Filsafat Perpajakan [2]

Filsafat Perpajakan [2]

Saya pribadi sebenarnya sudah lama ingin menulis tentang filsafat pajak di Kompasina. Namun dengan pertimbangan tertentu, saya akhirnya menulis sebagaian gagasan ini. Ada banyak lulusan bimbingan saya mungkin hampir 400-500 mahasiswa lebih yang membahas tema perpajakan dalam skripsi, tesis, dan disertasi mereka. 

Mengapa saya menahan diri, karena masalah perpajakan itu rumit, sulit, dan menyangkut idiologi gagasan, nilai, dan episteme yang memiliki banyak hal ikwal banyak sudut pandang. Apalagi menyakut aspek legal formal, dan seterusnya. 

Memang dunia, dan manusia [subjek objek pajak] tidak wajib semua dipahami, dihayati, namun ada kala nya manusia membiarkan hal itu ada begitu saja, tanpa tahu dari mana, mau kemana, dan ada dimana. 

Manusia dan dunia [subjek objek pajak] tetaplah mengandung misteri pertanyaan paling mendalam yang tidak mampu diletakkan dalam kerangka aspek ilmu, agama, idilogi, bahkan metafisik, sampai aspek magic. Kebenaran itu keras kepala, dan suka menyembunyikan diri [Heidegger], tetapi mungkin pajak bisa dipahami dengan suasana hati atau stimung demikian Heidegger berpesan.  

Manusia tetaplah misteri, sama dengan fislafat perpajakan, ia tidak mudah ditemukan, apalagi kebenarannya. Kebenaran itu belum ada, mungkin ia ditaruh dimasa depan, sehingga kita semua mau belajar dengan bijaksana.

Maka alasan utama saya menulis ini karena ada pertanyaan ada 3 sopir di parkiran kampus  yang berbeda dengan nada sama bertanya kepada saya; Prof. Mengapa saya yang memilih pemimpin Negara [bupati, walikota, gubernur, dan presiden] tetapi kemudian mereka membuat semua peraturan memerintah saya, bahkan menggaji mereka melalui pajak saya; dan akhirnya hidup saya dari hari ke hari menjadi bertambah sulit. Coba Prof terangkan  mengapa hal ini terjadi.

Penelusuran filsafat pajak bukan mudah,  gampangan, dan bisa berbahaya karena menyangkut idiologi negara. Didalam gagasannya tentu ada paradox, atau antithesis, dan kontroversial. 

Ada catatatan sejarah masa lalu yang meragukan pada  perpajakan adalah pencurian, dan karena itu tidak bermoral adalah sudut pandang yang ditemukan dalam sejumlah filosofi politik radikal. Ini menandai penyimpangan yang signifikan dari konservatisme dan liberalisme klasik. Posisi ini sering dipegang oleh kaum anarko-kapitalis, objektivis, sebagian besar kaum minarkis, libertarian sayap kanan, dan sukarelawan.

Pada abad ke-17, John Locke mengambil posisi dalam Risalah Kedua Pemerintahan   otoritas pemerintah muncul dari persetujuan yang diperintah , dan bukan melalui kelahiran tak sengaja para penguasa. 

LK Samuels menegaskan dalam "Rulers 'Paradox  karena warga negara adalah pemegang semua hak, badan pemerintah mendapatkan otoritas mereka untuk memerintah masyarakat melalui pemilihan pejabat pemerintah.