Mahasiswa yang mengambil mata kuliah Pemasaran Internasional di Universitas Indonesia dihadapkan pada tugas yang tidak biasa. Mata kuliah tersebut diampu oleh Prof. Rhenald Kasali. Tugas wajibnya adalah memiliki paspor dan berangkat ke luar negeri, kemudian mahasiswa diminta untuk membuat laporan berupa catatan perjalanan. Tugas tidak biasa itu diceritakan dalam buku berjudul "30 Paspor di Kelas sang Profesor" karya J.S Khairen yang pernah menjadi asisten Prof. Rhenald Kasali dan menempuh mata kuliah tersebut.
Sang profesor beranggapan bahwa paspor adalah surat ijin untuk memasuki dunia global. Di luar negeri, mahasiswa akan dihadapkan pada berbagai rintangan di antaranya keterasingan, kendala bahasa, keuangan yang terbatas, dan berbagai problematika lainnya. Singkatnya, kesulitan yang dihadapi oleh para mahasiswa itu dapat memperoleh pelajaran nyata tentang mengandalkan diri mereka sendiri untuk menghadapi kesulitan hidup, bukan hanya sebatas teori di atas kertas.
Sebagian di antara kita mungkin akan terinspirasi untuk membuat paspor lalu mengikuti jejak mahasiswa di kelas sang profesor. Bagi kita yang ada di Indonesia, negara-negara di kawasan ASEAN dapat dijadikan pilihan untuk mulai menjelajahi dunia. Selain jarak yang relatif dekat, terdapat pemberlakuan bebas visa dengan jangka waktu tertentu untuk warga negara anggota ASEAN. Kebijakan tersebut tentu dapat menghemat anggaran saat kita mengunjungi negara-negara ASEAN.
Paspor memang kunci untuk menjelajah negara-negara di dunia, namun ketersediaan uang tunai mata uang negara tujuan juga perlu dipersiapkan oleh para wisatawan. Transaksi pembayaran di luar negeri tentu berbeda dengan di negara sendiri yang menyediakan berbagai alternatif pembayaran. Saat membawa banyak uang tunai ada risiko keamanan yang melekat seperti uang hilang, kecopetan, uang palsu, dan risiko lainnya. Rasanya akan lebih menenangkan apabila transaksi pembayaran di luar negeri semudah di dalam negeri.
Keresahan tentang sistem pembayaran di luar negeri khususnya kawasan ASEAN tampaknya mulai mendapatkan angin segar. Bank Indonesia bersama bank sentral di kawasan ASEAN sedang berupaya menciptakan interkoneksi sistem pembayaran antarnegara ASEAN. Selain beradaptasi dengan sistem pembayaran digital, upaya menciptakan interkoneksi sistem pembayaran juga didorong adanya prediksi peningkatan volume transaksi lintas negara. Pada tahun 2018, transaksi lintas negara tercatat sebesar USD 127,8 triliun sedangkan tahun 2022 telah mencapai USD 156 triliun. Volume transaksi ini diprediksi terus meningkat, oleh karena itu sistem pembayaran pun harus beradaptasi. Negara-negara ASEAN berinisiatif memulai adaptasi ini dimulai dari menciptakan interkoneksi sistem pembayaran antarnegara anggota ASEAN.
Menuju Interkoneksi Sistem Pembayaran Negara Anggota ASEAN
Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967 menandai terbentuknya Association South East Asian Nation (ASEAN). Berbagai kerja sama multilateral telah dijalin oleh negara anggota ASEAN selama lebih dari 55 tahun, termasuk kerja sama terkait interkoneksi sistem pembayaran yang saat ini nyaring digaungkan. Interkoneksi sistem pembayaran ini telah dibahas dalam forum G20 melalui jalur keuangan (finance track) pada tahun 2022 lalu. Selain itu dibahas lebih lanjut lagi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023 bertajuk ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.
Bank Indonesia bersama bank sentral negara anggota ASEAN lainnya sedang berinisiatif menciptakan Regional Payment Connectivity (RPC) atau konektivitas pembayaran regional. Tujuan RPC adalah mendukung pembayaran lintas negara yang murah, cepat, transparan, dan inklusif. Hal tersebut dipaparkan oleh Filianingsih Hendarta selaku Kepala Kebijakan Departemen Sistem Pembayaran Bank Indonesia pada acara High Level Seminar bertema "From Asean to the World: Payment System in the Digital Era" yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 28 Maret 2023.
RPC bukan sekadar rencana dan wacana karena implementasinya sudah berjalan di Thailand dan Malaysia dalam bentuk QR Cross Border. Bank Indonesia dan Bank of Thailand (BOT) telah resmi menjalin kerja sama pembayaran berbasis QR Code lintas negara pada tanggal 29 Agustus 2022. Melalui implementasi kerja sama tersebut, masyarakat Thailand dan Indonesia dapat melakukan transaksi pembayaran dengan cara memindai Thai QR Code maupun QRIS melalui gawai mereka.
Bank Indonesia juga telah meresmikan kerjasama pembayaran berbasis QR Code lintas negara dengan Bank Negara Malaysia (BNM). Kini, masyarakat Indonesia dan Malaysia dapat melakukan pembayaran pada merchant online maupun offline dengan memindai QRIS atau DuitNow QR Code. Implementasi kerjasama tersebut telah melalui tahap uji coba pada tahun 2022.
Kerjasama pembayaran berbasis QR Code lintas negara membuat QRIS yang semula berlaku untuk Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) di Indonesia, kini berekspansi menjadi QRIS antarnegara. Implementasi QRIS antarnegara ini membuat transaksi antarnegara semakin praktis karena warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia tidak perlu mengkonversi atau menukarkan mata uangnya dengan rupiah. Cukup dengan memindai QRIS dengan aplikasi pembayaran negaranya. Demikian pula dengan warga Indonesia yang sedang berkunjung ke negara lain, cukup dengan scan QR standar negara yang dikunjunginya dengan aplikasi pembayaran Indonesia.
QRIS antarnegara masih mengusung jargon "CEMUMUAH" atau "Cepat Murah Mudah Aman dan Handal" karena konsep tersebut memang mencerminkan QRIS. Pemanfaatan QR lintas negara memang mudah dan praktis karena hanya butuh beberapa langkah. Pertama, pengguna membuka aplikasi pembayaran lalu memindai kode QR standar negara yang tersedia di merchant. Kemudian, pengguna mengisi nominal yang akan dibayar dengan mata uang negara tersebut. Selanjutnya akan muncul jumlah nominal yang dikonversi dalam rupiah untuk dikonfirmasi. Terakhir, pengguna tinggal memasukkan pin dan transaksi terselesaikan setelah muncul notifikasi transaksi berhasil.
Implementasi QRIS antarnegara masih terbatas di Malaysia dan Thailand, namun ke depannya akan disusul oleh Singapura dan Filipina. Selain BOT dan BNM, Bank Indonesia juga telah bekerjasama dengan Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) dan Monetary Authority of Singapore (MAS) untuk merealisasikan RPC dengan implementasi QR Code lintas negara. Saat ini, Singapura dan Indonesia sedang dalam proses piloting atau uji coba implementasinya. Negara anggota ASEAN lainnya seperti Vietnam, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja juga tertarik mengimplementasikan QR Code lintas negara, namun terlebih dulu mereka mempersiapkan dan memperkuat infrastruktur sistem pembayaran dalam negeri.
Agenda realisasi RPC bukan hanya implementasi QR Code lintas negara, tetapi juga pengembangan fast payment antarnegara. Saat ini masyarakat dikenalkan dengan QRIS antarnegara, maka selanjutnya akan hadir BI-Fast antarnegara. BI-Fast merupakan infrastruktur sistem pembayaran yang memfasilitasi pembayaran terutama layanan transfer antarbank secara lebih cepat, murah, real time, dan tersedia setiap saat. Rencananya, BI-Fast antarnegara dapat diimplementasikan pada tahun 2024.
Interkoneksi sistem pembayaran antarnegara di ASEAN adalah wujud komitmen implementasi forum G20 "Road Map for Enhanching Cross Border Payment" yang diselenggarakan tahun 2022 lalu. Interkoneksi sistem pembayaran tidak hanya membuat sistem pembayaran semakin integratif, namun diharapkan dapat memiliki dampak yang luas bagi perekonomian, khususnya sektor pariwisata, perdagangan, dan UMKM.
Tantangan Implementasi Interkoneksi Sistem Pembayaran di ASEAN
Implementasi interkoneksi sistem pembayaran khususnya QRIS antarnegara memang terkesan memanjakan para wisatawan dari dan ke luar negeri, padahal ada manfaat luas yang menjadi target interkoneksi sistem pembayaran. Pada umumnya, orang yang berwisata ke suatu tempat akan membutuhkan penginapan, transportasi, makanan, serta oleh-oleh, sehingga dengan bergeraknya sektor pariwisata menggerakkan pula sektor yang lain. Melalui QRIS antarnegara, rangkaian transaksi pembayaran dari berbagai aktivitas terkait pariwisata menjadi semakin cepat dan efisien.
Penerapan QRIS antarnegara atau QR Code lintas negara memang efisien, namun transaksi ekonomi antarnegara belum berimbang. Hal ini terlihat dari perbandingan transaksi QRIS masyarakat Indonesia di Thailand yang lebih banyak dibandingkan transaksi masyarakat Thailand di Indonesia. Bank Indonesia mencatat selama Agustus 2022 hingga Februari 2023 transaksi QRIS yang dilakukan oleh masyarakat Thailand di Indonesia hanya sebanyak 492 kali transaksi atau setara 114 juta rupiah, sebaliknya transaksi QRIS masyarakat Indonesia di Thailand tercatat lebih dari 51.000 kali atau setara 8,54 miliar rupiah. Kondisi tersebut juga dipengaruhi volume kunjungan wisatawan Indonesia ke Thailand yang lebih banyak, dibandingkan wisatawan Thailand ke Indonesia.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemangku kepentingan Indonesia yaitu membuat kolaborasi yang sinergi antara daya tarik pariwisata di Indonesia dengan interkoneksi pembayaran yang tersedia. Selain itu, para pemangku kepentingan perekonomian di Indonesia dapat mempertimbangkan tiga kata kunci keberhasilan implementasi integrasi sistem pembayaran di ASEAN yang di singkat CGC yaitu Connectivity, Governance, dan Campaign. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (Fekdi) pada 8 Mei 2023.
Connectivity atau konektivitas berarti adanya komitmen bank sentral di ASEAN untuk saling menghubungkan sistem pembayaran secara digital. Selanjutnya adalah Governance atau tata kelola yang berarti adanya komitmen untuk memperbaiki tata kelola sistem, infrastruktur pembayaran, keamanan untuk mendukung kolaborasi tersebut. Terakhir adalah Campaign atau kampanye dimana gubernur bank sentral dari masing-masing negara diharapkan menggencarkan sosialisasi sistem pembayaran lintas negara.
Tantangan selanjutnya adalah aspek keamanan, karena kejahatan siber bisa saja mengintai transaksi digital antarnegara. Misalnya saja kode QRIS palsu atau bentuk kejahatan lainnya. Bank sentral dari masing-masing negara tentu wajib mengantisipasi adanya kejahatan siber yang mengintai.
Pada akhirnya, implementasi interkoneksi pembayaran diharapkan mampu menciptakan ekosistem pembayaran yang efisien, integratif, dan kondusif. Terciptanya ekosistem pembayaran yang kondusif  di ASEAN juga diharapkan mampu mendorong dan memperkuat pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN.
Referensi
Bank Indonesia. "Joint Press Release: Launch of Cross Border QR Payment Linkage Between Indonesia and Malaysia." Diakses melalui https://www.bi.go.id/en/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_242222.aspx pada 18 Juni 2023.
Bank Indonesia. "Indonesia dan Thailand Meresmikan Implementasi Kode QR Lintas Negara." Diakses melalui https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2423222.aspx pada 18 Juni 2023.
Bank Indonesia. "Indonesia dan Beberapa Negara ASEAN Eksplorasi Kerjasama Sistem Pembayaran Lintas Batas Berbasis Fast Payment." Diakses melalui https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_259223.aspx pada 19 Juni 2023.
CNBC Indonesia. 2023. "Bos BI Bagikan 3 Kunci Integrasi Sistem Pembayaran ASEAN." Diakses melalui https://www.cnbcindonesia.com/news/20230508145412-4-435473/bos-bi-bagikan-3-kunci-integrasi-sistem-pembayaran-asean pada 19 Juni 2023.
Kontan. 2023. "Masih Sedikit: BI Sebut Transaksi QRIS Orang Thailand di Indonesia Hanya Rp 114 Juta. Diakses melalui https://keuangan.kontan.co.id/news/masih-sedikit-bi-sebut-transaksi-qris-orang-thailand-di-indonesia-hanya-rp-114-juta
