Menelusuri Defisit APBD Bukittinggi, Perspektif Kritis, Bukan Sekadar Tudingan

Seperti kasus defisit ini, begitu dengar kata 'defisit' saja, langsung dianggap bencana. Padahal, kalau kita lihat pemerintah pusat juga kadang mengalami defisit, kan, Prof? Dan itu tidak serta-merta jadi tanda gagal, malah sering kali justru disebabkan oleh belanja publik yang meningkat untuk pembangunan dan kebutuhan sosial.

Bang Prof: "Betul, kamu sudah mulai paham sekarang. Menjadi aktivis itu artinya harus punya pemahaman yang mendalam dan kritis, tapi juga objektif. Kamu dan adik-adik HMI yang lain punya posisi strategis. Sebagai organisasi besar dengan alumni di mana-mana, termasuk saya, kalian punya akses ke banyak informasi dan jaringan. Manfaatkan itu untuk mengedukasi masyarakat. 

Bisa saja HMI buat kajian independen, adakan diskusi publik tentang kebijakan anggaran daerah. Dengan begitu, masyarakat bisa dapat informasi yang benar, dan kalian juga bisa jadi jembatan antara pemerintah dan rakyat". Ucap beliau sambil melirik jam tangannya.

"Dan, jangan lupa, bangun dialog yang sehat dengan Pemko. Kalau ada kebijakan yang kurang transparan, bukan berarti kita harus langsung menuding. Tanyakan dulu, ajak diskusi. Sebagai aktivis, kalian juga harus punya sikap konstruktif, bukan hanya oposisi. 

Jangan cuma mengkritik, tapi juga kasih solusi." Beliau melanjutkan; "Jadi, sebagai aktivis, ingat untuk berpikir jernih. Memahami situasi yang rumit ini bisa jadi jalan untuk menjadi agen perubahan yang bijak dan bertanggung jawab. Saya harap kalian terus belajar, jangan cuma puas dengan pandangan satu sisi. Semoga HMI terus jadi organisasi yang membangun, bukan sekadar bicara lantang tanpa dasar." Tutup Guru Besar Kampus ternama di Jogja ini.

Saya: "Siiiap bangProf panutan, Terima kasih banyak atas pencerahannya."

Jadi, kalau kita tarik benang merah dari obrolan ini, defisit APBD Bukittinggi memang bukan masalah yang bisa disederhanakan hanya dengan menyalahkan satu pihak. Ada banyak variabel yang mempengaruhi, mulai dari perubahan kebijakan fiskal nasional sampai dengan dinamika pengelolaan PAD yang memang masih perlu penyempurnaan. Pemko Bukittinggi, dengan segala tantangannya, tampaknya sedang berupaya keras untuk menyesuaikan diri dan meningkatkan kemandirian fiskal.

Tentu saja, kritik itu tetap perlu, apalagi kalau kita melihat ada kebocoran PAD atau pengelolaan yang belum maksimal. Tapi, kritik yang kita berikan harus diimbangi juga dengan solusi dan pemahaman konteks agar bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Dialog ini menjadi renungan, bahwa di dunia yang semakin kompleks, kritik pun harus proporsional. Opini saya makin jelas: defisit APBD Bukittinggi bukanlah vonis kegagalan Erman Safar sebagai Walikota, tapi sebuah tantangan dalam menjaga keseimbangan antara tuntutan masyarakat dan keterbatasan sumber daya daerah. 

Billahitaufiqwalhidayah

Penulis: