rakyat dalam urusan bersama, kebebasan berpikir politik dan kesetaraan di depan hukum. Dengan demikian, Prancis baru menjadi protagonis kancah politik Eropa.Semua orang menyaksikan, antara terpesona dan ngeri, kelahiran kembali negara baru setelah Revolusi yang di dalamnya terjadi banyak episode kekerasan ekstrem (periode antara 1792 dan 1794 tercatat dalam sejarah sebagai "pemerintahan Teror", yang menyaksikan eksekusi dari raja, tetapi   dari banyak pendukungnya, seperti Robespierre).

Dengan cara ini, dengan terjadinya Revolusi Perancis dan setelah berdirinya Republik pada tahun 1792,  hak-hak istimewa kelas yang telah ada sejak Abad Pertengahan ditindas,  dan dengan jatuhnya monarki, beban politik yang sangat besar yang dipertahankan oleh kaum bangsawan terhadap penduduk.   menghilang sisa populasi. Akibatnya, persepuluhan (bagian dari hasil panen yang harus dibagikan petani sebagai upeti kepada Gereja atau Kerajaan) dihapuskan, begitu pula keutamaan anak sulung untuk mewarisi harta orang tuanya.Yang paling diuntungkan dari semua perubahan ini adalah mereka yang menyebabkan perubahan tersebut: kaum borjuis. Dengan cara ini, semuanya ditujukan untuk mendukung kelas baru, dengan redistribusi kekuasaan politik dan kepemilikan pribadi. Dan siapa pun yang memiliki aset dan mandiri secara ekonomi menjadi pemilih potensial dan kemungkinan menjadi anggota Pemerintah suatu negara: yaitu warga negara.

Setelah berdirinya Republik pada tahun 1792, hak-hak istimewa kelas yang berlaku sejak Abad Pertengahan dihapuskan. Dengan demikian, struktur sosial tradisional lama sebelum Revolusi Perancis mulai digantikan dengan skema baru yang pada prinsipnya setiap orang dapat mengakses jabatan publik dan memiliki properti. Dengan cara ini, Prancis menjadi negara Eropa di mana tanah dan kekayaan mulai lebih banyak didistribusikan kepada pemilik yang berbeda. Dalam konteks ini, majelis perwakilan pertama   muncul. Melalui pemilu, warga negara mendelegasikan keterwakilannya dalam bentuk wakil-wakil yang membela kepentingannya. Seperti yang terjadi di Amerika Serikat setelah kemerdekaannya dari Inggris'

Pasca Revolusi Perancis, perpajakan di Perancis   mengalami perubahan karena sejak saat itu sistem iuran warga negara harus lebih adil dan proporsional dengan pendapatannya. Di sisi lain, Gereja dan Negara yang selama ini berjalan beriringan, mulai berpisah. Terjadi perpecahan antara kedua institusi tersebut, dan Negara tidak segan-segan mendorong kebebasan beragama, berkeyakinan dan   berekspresi. Berkat pendekatan sosial baru ini, yang belum pernah terjadi sebelumnya, hak-hak sipil diberikan kepada penganut agama lain, seperti Protestan dan Yahudi, yang sebelumnya terpinggirkan.

Setelah Revolusi Perancis, sistem kontribusi warga harus lebih adil dan proporsional. Wilayah itu sendiri   tidak kebal terhadap perubahan tersebut. Pada tahun 1790, restrukturisasi teritorial baru telah dimulai yang bertujuan untuk menghilangkan pembagian seigneurial yang lama, dan sejak saat itu Pemerintahan akan berada di tangan dewan umum dan seorang presiden, dua gelar yang memiliki konotasi republik yang tidak dapat disangkal. Nanti, di era Napoleon, para prefek, perwakilan Negara di suatu wilayah atau departemen, akan bergabung dalam organisasi pemerintah . Para prefek ini bertugas menyatukan struktur birokrasi negara dengan ibu kota (sebuah sistem yang masih berlaku di Prancis saat ini).

Revolusi Perancis   membawa transformasi besar di bidang legislatif. Kesetaraan seluruh warga negara di depan hukum, asas praduga tak bersalah, bantuan pengacara kepada terdakwa, atau hak habeas corpus (perlindungan terhadap narapidana dari kemungkinan penangkapan sewenang-wenang) merupakan contoh gamblang dari perubahan yang mulai terjadi. tempat, mengalami keadaandalam hal prosedural. Tentara   tidak ketinggalan dalam perubahan ini. Sejak saat itu, semua warga negara dapat bergabung dalam barisan tersebut, yang akan direkrut dengan perbedaan besar dibandingkan masa lalu: sekarang mereka harus membela kepentingan negara dan bukan kepentingan pribadi Kerajaan. Demikian pula, keberanian atau kecerdikan individu dapat menjadikan siapa pun menjadi perwira, suatu hak istimewa yang sebelumnya hanya dimiliki oleh bangsawan.

Dengan adanya perubahan model tersebut, transformasi mendalam pun terjadi di bidang legislasi. Segala perubahan tersebut tidak bisa mengesampingkan salah satu pilar dasar masyarakat: pendidikan, yang   dilakukan modernisasi. Dan pendidikan generasi baru mengenai cita-cita tertinggi Revolusi telah menjadi isu prioritas bagi Negara baru yang muncul setelahnya. Konvensi (sebuah majelis konstituante terpilih yang memusatkan kekuasaan eksekutif dan legislatif suatu negara dari tanggal 19 September 1793 hingga 30 Oktober 1795) telah menetapkan sekolah wajib dan gratis bagi semua orang, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan cara ini, pemerintahan berturut-turut berupaya menjamin akses semua warga negara terhadap pendidikan yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi mereka yang mampu.