Sekalipun persoalan kewarganegaraan dan keadaan tanpa kewarganegaraan diatur oleh hukum nasional dan internasional (apakah menyangkut subyek memperoleh, kehilangan, atau penolakan kewarganegaraan), ternyata masih terdapat berbagai persoalan. Migrasi paksa mempengaruhi sejumlah besar orang tanpa kewarganegaraan. Orang-orang yang diusir dari desa-desa lebih mungkin menjadi tanpa kewarganegaraan dan kehilangan kewarganegaraan mereka, terutama jika relokasi mereka diikuti dengan pemetaan ulang batas-batas negara. Jika tidak, orang-orang tanpa kewarganegaraan yang kehilangan kewarganegaraannya sering kali terpaksa meninggalkan rumah mereka. Banyak orang tidak memiliki kewarganegaraan, jumlah yang bertambah dari hari ke hari, dan mereka terus memperjuangkan hak untuk menyatakan kewarganegaraan mereka. Upaya mereka hanyalah memperjuangkan 'hak untuk memiliki hak'. Memperoleh status hukum seperti memiliki kunci kerajaan dalam hal memperoleh hak-hak lain dari negara. Secara umum, Keadaan tanpa kewarganegaraan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk:
(1) pertengkaran hukum
(2) perubahan wilayah negara;
(3) hukum perkawinan;
(4) proses administrasi;
(5) Diskriminasi rasial
(6) tidak memiliki salinan akta kelahiran;
(7) Pembatalan kewarganegaraan oleh negara; Dan seterusnya.
Dapat disimpulkan bahwa masalah kewarganegaraan merupakan masalah yang mendasar, menyangkut perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap orang, termasuk hak untuk hidup dan berkembang. Hak-hak dasar tersebut tidak akan terwujud jika tidak ada status hukum atau kewarganegaraan yang jelas. Akibatnya, mengingat beratnya subjek status kewarganegaraan, organisasi internasional seperti UNHCR mengambil peran aktif dalam menangani masalah ini.
Kewarganegaraan dan keadaan tanpa kewarganegaraan adalah masalah hak asasi manusia yang mempengaruhi perlindungan hak-hak dasar setiap orang, seperti hak untuk hidup dan pengembangan diri. Akibatnya, tanpa status kewarganegaraan hukum yang jelas, hak-hak dasar tersebut tidak akan terwujud. Mengingat pentingnya masalah status kewarganegaraan, Dalam skenario ini, bukan hanya pemerintah yang menangani masalah tersebut, organisasi internasional seperti UNHCR juga terlibat.
Tantangan dalam suatu negara pasti ada, baik internal maupun eksternal. Status kewarganegaraan dapat menimbulkan masalah bagi negara atau penduduknya sendiri, seperti masalah orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (apatride) atau orang yang memiliki kewarganegaraan ganda (bipatridea), yang keduanya akan dibahas dalam artikel ini.
