dasar negara dan pandangan hidup;
(2) Faktor politik yang berpengaruh pada saat pembuatan aturan hukum kewarganegaraan termasuk dalam sumber hukum materiil ini.
Pentingnya sumber hukum formal dan nyata tidak dapat dilebih-lebihkan. Akan tetapi, dimana kita dapat memperoleh atau menemukan ketentuan hukum atau asas-asas hukum yang perlu diketahui, sumber hukum dalam arti formal dapat lebih bermanfaat dalam mempelajari hukum positif.
Status hukum kewarganegaraan di suatu negara biasanya diatur oleh konstitusi negara atau undang-undang dan peraturan nasional. Konstitusi atau perundang-undangan nasional, yang berkenaan dengan masalah status hukum kewarganegaraan, mengatur siapa yang secara hukum memenuhi syarat sebagai warga negara dan siapa yang tidak. Biasanya diatur tentang siapa saja, itulah sebabnya status hukum kewarganegaraannya menentukan apakah dia memiliki hak dan tanggung jawab kewarganegaraan atau tidak.
Konsep status kewarganegaraan dapat didefinisikan sebagai berikut:
Secara umum, hukum kewarganegaraan dapat dinyatakan sebagai berikut:
Status hukum kewarganegaraan mengacu pada ada atau tidak adanya tanggung jawab Negara atas kewarganegaraan seseorang;
Status hukum kewarganegaraan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi hubungan hukum antara individu atau seseorang dengan negara;
Status hukum kewarganegaraan mengacu pada ada tidaknya tanggung jawab Negara atas kewarganegaraan seseorang;
Status hukum kewarganegaraan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi hubungan hukum antara individu atau seseorang dengan negara;
Status hukum kewarganegaraan dapat memberikan gambaran mengenai syarat-syaratnya.
