Sebagai aktivis yang berkarir di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), saya sering kali tergerak untuk menyelami isu-isu daerah yang cukup ramai dibicarakan. Terbaru ada kabar yang menyatakan defisit APBD Bukittinggi 2024, dengan klaim yang menyebutkan bahwa Wali Kota Erman Safar “gagal mengelola pemerintahan.” Makin penasaranlah saya. Ini bukan soal sekadar anggaran, tapi soal bagaimana kebijakan mempengaruhi kehidupan orang banyak.
Secara sadar, saya bukan lah seorang ahli ekonomi ataupun pakar tentang Kebijakan Publik. Tanpa pikir panjang, saya menghubungi salah satu senior yang saya kenal baik di HMI, seorang guru besar Ekonomi Publik, seorang akademisi yang sering terlibat dalam diskusi-diskusi penting.
Kalau sudah bicara soal pengelolaan keuangan daerah, siapa lagi yang lebih paham selain beliau, yang memiliki pengalaman bertahun-tahun dan sudah mencerna berbagai kebijakan pemerintah? Saya rasa, ini kesempatan emas untuk mendapatkan perspektif lebih mendalam, bukan cuma ikut-ikutan opini orang di luar sana.
Toh, kalau soal teori ekonomi, beliau pasti lebih paham daripada kita yang cuma jadi penonton, kan? Sayangnya beliau tidak mau untuk di spiil namanya beliau katakan "biar Yanda saja yang jadi spotlight beeitanya", kalau dipikir-pikir benar juga hehe. Namun saya sudah minta izin untuk dialog ini nanti akan saya tuangkan dalam tulisan.
Dan memang keunikan HMI itu disini, kita di ibaratkan diberikan Akses VIP untuk berhubungan dan berinteraksi kapanpun dengan orang-orang penting dan berpengaruh, itu bisa terjadi karna banyak Alumni-alumni HMI yang memegang jabatan penting dan ahli dalam bidang keilmuan nya.
Pada saat saya hubungi, beliau dengan senang hati meladeni pembicaraan yang blak²an dari junior nya ini. Karna memang tidak sempat untuk bertemu lngsung disebabkan jarak dan waktu yg belum memungkinkan, saya minta waktu beliau untuk melakukan pertemuan daring lewat video call WA.
Panjang lebar dialog yang kami lakukan, banyak hal yang kami bahas termasuk tentang soal Defisit APBD Bukittinggi yang di klaim oleh beberapa media sebagai kegagalan dari walikota Erman Safar. Tapi benarkah klaim itu tepat? Atau sekedar isu yang sengaja di Hyperbola kan, karna kontestasi Pilkada tinggal menghitung hari lagi.
Ya ini umum terjadi, apalagi pada Pilkada hari ini salah satu kontestan adalah petahana yang ikut mencalonkan kembali pada periode keduanya, isu tentang kebijakan sebelumnya memang menjadi hidangan spesial yang memuaskan untuk di pelintir sedemikian rupa (oleh para kandidat lain dan medianya) menjadi senjata ampuh untuk melumpuhkan petahana, meski isu yang diklaim itu tidak diuji terlebih dahulu kebenarannya secara ilmiah. Sedikit saya paparkan beberapa poin hasil pembicaraan saya semalam dengan salah seorang senior saya ini, tulisan ini saya paparkan dalam bentuk dialog interaktif agar lebih mudah dipahami.
Saya: "BangProf! Ini saya mau ngobrol sedikit nih soal isu defisit APBD di Bukittinggi. Kalau kita dengar berita, banyak yang langsung menyalahkan Pak Wali Kota Erman Safar. Tapi, saya kok merasa kayaknya ada yang perlu kita gali lebih dalam, ya? Apa benar ini murni salah pengelolaan dari pemda, atau ada faktor lain yang bisa kita lihat? Karena bagaimanapun, saya yakin situasi ini lebih kompleks daripada sekadar 'gagal kelola anggaran, kan nggak sesederhana itu ya?
Tapi kalau kita telaah lebih jauh, emangnya defisit itu selalu berarti salah urus Prof? Bukankah kita ini sedang hidup di zaman yang serba penuh tantangan ekonomi? Dan kalau kita perhatikan, banyak daerah lain juga mengalami kondisi serupa, bahkan yang skala PAD-nya lebih besar daripada Bukittinggi.
Nah, menurut Prof sendiri, apakah tudingan bahwa defisit ini jadi bukti kegagalan Bang Wako Erman Safar? Atau ini sebenarnya lebih soal ketidakpuasan beberapa pihak yang menginginkan pendekatan berbeda? Saya dan masyarakat Bukittinggi ingin memahami ini dengan baik, jangan sampai kami cuma menilai permukaan masalah tanpa benar-benar memahami kompleksitas pengelolaan keuangan daerah.”
