Pelaksanaan kekuasaan didukung oleh berbagai saluran. Berikut adalah beberapa di antaranya: (1) Militer, di mana kekuatan militer digunakan oleh para ahli untuk menciptakan ketakutan di kalangan publik agar mereka tunduk pada kehendak penguasa atau kelompok yang berkuasa. Ini sering melibatkan pembentukan asosiasi dan kekuatan khusus yang beroperasi secara rahasia. (2) Ekonomi, di mana penguasa mengontrol kehidupan individu melalui strategi keuangan, seperti pengendalian ekonomi yang memungkinkan mereka menjalankan pemerintahan dengan persetujuan tertentu. Ini bisa berbentuk infrastruktur penting, pemimpin wilayah yang diakui, atau pengendalian tenaga kerja. (3) Politik, melalui jalur politik, otoritas berusaha menciptakan aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat, dengan membujuk atau memaksa masyarakat umum untuk mematuhi aturan yang dibuat oleh badan otoritatif dan sah. (4) Tradisi, yang sering menjadi saluran favorit karena adanya kesesuaian antara sifat yang diberlakukan dengan tradisi atau adat masyarakat, sehingga tindakan pemaksaan berjalan sesuai harapan. (5) Ideologi, di mana penguasa menyebarkan ajaran atau pemikiran yang diharapkan dapat memperjelas dan memberikan semangat pada tindakan kekuasaan mereka; ini dilakukan agar kekuasaan dapat diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat. (6) Saluran lain, di mana para ahli menggunakan berbagai saluran komunikasi massa seperti pengumuman, selebaran, surat kabar, radio, televisi, dan pameran musik untuk menambah pengaruh mereka. Kemajuan teknologi komunikasi massa telah menjadikan saluran ini sangat penting untuk aktivitas kekuasaan.
Wewenang politik yang dimiliki merupakan hak yang diberikan untuk memerintah, Wewenang politik dapat berasal dari berbagai sumber yaitu seperti tradisi, kepercayaan anggota masyarakat pada kesaktian dan kekuatan mistik atau religius seorang pemimpin, kepercayaan pada tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seorang pemimpin, atau sumber yang bersifat instrumental seperti keahlian dan kekayaan. Kekuasaan politik dan wewenang politik dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam berbagai hal, seperti melindungi hak asasi manusia, membuat kebijakan dan regulasi yang adil, dan mengatur penggunaan sumber daya dan ekonomi yang memperhatikan kepentingan semua golongan dalam masyarakat. Namun, kekuasaan politik juga dapat menyebabkan tantangan, seperti korupsi, pertentangan kepentingan, dan partisipasi politik yang rendah.
Wewenang Mahkamah konstitusi tidak dapat dimiliki oleh lembahaga lain, karena tidak mempunyai cabang kekuasaan kehakiman. Hanya ada satu Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Putusan mengenai hal-hal yang menjadi wewenangan Mahkamah Konstitusi bersifat final atau segera berlaku pada UUD 1945 tahap ketiga atau amandemen ketiga dirumuskan ketentuan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Setelah itu, pemerintah membahas rancangan undang-undang Mahkamah Konstitusi tersebut secara rinci dan sesuai dengan amanat konstitusi. Undang-undang tersebut disahkan setelah dibahas pada rapat paripurna DPR pada 13 Agustus 2003. Pada hari yang sama, Presiden Megawati Soekarnoputri menandatangani UU Mahkamah Konstitusi dan diumumkan dalam berita resmi. Mahkamah Konstitusi didirikan pada tanggal 17 Agustus 2003.
Di era digital saat ini, Kekuasaan dan Wewenang Politik mengalami transformasi yang signifikan. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, para pemimpin politik memiliki akses yang lebih besar terhadap data dan informasi. Hal ini memungkinkan mereka untuk mempengaruhi opini publik dengan cara yang lebih efektif. Tantangan utama yang dihadapi dalam Kekuasaan dan Wewenang Politik di Era Digital adalah penyebaran informasi yang tidak valid atau hoaks. Hal ini dapat memengaruhi stabilitas politik suatu negara dan memicu konflik sosial. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan literasi digital masyarakat agar mampu memilah informasi yang benar dari yang salah.
Di sisi lain, Era Digital juga membawa peluang baru dalam politik. Misalnya, penggunaan media sosial sebagai platform untuk berkomunikasi secara langsung dengan pemilih dapat meningkatkan keterlibatan politik masyarakat. Selain itu, mekanisme basis data canggih yang memungkinkan berbagi informasi secara transparan dalam jaringan juga dapat digunakan untuk memastikan transparansi dalam pemilihan umum dan mengurangi potensi kecurangan. Secara keseluruhan, Kekuasaan dan Wewenang Politik di Era Digital menawarkan potensi besar untuk meningkatkan partisipasi publik dan efisiensi dalam pengambilan keputusan politik. Namun, tantangan terus muncul seiring dengan perkembangan teknologi, sehingga penting bagi para pemimpin politik untuk terus beradaptasi dan memanfaatkan peluang yang ada.
1.1 Pertanyaan   Â
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka kita dapat menentukan pertanyaan yang akan menjadi bahan penulisan artikel ini yaitu:
1. Bagaimana wewenang politik berasal dari berbagai sumber, seperti tradisi, kepercayaan anggota masyarakat pada kesaktian dan kekuatan mistik atau religius seorang pemimpin, kepercayaan pada tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seorang pemimpin, atau sumber yang bersifat instrumental seperti keahlian dan kekayaan?
2. Bagaimana kekuasaan politik dan wewenang politik dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam berbagai hal, seperti melindungi hak asasi manusia, membuat kebijakan dan regulasi yang adil, dan mengatur penggunaan sumber daya dan ekonomi yang memperhatikan kepentingan semua golongan dalam masyarakat?
3. Apa saja tantangan utama yang dihadapi kekuasaan dan wewenang politik di era digital?
4. Bagaimana peluang baru yang ditawarkan era digital dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kekuasaan dan wewenang politik yang demokratis?
