apa adanya; maka lahirlah “MITOS”.
Jika kita hubungkan asumsi semiotika menurut Roland Barthes kedalam peraturan perpajakan yang ada di Indonesia,
- Kebudayaan adalah suatu yang sakral, dalam kebudayaan terdapat aturan aturan yang sacral dan harus dijalankan oleh manusia didalamnya, peraturan perpajakan dibuat untuk memberikan keadilan hukum dan kejelasan kepada wajib pajak. Jika peraturan didukung dengan kebudayaan yang baik tentunya akan lebih mudah bagi peraturan tersebut untuk dijalankan oleh masyarakat atau wajib pajak.
- Kehidupan manusia adalah symbol, ada yang mengatakan bahwa manusia hidup didunia diberikan ujian untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jika perintah dan larangan tersebut adalah suatu yang diyakini maka akan banyak orang yang menjalankannya.
- Makna dan Teks lahir tidak Netral secara Politik, seharusnya peraturan dibuat untuk keadilan dan kepentingan Bersama, tapi tidak jarang peraturan dibuat karena adanya kepentingan politik atau individu yang berpengaruh.
Makna Semiotika Roland Barthes:
- Denotasi [“Penanda & Petanda” atau apa adanya dpt dipahami
langsung, dan pasti]
- Konotasi [hubungan “Penanda & Petanda” tidak langsing/tidak
pasti]; Konotasi paling benar diubah lahirnya “MITOS”.
Kesimpulannya adalah untuk memahami peraturan perpajakan menggunakan pendekatan semiotika, kita harus melihat dari ciri yang terlihat seperti tanda (tujuan, alasan) dibuatnya sebuah peraturan, Konotasi, hubungan tanda tersebut (tujuan, alasan) dengan penanda (orang yang membuat) DJP atau pemerintah. Adakah kepentingan selain kepentingan kelompok atau negara didalam tanda-tanda tersebut.
Daftar Pustaka:
Apollo. (2021). Bagaimana cara memahami PMK secara Keseluruhan, UU, PP secara Umum {"Tafsir memahmi Perpajakan"}. Modul Kuliah 10. Universitas Mercu Buana.
Wulan, Kadek. (2019). Pengetahuan Umum Perpajakan. Diakses dari https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan
DJP. (2022). Fungsi Pajak. Diakses dari https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak
