Mohon tunggu...
Moh. Ashari Mardjoeki
Moh. Ashari Mardjoeki Mohon Tunggu... Freelancer - Senang baca dan tulis

Memelajari tentang berketuhanan yang nyata. Berfikir pada ruang hakiki dan realitas kehidupan.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Pemilu 2019, Rakyat Butuh Wakilnya yang Negarawan

4 April 2018   07:27 Diperbarui: 4 April 2018   07:52 340
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Sejak Bung Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden, NKRI tidak pernah lagi dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang merupakan dwitunggal.

Pertanyannya. Siapa yang sekiranya layak menjadi dwitunggal bersama Presiden Jokowi? Di mana kedudukan seorang presiden dan wakilnya adalah setara dan merupakan satu kesatuan dwitunggal?

Pada zaman "Now," di negara ini. Tiba-tiba seperti tidak disadari bahwa sudah tidak sedikit ada pribadi-pribadi yang bisa dipandang "sama" dan "sekaliber" dengan Presiden Jokowi.

Wapres pasangan Presiden Jokowi sebagai dwitunggal tidak harus seorang lelaki.  Tidak harus sosok yang "berdinasti."  Dan tidak pula harus yang berkelas ulama besar atau jagoan perang di medan tempur. 

Dwitunggal harus dijaga keselamatannya 

Atas dasar sejarah awal bernegara. Dwitunggal kepemimpinan nasional NKRI mungkin harus benar-benar selalu diperjuangkan untuk diwujudkan oleh seluruh rakyat Indonesia 

Dwitunggal kepemimpinan nasional NKRI mutlak harus dijaga keselamatannya oleh segenap elemen bangsa Indonesia bahkan oleh dunia. 

Tidak boleh terjadi ada satu dari dwitunggal yang tiba-tiba wafat sebelum masa jabatan selesai.  Pasti bisa terjadi peristiwa makar yang berdarah-darah. Yang lebih mengerikan dari pada peristiwa pengkhianatan G30S 1965.

Sejarah kehidupan bernegara memberi pelajaran kepada seluruh bangsa di alam semesta ini. Perdana menteri India, Indira Gandhi terbunuh oleh pengawal pribadinya sendiri.  Dan sampai sekarang Pak Harto masih dicurigai banyak pihak sebagai orang yang harus bertanggungjawab atas terjadinya peristiwa pengkhianatan G30S 1965.

Demikian. Terimakasih dan salam sejahtera kepada yang telah membaca tulisan ini.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun