Konsep Pemikiran Panopticon Jeremy Bentham & Konsep Pemikiran Kejahatan Structural Anthony Giddens

Siapa itu Jeremy Bentham?

Tokoh Jeremy Bentham merupakan seorang filsuf, ahli hukum, dan reformis sosial yang dikenal karena kontribusinya dalam bidang utilitarianisme dan filsafat hukum dan politik. 

Laki -- laki kelahiran London, 15 Februari 1748 dan beliau wafat pada umur 84, pada tanggal 6 Juni 1832 Dalam tulisan ini, kita akan menjelajahi aplikasi pemikiran Bentham yang berfokus pada maksimisasi kepuasan dalam masyarakat. 

Utilitarianisme Bentham menekankan bahwa tindakan yang memiliki utilitas atau kegunaan yang maksimal dalam memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan bagi sebanyak mungkin orang harus dipromosikan. Dalam konteks ini, kita akan mempertimbangkan cara-cara di mana prinsip-prinsip utilitarianisme Bentham dapat diterapkan dalam kebijakan publik, sistem hukum, dan organisasi masyarakat modern.

Jeremy Bentham, seorang filsuf abad ke-18, membawa kontribusi yang signifikan bagi pemikiran etika dan hukum dengan mengembangkan teori utilitarianisme. Utilitarianisme Bentham memusatkan perhatiannya pada konsep memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan dalam masyarakat. 

Pemikiran ini, yang mencakup prinsip-prinsip fundamental seperti prinsip kebahagiaan dan prinsip kesetaraan, dapat diterapkan dalam berbagai konteks untuk mencapai hasil yang lebih adil dan bermanfaat bagi semua anggota masyarakat.

Dalam Artikel yang saya buat ini kita akan menjelajahi aplikasi pemikiran Bentham dalam konteks modern. Kita akan melihat bagaimana prinsip-prinsip utilitarianisme Bentham dapat diterapkan dalam kebijakan publik, sistem hukum, dan organisasi masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan kita dapat memaksimalkan kepuasan dan kesejahteraan dalam masyarakat secara keseluruhan.

I. Prinsip-Prinsip Utilitarianisme Bentham, Utilitarianisme Bentham adalah sebuah konsep etika yang diperkenalkan oleh seorang filsuf dan ahli hukum Inggris bernama Jeremy Bentham pada abad ke-18. Konsep ini bertujuan untuk menentukan kebaikan moral suatu tindakan dengan cara mengukur sejauh mana tindakan tersebut dapat memberikan kebahagiaan (utilitas) bagi sebanyak mungkin orang.

Menurut Bentham, kebaikan moral suatu tindakan harus dinilai berdasarkan pada konsekuensinya. Ia berpendapat bahwa suatu tindakan dianggap baik jika dapat menghasilkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya atau utilitas yang maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan. Bentham menekankan bahwa kebahagiaan ini harus diukur berdasarkan pada kuantitas dan kualitas kesenangan yang dihasilkan oleh tindakan tersebut.

Dalam pandangan utilitarianisme Bentham, suatu tindakan yang dianggap baik adalah tindakan yang memberikan kebahagiaan lebih besar daripada penderitaan, dan tindakan tersebut harus memaksimalkan kebahagiaan sebanyak mungkin. Ia juga menganggap bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk menikmati kebahagiaan dan bahwa tindakan yang melibatkan diskriminasi atau ketidakadilan tidak dapat dijustifikasi secara moral.

Bentham mengembangkan sebuah prinsip pengambilan keputusan yang dikenal dengan "kalkulus utilitas" atau "kalkulus hedonistik". Dalam kalkulus ini, ia mengajukan tujuh faktor yang harus dipertimbangkan dalam menilai tingkat kebahagiaan suatu tindakan, yaitu intensitas, durasi, kepastian atau ketidakpastian, kedekatan atau jarak, produktivitas, keseragaman, dan kesenangan yang terkait.

Untuk memahami aplikasi pemikiran Bentham, kita perlu terlebih dahulu mempelajari prinsip-prinsip utilitarianisme yang menjadi dasar teorinya. Prinsip-prinsip utama yang dikemukakan oleh Bentham termasuk prinsip kebahagiaan, prinsip kesetaraan, dan prinsip kesadaran. Dalam bagian ini, kita akan menjelaskan setiap prinsip secara rinci.

A. Prinsip Kebahagiaan: Prinsip kebahagiaan merupakan prinsip inti dalam utilitarianisme Bentham. Menurutnya, tindakan yang menghasilkan kebahagiaan yang lebih besar daripada penderitaan harus dipromosikan dalam masyarakat. Bentham menganggap kebahagiaan sebagai tujuan akhir dari semua tindakan manusia, dan bahwa kebahagiaan harus dinilai berdasarkan ukuran kuantitatif, seperti jumlah kesenangan yang dihasilkan.

B. Prinsip Kesetaraan: Prinsip kesetaraan menyatakan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki nilai yang sama. Bentham menolak perbedaan perlakuan berdasarkan kasta, kelompok sosial, atau status ekonomi. Bagi Bentham, semua individu memiliki hak yang sama untuk mencari kebahagiaan dan harus diperlakukan secara adil dalam penilaian utilitarian.

C. Prinsip Kesadaran: Prinsip kesadaran mengakui pentingnya kualitas kesenangan dan penderitaan dalam penilaian utilitarian. Bentham berpendapat bahwa tidak semua kesenangan dan penderitaan memiliki nilai yang sama. Faktor-faktor seperti durasi, intensitas, pastitas, produktivitas, dan keseragaman harus dipertimbangkan saat mengevaluasi konsekuensi dari suatu tindakan.

II. Aplikasi Pemikiran Bentham dalam Kebijakan Publik (sekitar 800 kata): Kebijakan publik berperan penting dalam membentuk masyarakat yang adil dan berkeadilan. Dalam bagian ini, kita akan menjelajahi aplikasi pemikiran Bentham dalam konteks kebijakan publik.

A. Sistem Pendidikan: Pendidikan adalah area di mana pemikiran Bentham dapat diaplikasikan secara efektif. Bentham berpendapat bahwa pendidikan harus menyebarkan pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi masyarakat. Dalam konteks utilitarianisme, pendidikan yang memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan sebanyak mungkin orang harus diprioritaskan.

B. Kebijakan Kesehatan: Dalam pengambilan keputusan kebijakan kesehatan, prinsip utilitarianisme Bentham dapat digunakan untuk mengevaluasi manfaat dan biaya yang terkait dengan langkah-langkah tertentu. Pendekatan ini memungkinkan pengambil kebijakan untuk memprioritaskan sumber daya kesehatan dan intervensi berdasarkan dampak mereka terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

C. Perlindungan Lingkungan: Bentham memandang alam lingkungan sebagai salah satu sumber kebahagiaan dan penderitaan manusia. Oleh karena itu, dalam konteks perlindungan lingkungan, pemikiran Bentham dapat digunakan untuk menilai kebijakan dan praktik yang mempengaruhi kualitas lingkungan dan kesejahteraan manusia.

III. Aplikasi Pemikiran Bentham dalam Sistem Hukum (sekitar 700 kata): Sistem hukum adalah bidang lain di mana pemikiran Bentham memiliki dampak yang signifikan. Prinsip-prinsip utilitarianisme Bentham dapat membantu dalam merancang hukum yang adil dan efektif.

A. Reformasi Hukum: Bentham memperjuangkan reformasi hukum dengan mengusulkan penyusunan dan penyatuan hukum yang jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat umum. Pendekatan ini memungkinkan individu untuk memahami dan mematuhi hukum dengan lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan keadilan dan efektivitas sistem hukum.

B. Penghukuman dan Rehabilitasi: Dalam konteks penghukuman kriminal, pemikiran Bentham mendorong pendekatan yang lebih manusiawi. Tujuan hukuman seharusnya bukan hanya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga menciptakan efek jera dan memperbaiki perilaku mereka. Dalam hal ini, pemikiran Bentham mendukung upaya rehabilitasi sebagai bagian dari sistem hukum yang berfokus pada pemulihan sosial.

C. Hak Asasi Manusia: Prinsip kesetaraan dan perlakuan adil dalam pemikiran Bentham sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pemikiran ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pelanggaran hak asasi manusia dan memperjuangkan keadilan dalam masyarakat.

Apa itu konsep Panopticon dari Jeremy Bentham?

Panopticon adalah konsep desain penjara yang dikembangkan oleh tokoh Jeremy Bentham pada abad ke-18. Konsep ini didasarkan pada ide pengawasan yang konstan terhadap individu-individu yang berada dalam struktur tersebut. Panopticon didesain sedemikian rupa sehingga para tahanan merasa selalu diawasi, meskipun sebenarnya mereka tidak tahu kapan mereka sedang diawasi atau tidak.

Istilah "Panopticon" berasal dari kata Yunani "panoptes", yang berarti "melihat segalanya." Bentham menciptakan konsep ini dengan tujuan untuk menciptakan sistem pengawasan yang efisien dan efektif. Bentham berpendapat bahwa dengan adanya pengawasan yang konstan, individu-individu tersebut akan menginternalisasi disiplin dan mengatur perilaku mereka sendiri.

Desain Panopticon terdiri dari struktur melingkar dengan menara pengawas di tengahnya. Seluruh area tahanan berada di sekitar menara pengawas, dan setiap sel tahanan memiliki jendela yang menghadap ke dalam. Dalam desain ini, pengawas dapat dengan mudah mengawasi setiap tahanan, tetapi para tahanan tidak dapat melihat apakah mereka sedang diawasi atau tidak. Ini menciptakan rasa ketidakpastian dan kekhawatiran yang konstan pada para tahanan, sehingga mendorong mereka untuk mengatur perilaku mereka sendiri.

Konsep Panopticon dikembangkan oleh Bentham dengan tujuan untuk diterapkan dalam berbagai konteks pengawasan sosial, termasuk penjara, rumah sakit jiwa, sekolah, pabrik, dan bahkan masyarakat secara keseluruhan. Bentham percaya bahwa pengawasan yang efektif dan konstan akan membawa kebaikan dan mencegah perilaku melanggar. Dalam pandangannya, Panopticon adalah alat yang dapat digunakan untuk mengendalikan dan mengatur masyarakat.

Meskipun Panopticon Bentham sendiri tidak pernah direalisasikan sepenuhnya, konsepnya memiliki pengaruh yang kuat dalam pemikiran sosial dan teori kekuasaan. Panopticon telah menjadi metafora untuk pengawasan modern dan pemikiran kritis tentang privasi, kebebasan, dan pengendalian sosial. Konsep ini masih relevan dalam debat tentang etika pengawasan dan kekuasaan dalam masyarakat modern.

Struktur penjara dibangun dalam bentuk lingkaran atau pola melingkar dengan menara pengawas di tengahnya. Seluruh area sel tahanan ditempatkan di sekitar menara pengawas. Setiap sel tahanan memiliki jendela yang menghadap ke dalam, menuju pusat penjara. Hal ini memungkinkan pengawas berada di menara pengawas dan mengawasi seluruh tahanan dengan mudah.

Keistimewaan desain Penjara Panopticon terletak pada fakta bahwa para tahanan tidak dapat mengetahui kapan mereka sedang diawasi atau tidak. Pengawas yang berada di menara pengawas memiliki pandangan penuh terhadap seluruh tahanan, sementara tahanan hanya dapat melihat jendela-jendela di sekitar mereka. Dalam kondisi seperti itu, para tahanan merasa selalu diawasi, meskipun tidak tahu secara pasti kapan pengawasan dilakukan. Rasa ketidakpastian ini diharapkan mendorong para tahanan untuk mengatur perilaku mereka sendiri dan menghindari pelanggaran.

Konsep Panopticon dalam konteks penjara ini memiliki tujuan untuk mencapai ketaatan dan kepatuhan tahanan. Dengan merasa selalu diawasi, para tahanan diharapkan akan menginternalisasi disiplin dan mengontrol perilaku mereka sendiri. Tujuan utama dari penjara Panopticon adalah untuk mengurangi kebutuhan akan pengawasan fisik yang konstan, sambil tetap menjaga kontrol dan disiplin di dalam penjara.

Berikut adalah contoh kasus yang dihubungkan dengan konsep penjara Panopticon:

A. Sistem Penjara: Penjara modern menggunakan prinsip Panopticon dalam desain dan operasinya. Dalam penjara yang mengadopsi konsep ini, narapidana ditempatkan dalam sel-sel yang menghadap ke pusat pengawasan, dan pengawas dapat mengamati mereka tanpa henti. Hal ini memberikan kontrol yang lebih efektif terhadap narapidana, karena mereka selalu merasa sedang diamati dan menjadi sadar akan konsekuensi tindakan mereka.

B. Sekolah atau Perguruan Tinggi: Konsep penjara Panopticon juga dapat diterapkan dalam konteks pendidikan. Misalnya, dalam sebuah asrama sekolah atau gedung perkuliahan, pengawas atau dosen dapat ditempatkan di pusat ruangan yang dapat mengawasi seluruh siswa atau mahasiswa. Hal ini dapat menciptakan atmosfer pengawasan yang konstan dan meningkatkan disiplin serta ketaatan terhadap aturan.

C. Tempat Kerja: Dalam beberapa organisasi atau industri, konsep Panopticon dapat diterapkan untuk memantau karyawan. Misalnya, kamera pengawas dapat dipasang di seluruh ruangan kerja dan karyawan menyadari bahwa mereka bisa diamati oleh manajemen. Ini dapat meningkatkan produktivitas dan memastikan ketaatan terhadap prosedur dan kebijakan yang ditetapkan.

D. Pengawasan di Ruang Umum: Konsep Panopticon juga dapat digunakan dalam pengawasan di ruang umum, seperti stasiun kereta, bandara, atau pusat perbelanjaan. Pemasangan kamera pengawas di berbagai sudut dapat memberikan kesan bahwa setiap tindakan dapat terpantau, yang dapat berpotensi mengurangi kejahatan atau pelanggaran.

Penggunaan konsep penjara Panopticon juga dapat menimbulkan masalah privasi dan penyalahgunaan kekuasaan jika tidak diatur dengan bijak, bahkan ada proses dan beberapa factor agar konsep Panopticon ini diterima di lingkungan masyarkat Berikut adalah beberapa aspek yang dapat mempengaruhi penerimaan konsep Panopticon:

A. Konstruksi Narasi: Proses penerimaan Panopticon dapat dimulai dengan konstruksi narasi yang menggambarkan kebutuhan akan pengawasan dan kontrol dalam masyarakat. Ini bisa melibatkan narasi keamanan, disiplin, atau efisiensi. Narasi semacam itu dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang keberadaan Panopticon sebagai solusi yang dianggap efektif.

B. Rasa Ketidakamanan: Jika ada rasa ketidakamanan yang meluas di masyarakat, baik karena tingkat kejahatan yang tinggi, ancaman terorisme, atau kondisi sosial yang tidak stabil, masyarakat mungkin lebih cenderung menerima konsep Panopticon. Pandangan bahwa pengawasan yang terus-menerus dapat memberikan perlindungan dan keamanan bisa menjadi daya tarik bagi beberapa orang.

C. Manfaat Perseorangan: Jika masyarakat melihat manfaat pribadi atau keuntungan langsung dari keberadaan Panopticon, mereka mungkin lebih cenderung menerimanya. Misalnya, jika kehadiran pengawasan yang ketat di tempat kerja dianggap dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesalahan, karyawan individu mungkin menganggapnya sebagai sesuatu yang menguntungkan.

E. Pengaruh Media dan Pemerintah: Media dan pemerintah dapat memainkan peran penting dalam mempengaruhi pandangan masyarakat tentang Panopticon. Jika media menggambarkan kebutuhan akan pengawasan yang ketat sebagai solusi yang efektif untuk masalah keamanan atau kejahatan, atau jika pemerintah secara aktif mempromosikan konsep ini sebagai upaya untuk meningkatkan kontrol dan disiplin, masyarakat dapat lebih menerima dan mendukungnya.

D. Kurangnya Kesadaran atau Resistensi: Dalam beberapa kasus, penerimaan Panopticon dapat juga terjadi karena kurangnya kesadaran atau pemahaman masyarakat tentang dampak negatifnya terhadap privasi dan kebebasan individu. Ketika masyarakat tidak sepenuhnya menyadari implikasi dari keberadaan Panopticon atau tidak ada kesadaran yang cukup tentang pentingnya melindungi privasi dan otonomi individu, mereka mungkin lebih mudah menerima konsep tersebut.

Namun, penting untuk dicatat bahwa ada juga banyak kelompok dan individu yang menentang konsep Panopticon dan menekankan pentingnya hak asasi manusia, privasi, dan kebebasan individu. Penerimaan atau penolakan terhadap Panopticon dapat sangat bervariasi tergantung pada nilai-nilai dan perspektif yang dimiliki oleh masyarakat dalam lingkungan yang diberikan, Ada pun Salah satu tokoh yang mengecam keberadaan Panopticon adalah Michel Foucault, seorang filsuf dan sejarawan Prancis. Foucault mempelajari dan mengkritik sistem penjara dan kekuasaan dalam masyarakat modern. Dalam karyanya yang terkenal, "Disiplin dan Hukuman" (Discipline and Punish), ia secara khusus mengkritik konsep dan praktik Panopticon.

Foucault melihat Panopticon sebagai representasi dari bentuk kekuasaan yang otoriter dan membatasi kebebasan individu. Ia berpendapat bahwa pengawasan terus-menerus dan ancaman penghukuman dalam Panopticon menciptakan kondisi di mana orang-orang secara sukarela mengawasi dan mengontrol diri mereka sendiri, karena mereka selalu merasa diawasi. Hal ini mengarah pada pemantauan diri yang konstan, menghambat kebebasan individu, dan memperkuat hierarki kekuasaan yang ada.

Foucault juga mengkritik dampak Panopticon terhadap masyarakat secara luas. Menurutnya, keberadaan Panopticon dan bentuk-bentuk pengawasan yang mirip dengannya, baik dalam penjara, sekolah, atau tempat kerja, menghasilkan tatanan sosial yang terus-menerus mengontrol dan mendisiplinkan individu. Ia menyoroti bahwa sistem ini memberikan kekuasaan pada mereka yang mengendalikan proses pengawasan, dan individu-individu yang berada di bawah pengawasan tersebut kehilangan kebebasan dan otonomi.

Foucault mengajukan alternatif dalam pemikirannya, yaitu konsep "pemberdayaan" (empowerment). Ia mendorong untuk menciptakan masyarakat yang lebih terbuka, demokratis, dan menghargai otonomi individu. Menurutnya, kebebasan individu dapat diwujudkan melalui pemahaman, pengetahuan, dan resistensi terhadap bentuk-bentuk kekuasaan yang menindas dan mengawasi.

Penjara adalah lembaga atau fasilitas yang digunakan untuk menahan dan menghukum individu yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum. Tujuan utama dari penjara adalah menjaga keamanan masyarakat dengan mengasingkan individu yang dianggap membahayakan kehidupan sosial. Penjara juga bertujuan untuk memberikan pemulihan, rehabilitasi, atau pembinaan terhadap narapidana agar mereka dapat kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat setelah masa tahanan mereka berakhir.

Penjara biasanya dioperasikan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang dalam sistem peradilan pidana suatu negara. Narapidana yang masuk penjara telah menjalani proses peradilan yang adil dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Masa tahanan di penjara dapat berlangsung dalam jangka waktu yang bervariasi, tergantung pada keberatan pelanggaran yang dilakukan.

Fasilitas penjara biasanya terdiri dari berbagai blok atau unit penahanan yang terdiri dari sel-sel tahanan. Sel tahanan merupakan ruangan yang digunakan untuk mengisolasi narapidana dari masyarakat umum. Sel tahanan umumnya dilengkapi dengan tempat tidur, meja, kursi, dan fasilitas sanitasi dasar.

Di dalam penjara, narapidana diberlakukan aturan dan tata tertib yang ketat. Mereka diberikan jadwal harian yang mencakup waktu makan, waktu rekreasi terbatas, dan waktu untuk mengikuti program rehabilitasi atau pendidikan. Penjara juga memiliki petugas penjara yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan disiplin di dalam fasilitas.

Selama masa tahanan, narapidana juga dapat mengikuti program rehabilitasi atau pendidikan untuk membantu mereka memperbaiki perilaku, keterampilan, dan persiapan untuk kembali ke masyarakat setelah bebas. Program-program ini mencakup pelatihan kerja, pendidikan formal, konseling, program narkoba, atau program perawatan kesehatan mental.

Penting untuk dicatat bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana dan penggunaan penjara juga sedang diperdebatkan. Beberapa kritikus berpendapat bahwa penekanan terlalu banyak pada pemasyarakatan dan kurangnya penekanan pada rehabilitasi dapat menyebabkan tingkat kriminalitas yang tinggi dan sistem yang tidak adil. Oleh karena itu, penekanan semakin diberikan pada pendekatan rehabilitatif dan alternatif dalam sistem peradilan pidana.

Dalam konteks masyarakat, penjara juga menjadi isu yang melibatkan masalah sosial yang lebih luas, seperti pembatasan kebebasan individu, overpopulasi penjara, perlakuan yang tidak manusiawi, dan ketimpangan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini mendorong banyak diskusi dan upaya reformasi untuk meningkatkan sistem peradilan pidana dan mengatasi masalah yang terkait dengan penjara.

Mengapa Jeremy Bentham mengambil konsep Panopticon?

Jeremy Bentham mengambil konsep Panopticon karena ia tertarik pada pengawasan sosial yang efektif dan efisien. Bentham percaya bahwa dengan adanya pengawasan yang konstan, individu-individu akan menginternalisasi disiplin dan mengatur perilaku mereka sendiri. Ia menganggap bahwa pengawasan yang konstan dan visibilitas penuh akan mendorong ketaatan dan kepatuhan.

Bentham mengamati bahwa sistem pengawasan pada zamannya memiliki keterbatasan dan tidak efektif. Pengawasan tradisional, seperti pengawasan langsung oleh penjaga atau otoritas, dapat terbatas oleh keterbatasan fisik dan waktu. Oleh karena itu, Bentham mencari cara untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efisien dan efektif.

Dalam mengembangkan konsep Panopticon, Bentham ingin menciptakan struktur pengawasan yang memungkinkan pengamat (penjaga) memiliki visibilitas penuh terhadap individu-individu yang diamati. Struktur tersebut didesain sedemikian rupa sehingga individu-individu tidak dapat melihat pengamat, tetapi pengamat dapat melihat individu-individu dengan jelas. Dengan demikian, individu-individu merasa selalu diawasi, bahkan ketika pengamat tidak hadir.

Bentham melihat potensi aplikasi Panopticon dalam berbagai konteks, seperti penjara, rumah sakit jiwa, sekolah, pabrik, dan masyarakat secara keseluruhan. Ia berpendapat bahwa dengan menerapkan konsep Panopticon, pengawasan dapat dilakukan secara efektif tanpa harus melibatkan pengawas yang terus-menerus hadir secara fisik.

Secara filosofis, Bentham juga merupakan seorang utilitarianis. Ia berpandangan bahwa tindakan dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada kebaikan umum dan menghasilkan kebahagiaan sebanyak mungkin bagi sebanyak mungkin orang. Dalam pemikirannya, konsep Panopticon dapat mempromosikan kepatuhan dan ketaatan, yang dianggapnya penting untuk menciptakan tatanan sosial yang efisien dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Meskipun ide Panopticon Bentham menarik perhatian banyak orang pada masanya, desain fisik Panopticon yang sebenarnya tidak pernah direalisasikan sepenuhnya. Namun, konsep Panopticon tetap memiliki pengaruh yang kuat dalam pemikiran sosial dan teori kekuasaan, serta menjadi metafora penting dalam kajian privasi, kebebasan, dan pengendalian sosial.
Pada intinya Jeremy Bentham menggambil konsep adalah sebagai model pendisiplinan untuk masyarakat agar mereka sadar bahwa berbuat kejahatan itu ada yang namanya karma atau timbal balik, dan siapapun yang berbuat kejahatan ia akan di Punishment atau yang lebih familiar kita sebut adalah hukuman, contoh hukuman yang tepat untuk pelaku kejahatan ialah dengan cara memenjarakan orang tersebut, Panoptisme mensyaratkan adanya disiplin yang merupakan metode, yang memungkinkan kontrol yang detil terhadap tubuh, dan memastikan adanya penguasaan secara terus-menerus terhadap potensi tubuh serta meletakkannya dalam hubungan ketaatan. Disiplin telah menjadi pernyataan kekuasaan sejak abad 18. Kepatuhan mempunyai arti kain sama perhambaan sebab tak ada dikuak atas hasil kepemilikan tubuh. Kepatuhan tak sama penjinakan, ialah adanya aliran darah semang sama pelayannya yang seolah olah dibuat atas dasar kemauan semang.

Contoh study kasus di konsep Panopticon dari Jeremy Bentham

Salah satu studi kasus terkenal yang membahas konsep panopticon Jeremy Bentham adalah sistem pengawasan di penjara Abu Ghraib di Irak pada tahun 2003.

Pada tahun 2003, selama Perang Irak, terjadi skandal penyalahgunaan hak asasi manusia di penjara Abu Ghraib yang dijalankan oleh militer Amerika Serikat. Banyak tahanan yang ditahan di penjara tersebut mengalami penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Skandal ini melibatkan praktik-praktik seperti penahanan dalam posisi stres, penyiksaan fisik dan psikologis, penyalahgunaan seksual, dan penahanan dalam kondisi yang tidak manusiawi.

Salah satu aspek yang terkait dengan konsep panopticon adalah adanya pengawasan yang konstan dan tidak terlihat. Dalam studi kasus Abu Ghraib, para tahanan ditempatkan dalam sel-sel individu yang memungkinkan pengawas untuk mengawasi mereka secara terus-menerus melalui kamera dan jendela dengan kaca cermin. Para tahanan tidak tahu kapan atau jika mereka sedang diawasi, sehingga mereka harus mengasumsikan bahwa pengawasan sedang berlangsung setiap saat.

Penerapan konsep panopticon di Abu Ghraib melibatkan penggunaan kekuatan dan kontrol yang ekstrem oleh para pengawas terhadap tahanan. Dalam konteks ini, konsep panopticon yang seharusnya mempengaruhi perilaku dan disiplin dapat dengan mudah disalahgunakan dan digunakan untuk menyiksa dan mendehumanisasi tahanan.

Skandal Abu Ghraib menggambarkan bagaimana konsep panopticon yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menciptakan disiplin dan pengendalian sosial dapat disalahgunakan dan mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Studi kasus ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai etis dan melindungi hak asasi manusia dalam penerapan sistem pengawasan.

Ilustrasi The Risk Society Anthony Giddens by: Azis Susilo

Siapa itu Anthony Giddens?

Anthony Giddens atau yang dikenal sebagai pencetus konsep "risiko-manajemen" atau (risk society) yang dikembangkannya. Ia seorang sosiolog terkemuka asal Inggris. Lahir pada tanggal 18 Januari 1938, Ia dikenal karena sumbangan pentingnya dalam teori sosial dan analisis perubahan sosial modern. Giddens dianggap sebagai salah satu tokoh terpenting dalam sosiologi kontemporer. Ia menggabungkan elemen-elemen strukturalisme dan agensi dalam teorinya, dengan penekanan pada pentingnya tindakan individu dalam membentuk masyarakat.

Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah "The Constitution of Society" (1984), di mana ia memperkenalkan konsep strukturasi. Konsep ini menggambarkan hubungan antara struktur sosial dan tindakan individu sebagai suatu kesatuan yang saling mempengaruhi. Giddens berpendapat bahwa tindakan individu tidak hanya dipengaruhi oleh struktur sosial, tetapi juga dapat mempengaruhi dan mengubah struktur tersebut.

Giddens juga memperkenalkan konsep "modernitas refleksif" (reflexive modernity), yang menjelaskan perubahan dalam masyarakat modern di mana individu-individu memiliki keterlibatan yang lebih besar dalam memilih dan membentuk kehidupan mereka sendiri. Ia berpendapat bahwa modernitas refleksif membawa tantangan baru, seperti meningkatnya kompleksitas sosial dan ketergantungan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai seorang pencetus konsep risk society nya, Anthony Giddens Ia berargumen bahwa masyarakat modern menghadapi risiko yang kompleks dan tak terduga, seperti ancaman lingkungan, dan memerlukan manajemen yang efektif untuk menghadapinya. Giddens telah menulis banyak buku dan artikel dalam berbagai bidang, termasuk sosiologi politik, teori sosial, globalisasi, dan transformasi sosial. Karya-karyanya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang perubahan sosial, kekuasaan, dan agensi dalam masyarakat modern.

Berbeda dengan Jeremy Bentham, meskipun memiliki kontribusi penting dalam teori social, Giddens tidak fokus pada bidang kriminologi atau analisis kejahatan secara spesifik. Penekanan utamanya adalah pada interaksi sosial, agensi individu, dan peran struktur sosial dalam membentuk masyarakat modern. Pemikiran Giddens lebih terfokus pada konsep seperti modernitas refleksif, strukturasi sosial, dan transformasi sosial. Giddens mengeksplorasi bagaimana masyarakat modern menghadapi tantangan perubahan sosial, kompleksitas, dan ketidakpastian.

Namun, konsep kejahatan struktural sendiri sering dikaitkan dengan pemikiran sosiolog lainnya, seperti Karl Marx, Pierre Bourdieu, atau Michel Foucault, yang membahas peran struktur sosial dalam menciptakan dan mempertahankan ketidaksetaraan, eksploitasi, dan kejahatan dalam masyarakat. Jadi, sementara Anthony Giddens memiliki kontribusi penting dalam teori sosial, terutama dalam konteks modernitas dan strukturasi sosial, hubungannya dengan konsep kejahatan struktural tidaklah signifikan atau langsung.

Apa saja konsep -- konsep yang dikemukakan oleh Oleh Giddens?

Sebagai seorang sosiolog terkemuka Anthony Giddens telah mengembangkan beberapa konsep penting dalam teori sosial. Berikut adalah beberapa konsep yang dikembangkan oleh Anthony Giddens:

Strukturasi Sosial (Social Structuration): Giddens mengembangkan konsep strukturasi sosial yang menekankan interaksi yang kompleks antara struktur sosial dan agensi individu. Ia berpendapat bahwa struktur sosial membentuk konteks di mana tindakan individu terjadi, sementara tindakan individu juga dapat mempengaruhi dan mengubah struktur tersebut.

Modernitas Refleksif (Reflexive Modernity): Giddens mengajukan konsep modernitas refleksif yang menggambarkan perubahan masyarakat modern di mana individu-individu memiliki keterlibatan yang lebih besar dalam memilih dan membentuk kehidupan mereka sendiri. Konsep ini menyoroti kompleksitas sosial, ketergantungan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan dalam relasi sosial dalam masyarakat modern.

Risiko-Manajemen (Risk Society): Giddens memperkenalkan konsep risiko-manajemen yang menjelaskan pergeseran dalam masyarakat modern di mana risiko yang kompleks dan tak terduga semakin mendominasi. Ia berpendapat bahwa masyarakat modern dihadapkan pada risiko yang berkaitan dengan lingkungan, teknologi, dan perubahan sosial, dan perlu mengelola risiko tersebut secara efektif.

Sosiologi Strukturasi (Structuration Theory): Giddens mengembangkan sosiologi strukturasi yang mengintegrasikan elemen strukturalisme dan agensi dalam pemahaman tentang perubahan sosial. Teori ini menekankan bahwa struktur sosial dan tindakan individu saling terkait dan saling mempengaruhi dalam membentuk masyarakat.

Modernitas dan Identitas (Modernity and Identity): Giddens juga telah membahas hubungan antara modernitas dan identitas. Ia mengajukan bahwa modernitas menghadirkan tantangan baru bagi konstruksi identitas individu dalam konteks perubahan sosial yang cepat dan kompleks.

Konsep-konsep tersebut mencerminkan sumbangan Giddens dalam pemikiran sosial dan mempengaruhi berbagai bidang, termasuk sosiologi, antropologi, dan studi kebudayaan.

Bagaimana Kejahatan Stuctural dalam pembahasan Anthony Giddens?

Dalam konteks pembahasan Anthony Giddens, kejahatan struktural merujuk pada bentuk kejahatan yang dipengaruhi oleh struktur sosial dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Giddens adalah seorang sosiolog yang terkenal dengan konsep strukturasi, di mana ia menekankan bahwa tindakan manusia dan struktur sosial saling mempengaruhi dan membentuk satu sama lain.

Menurut Giddens, kejahatan struktural bukanlah hasil dari perilaku individu yang jahat atau devian, tetapi merupakan konsekuensi dari ketidaksetaraan struktural dalam masyarakat. Faktor-faktor seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, ketidakadilan sosial, dan ketidaksamaan akses terhadap sumber daya dapat mempengaruhi tingkat kejahatan dalam masyarakat.

Contoh kejahatan struktural yang sering dikaitkan dengan pembahasan Giddens adalah kejahatan ekonomi. Kejahatan ekonomi melibatkan pelanggaran hukum dalam konteks kegiatan ekonomi, seperti korupsi, pencucian uang, penipuan keuangan, dan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi. Kejahatan semacam ini sering kali terjadi dalam lingkungan yang didorong oleh ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang signifikan.

Giddens juga menyoroti bagaimana kebijakan publik dan sistem politik dapat memainkan peran dalam mendorong atau mengurangi kejahatan struktural. Misalnya, kebijakan sosial yang tidak adil atau kurangnya perlindungan sosial dapat memperburuk ketidaksetaraan dan menghasilkan kondisi yang lebih mungkin terjadi kejahatan struktural.

Perlu diketahui bahwa konsep kejahatan struktural dalam pemikiran Giddens merupakan kontribusi penting dalam memahami akar penyebab kejahatan di masyarakat. Dengan mempertimbangkan faktor struktural dan sosial dalam analisis kejahatan, pendekatan ini menyoroti pentingnya mengatasi ketidaksetaraan sosial dan mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan adil untuk mengurangi kejahatan dalam masyarakat.

Mengapa bisa dinamakan Kejahatan Struktural?

Kejahatan struktural dapat dinamakan demikian karena kejahatan ini tidak hanya dipahami sebagai perilaku individu yang jahat atau devian, tetapi sebagai hasil dari struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Istilah "struktural" digunakan untuk menekankan bahwa kejahatan ini dipengaruhi oleh struktur sosial yang menciptakan ketidaksetaraan, konflik, dan ketidakadilan.

Dalam perspektif kejahatan struktural, fokus diberikan pada faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang ada dalam masyarakat dan berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan. Struktur sosial, seperti ketidaksetaraan ekonomi, ketimpangan kekuasaan, dan ketidakadilan sosial, dapat menciptakan kondisi yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya kejahatan.

Misalnya, dalam masyarakat dengan kesenjangan ekonomi yang signifikan, kemiskinan dan ketidakadilan akses terhadap sumber daya dapat mendorong seseorang untuk terlibat dalam kegiatan ilegal seperti pencurian atau perdagangan narkoba. Struktur sosial yang menciptakan ketimpangan kekuasaan juga dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan oleh individu atau kelompok yang mengarah pada kejahatan korupsi atau pelanggaran hak asasi manusia.

Dengan menggunakan istilah "struktural," penekanan diberikan pada hubungan antara kejahatan dan kondisi struktural dalam masyarakat. Kejahatan struktural dipahami sebagai dampak dari ketidaksetaraan, ketimpangan, dan ketidakadilan sosial yang ada dalam struktur sosial. Hal ini mengarah pada pemahaman bahwa solusi untuk mengatasi kejahatan struktural harus mencakup perubahan dalam struktur dan dinamika sosial yang menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Dengan menyebutnya sebagai "kejahatan struktural," penekanan diberikan pada pentingnya memahami faktor-faktor struktural dalam menganalisis, mencegah, dan menanggulangi kejahatan.

Penyebab - penyebab terjadinya menularkan adanya Kejahatan Struktural

Terjadinya kejahatan struktural dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang terkait dengan struktur sosial dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan struktural antara lain:

Ketimpangan Ekonomi: Ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan dalam masyarakat dapat menciptakan tekanan dan motivasi bagi individu atau kelompok untuk terlibat dalam kegiatan ilegal. Kemiskinan, ketidakadilan akses terhadap sumber daya, dan kurangnya peluang ekonomi dapat mendorong individu untuk mencari cara-cara ilegal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.Top of Form

Ketidakadilan Sosial: Ketidakadilan sosial, termasuk ketidakadilan dalam sistem hukum, pendidikan, kesehatan, dan akses ke layanan masyarakat, dapat mempengaruhi tingkat kejahatan dalam masyarakat. Ketidakadilan sosial dapat menciptakan perasaan ketidakpuasan, ketidakadilan, dan alienasi yang mendorong individu untuk terlibat dalam kegiatan melanggar hukum sebagai bentuk protes atau pemenuhan kebutuhan yang tidak terpenuhi.

Ketidaksetaraan Kekuasaan: Ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan dalam masyarakat dapat menciptakan kesempatan bagi individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan lebih besar untuk menyalahgunakan posisi mereka. Penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi adalah contoh kejahatan struktural yang terkait dengan ketidaksetaraan kekuasaan.

Budaya dan Nilai Sosial: Faktor budaya dan nilai sosial juga dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan struktural. Misalnya, sistem nilai yang mempromosikan individualisme berlebihan, materialisme, atau glorifikasi kekerasan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung terjadinya kejahatan.

Perubahan Sosial dan Krisis: Perubahan sosial yang cepat, seperti konflik, migrasi massal, atau perubahan ekonomi yang drastis, dapat menciptakan ketidakstabilan dan konflik yang mempengaruhi tingkat kejahatan. Krisis ekonomi atau politik juga dapat memperburuk ketidaksetaraan dan memicu kejahatan struktural.

Perlu digaris bawahi bahwa faktor-faktor ini saling terkait dan berinteraksi satu sama lain. Kejahatan struktural bukanlah hasil dari satu faktor tunggal, tetapi merupakan dampak kompleks dari kombinasi faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam masyarakat.

Menanggulangi Kejahatan Struktural menurut Anthony Giddens

Anthony Giddens, dalam pemikirannya, menyoroti pentingnya pendekatan yang holistik dan komprehensif dalam menanggulangi kejahatan struktural. Berikut adalah beberapa pendekatan yang dapat diambil berdasarkan kontribusi Giddens dalam menanggulangi kejahatan struktural:

A. Redistribusi Sosial dan Ekonomi: Giddens menekankan perlunya mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan redistribusi sumber daya dan upaya untuk menciptakan kesempatan yang adil bagi semua anggota masyarakat. Peningkatan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, perumahan layak, dan layanan sosial dapat membantu mengurangi tekanan yang mendorong individu untuk terlibat dalam kejahatan.

B. Perbaikan Sistem Hukum dan Keadilan: Giddens menyuarakan perlunya memperbaiki sistem hukum dan keadilan untuk mengatasi kejahatan struktural. Ini melibatkan memastikan bahwa sistem hukum adil, transparan, dan efektif dalam menangani kejahatan, serta memastikan akses yang sama bagi semua individu terhadap sistem peradilan.

C. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Giddens menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat dalam mengatasi kejahatan struktural. Pendidikan yang mempromosikan kesadaran akan masalah sosial, kesetaraan, hak asasi manusia, dan tanggung jawab sosial dapat membantu masyarakat memahami akar penyebab kejahatan dan mendorong partisipasi aktif dalam perubahan social.

D. Penguatan Kelembagaan Demokratis: Giddens berpendapat bahwa memperkuat institusi demokratis dan partisipasi publik dapat membantu mengurangi kejahatan struktural. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan dapat mempengaruhi perubahan sosial yang positif dan mengurangi faktor-faktor yang memicu kejahatan.

E. Pendekatan Multidisiplin dan Kolaboratif: Giddens menekankan pentingnya pendekatan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dan kerja sama antara pemerintah, lembaga masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam menanggulangi kejahatan struktural. Pendekatan ini membutuhkan kolaborasi dan sinergi untuk mengidentifikasi akar penyebab kejahatan, mengembangkan strategi pencegahan yang efektif, dan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

Pernyataan -- pernyataan diatas mencerminkan visi Giddens yang menyuarakan perlunya perubahan sosial yang melibatkan berbagai aspek masyarakat dan struktur sosial. Melalui upaya kolaboratif yang komprehensif, diharapkan bahwa kejahatan struktural dapat dikurangi dan masyarakat dapat mencapai kondisi yang lebih adil dan aman.

Contoh study kasus yang berkaitan dengan Teori Strukturasi Athony Giddens

Sebagai contoh studi kasus yang membahas teori strukturasi Anthony Giddens, kita bisa mempertimbangkan studi tentang penggunaan media sosial dalam mempengaruhi sikap politik individu. Dalam konteks ini, teori strukturasi dapat membantu kita memahami interaksi antara struktur sosial (misalnya, media sosial sebagai platform komunikasi) dan agensi individu (tindakan individu dalam mengonsumsi dan berpartisipasi dalam media sosial).

Studi ini dapat melibatkan analisis bagaimana individu menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi politik, berinteraksi dengan orang lain, dan membentuk sikap politik mereka. Dalam kerangka teori strukturasi, faktor-faktor struktural yang dapat mempengaruhi penggunaan media sosial dalam konteks politik meliputi algoritma platform media sosial, kelompok-kelompok sosial yang terbentuk di media sosial, dan narasi politik yang dominan.

Penelitian ini dapat melibatkan pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif, seperti wawancara, survei, dan analisis konten media sosial. Melalui analisis, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola dalam penggunaan media sosial yang mempengaruhi sikap politik individu. Misalnya, penelitian ini dapat mengungkap bagaimana algoritma media sosial cenderung memperkuat pandangan yang sudah ada dan mengisolasi individu dalam gelembung informasi yang terpolarisasi, memengaruhi persepsi politik mereka.

Dalam konteks ini, teori strukturasi Anthony Giddens dapat membantu memahami bagaimana struktur sosial (seperti algoritma media sosial dan kelompok-kelompok sosial online) membatasi dan mempengaruhi agensi individu dalam membentuk sikap politik mereka. Selain itu, teori strukturasi juga dapat membantu melihat bagaimana individu dapat memengaruhi struktur sosial melalui tindakan mereka, seperti berpartisipasi dalam diskusi politik yang konstruktif atau membentuk kelompok-kelompok online yang mendorong dialog antara pandangan yang berbeda.

Kesimpulan

Dalam penutup, dapat dikatakan bahwa Jeremy Bentham dan Anthony Giddens merupakan tokoh-tokoh yang telah memberikan kontribusi penting dalam pemahaman kita tentang masyarakat, kontrol sosial, perubahan sosial, dan interaksi antara individu dan struktur sosial. Karya-karya mereka terus mempengaruhi pemikiran dan penelitian di bidang sosiologi dan ilmu sosial lainnya, dan memiliki nilai yang penting dalam memahami kompleksitas dunia sosial kita.Top of Form

Jeremy Bentham dan Anthony Giddens adalah dua tokoh penting dalam studi sosial dan teori sosial. Meskipun hidup pada waktu yang berbeda dan memiliki fokus yang berbeda dalam karya mereka, keduanya telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami masyarakat dan perubahan sosial.

Jeremy Bentham adalah seorang filsuf, ekonom, dan reformis sosial abad ke-18. Kontribusinya yang paling terkenal adalah konsep Panopticon, yang mengilustrasikan gagasan pengawasan dan kendali sosial dalam masyarakat. Konsep ini menyoroti pentingnya disiplin dan pengawasan dalam menjaga ketertiban dan mendorong perilaku yang diinginkan. Meskipun Panopticon dalam bentuk yang sebenarnya tidak pernah dibangun, konsep tersebut tetap memiliki pengaruh besar dalam pemikiran sosial dan studi tentang kekuasaan dan kontrol sosial.

Anthony Giddens, di sisi lain, adalah seorang sosiolog yang hidup pada abad ke-20 dan ke-21. Ia telah memberikan kontribusi yang luas dalam berbagai bidang sosiologi, termasuk teori sosial, modernitas, globalisasi, dan perubahan sosial. Giddens dikenal karena pengembangan teori strukturasi, yang menggabungkan peran struktur sosial dan agensi individu dalam membentuk dan mempengaruhi tindakan sosial. Ia juga menyoroti pentingnya pemahaman tentang modernitas, identitas, dan masyarakat risiko dalam konteks masyarakat modern.

Meskipun kedua tokoh ini memiliki fokus yang berbeda, keduanya berusaha memahami dan menjelaskan dinamika sosial dan perubahan dalam masyarakat. Kontribusi mereka telah mempengaruhi pemikiran dan penelitian dalam ilmu sosial, dan karya-karya mereka tetap relevan hingga saat ini.

Dalam penutup, dapat dikatakan bahwa Jeremy Bentham dan Anthony Giddens merupakan tokoh-tokoh yang telah memberikan kontribusi penting dalam pemahaman kita tentang masyarakat, kontrol sosial, perubahan sosial, dan interaksi antara individu dan struktur sosial. Karya-karya mereka terus mempengaruhi pemikiran dan penelitian di bidang sosiologi dan ilmu sosial lainnya, dan memiliki nilai yang penting dalam memahami kompleksitas dunia sosial kita.

 Referensi

https://www.academia.edu/34453024/PANOPTICON_SEBAGAI_MODEL_PENDISIPLINAN
Clear, T. R., & Frost, N. A. (2014). The punishment imperative: The rise and failure of mass incarceration in
32179263/Academia_-_Panopticon_dan_Pendisiplinan_Masy__Juni_2009-libre.pdf
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=3_pTBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=anthony+giddens&ots=r0lL6RFAzl&sig=wT9XGoIdUsNAtHloBMvuKmkGA9M&redir_esc=y#v=onepage&q=anthony%20giddens&f=false
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/27934/HN%20B.15.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://repository.upnjatim.ac.id/13077/
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/cjik/article/view/12643