Ibu Kota Dipindah ke Luar Pulau Jawa

Ketiga, Pemusatan kedua bidang yaitu pemerintahan dan ekonomi, akhirnya membawa beban bagi Jakarta yang ditandai dengan ledakan jumlah penduduk, kemacetan lalu lintas, adanya kesenjangan ekonomi yang kasat mata, kerawanan sosial, kekerasan dan kejahatan lainnya. 

Keempat, berbagai permasalahan diatas juga diikuti oleh krisis ekologi, yang berupa adanya pencemaran udara bahkan saat ini kondisi udara di DKI Jakarta dinilai menjadi salah satu kota dengan udara terburuk di dunia, hal ini tentunya tidak berpengaruh baik dan mengganggu kesehatan pernafasan masyarakat, pencemaran air tanah, krisis air bersih, banjir yang bisa dibilang sudah menjadi rutinitas dikala musim hujan, tata ruang yang sudah mulai tidak tertata, padatnya penduduk dan minimnya lahan menjadi penyebab munculnya kawasan kumuh, lingkungan hidup yang kurang nyaman karena sudah banyak pencemaran. 

Kelima dan terakhir, konflik yang mudah terjadi, antara kepentingan ekonomi dan kepentingan ekologi, dimana juga konflik yang terjadi antara beberapa kepentingan lain seperti kepentingan sesaat dan kepentingan jangka panjang. Konflik lain seperti kepentingan elite pejabat, dan kepentingan masyarakat dimana sudah dibuktikan dengan banyaknya provokasi serta aksi demo dan konflik lainnya. 

Secara keruangan, DKI Jakarta bsa dibilang memang sudah terlalu padat penduduk, sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pusat perindustrian, pusat pariwisata dan tata ruang yang sudah semrawut, pemanfaatan lahan yang saling kontradiktif sering dan banyak terjadi. 

Pembangunan fisik membludak dan terus dipacu tanpa arah yang jelas. Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang sudah direncanakan dengan bagus oleh Bang Ali (1966-1977) banyak diubah dengan mudahnya sehingga banyak gangguan akibat peruntukan pola kota yang banyak dilanggar. 

Banyak pula situ-situ yang seharusnya berfungsi sebagai penampung air hilang dan beralih fungsi menjadi perumahan. Program proyek kali bersih atau yang disebut prokasih bisa dibilang telah macet total. Sebanyak tiga belas kali yang mengalir di Jakarta sudah beralih fungsi oleh warga menjadi pusat pembuangan atau kubangan sampah. 

Rencana Induk 1965-1985 sudah tidak berkelanjutan pada Rencana Induk 1985-2005, hal ini dicurigai dan memang sangat memungkinkan akibat dari campur tangan pihak pengusaha, terutama pengusaha properti, seperti developer dengan para elite pejabat Pemda DKI Jakarta. 

Dengan begitu banyak dampak dari multi fungsinya ibu kota negara saat ini yaitu Jakarta akibat pusat ibu kota yang sentralistis, masih layak kah Jakarta menjadi ibu kota negara? Maka memang seharusnya pemindahan ibu kota, serta perbaikan dan rehabilitasi DKI Jakarta harus segera dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat puluhan hingga ratusan tahun kedepan.

Banyak dampak positif dari banyaknya populasi yang masuk ke Jakarta. Namun tak sedikit pula jumlah dampak negatif dari banyaknya populasi pendatang dari luar Jakarta masuk ke Jakarta. 

Membludaknya populasi di Jakarta sudah pasti akan menyebabkan tingginya angka kebutuhan tempat tinggal, tentunya hal ini akan membutuhkan banyak lahan. 

Adapula penduduk yang memilih untuk tinggal di tempat-tempat yang seharusnya tidak dianjurkan untuk dijadikan area mendirikan tempat tinggal. Seperti bantaran sungai, area steril rel kereta api, bahkan sudah banyak yang mendirikan rumah didaerah-daerah tersebut sehingga menjadi area kumuh yang menjadi permasalahan kota. Selain itu, pasti akan naiknya populasi kendaraan yang turun ke badan jalan yang tentunya banyak mengeluarkan polusi, juga adanya kemacetan pun tak dapat dihindari.