Dimarahin, Maunya Anies Apa Sih?

Beritanya begini, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dimarahin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.  Perkaranya adalah soal pengurusan bantuan sosial bagi warga DKI Jakarta.

Jadi saat Anies melaporkan bahwa ada data warga miskin terbaru di DKI Jakarta mencapai 3,6 juta orang.  

Maka pihak  Muhadjir merespons dengan berpijak pada perkataan Anies yang mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap untuk mengurus bansos bagi 1,1 juta warga di wilayahnya, sisanya bagian pemerintah pusat.

Dari itu, hitung-hitungan sudah dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Dari 2,5 juta bagian pusat itu, ada sekitar 1,3 juta kepala keluarga (KK) yang telah melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah pusat. Sipp.

Mulai muncul persoalan menurut Muhadjir adalah saat Pemprov DKI mendistribusikan bansos di masyarakat. Muhadjir mendapati bahwa Anies keliru dalam menyampaikan sesuatu kepada warga.

"Di lapangan, ternyata Pak Gubernur menyampaikan bahwa bantuan itu (bantuan dari DKI) sekadar untuk mengisi kekosongan sebelum pemerintah pusat mengisi," kata Muhadjir dikutip dari Kompas.com.

Padahal konsepnya menurut Muhadjir tidak demikian. Kemensos dan Pemprov DKI memiliki target masing-masing, bukan salah satu mengisi kekosongan yang lainnya sebagaimana diungkapkan Anies Baswedan.

"Makanya kemarin saya ingatkan Pak Gubernur. 'Pak Gubernur, kan itu ada kesepakatan di rapat kabinet tidak begitu (bukannya mengisi kekosongan)" ujar Muhadjir.

"DKI sanggup (memberikan bansos ke) 1,1 juta, kami siapkan yang 2,5 juta. Jadi jangan diubah itu, Kalau diubah, jadi kacau di lapangan," tambah Muhadjir.

Terakhir, kemarahan pemerintah pusat terhadap Anies nampak bertambah. Kali ini, Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang mengatakan bahwa Pemprov DKI tidak memiliki anggaran untuk bantuan sosial 1, 1 juta warganya.

Apa yang anda rasakan sesudah membaca sengkarut  antara Muhadjir dan Anies ini?

Apakah nafas anda menjadi tak karu-karuan? Hati-hati, mungkin asma anda sedang kambuh. Apakah perut anda terasa kembung? Mungkin anda sedang masuk angin. Jika anda berkeringat, coba cek AC di ruangan berfungsi dengan baik atau tidak? Mungkin sudah lama tidak dibersihkan atau freonnya habis. Apaan sih.

Kembali ke topik. Kalau saya melihat ini seperti memperhatikan seseorang yang memarahin orang lain dan mengatakan, maunya gimana sih? Anies maunya apa sih? dengan versi yang lembut tentunya, apalagi sedang di bulan puasa.

Kalau di Timor, tempat saya,  ini mah mungkin sudah main fisik. Maunya gimana sih? Tapi tangan dan kaki udah bergerak, pak..pok...maunya apa sih? pak...pok...orangnya belum jelasin apa-apa, udah memar sana sini dan hampir pingsan. Akhirnya berakhir di Polsek.

Maksudnya begini om. Esensi dari pertanyaan "Maunya gimana sih? Adalah sebuah keinginan baik untuk mendapatkan klarifikasi.  Unsur penting dari sebuah klarifikasi adalah mendapatkan perimbangan.

Sampai sekarang menurut saya belum imbang nih, kayak Manchester City lawan Liverpool lah. Jangan sombong Liverpudlian, belum juara kalian. Ah, kok jadi ngomongin bola?

Intinya adalah belum ada klarifikasi dari pihak Anies,sehingga masih belum bisa dikomentari lebih jauh. 

Tapi karena ini adalah sebuah tulisan yang harus diselesaikan, marilah  kita sama-sama belagak sedang melakukan klarifikasi. 

Ada beberapa pertanyaan pembantu. Pertama, apakah memang Pemrov DKI tidak mempunyai anggaran seperti yang dikatakan oleh Sri Mulyani? Masak sih, dengan APBD senilai Rp 87,95 triliun, tidak bisa memberikan bansos.

Untuk pertanyaan ini, jawabannya mungkin  saja Anies keteteran dalam mengatur anggaran DKI. Perhatikan saja penjelasan dari Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta Catur Laswanto yang mengatakan bahwa  dari APBD senilai Rp 87,95 triliun, pendapatan Pemprov DKI tahun ini diprediksi hanya sekitar Rp 47 triliun.

Padahal anggaran belanja masih berada di posisi sekitar Rp 51 triliun setelah Pemprov DKI memangkas sejumlah pos belanja. Peluang defisit lumayan besar om.

Apakah benar defisit sehingga Anies tidak bisa memerikan bansos pada masyarakat? Masaaak.....ting tong.. mungkin ada yang mulai curiga jangan-jangan lagi simpan uangnya untuk ngengg---ngenggg, apaan tuh? Huss. Ingat Perimbangan! 

Tapi ada juga  skenario lain yang menarik di balik ini untuk dibahas jika kita ingin sedikit jalan- jalan ke pasar. 

Anies mungkin saja sedang memainkan sesuatu disini. Permainan apa itu? Utang piutang bos.  Utang pemerintah pusat pada Pemprov DKI.

Pernah baca beritanya? Gini, Jadi Anies pernah menagih piutang kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemenkeu senilai kurang lebih 6 Triliun. Hal ini bahkan sudah disampaikannya kepada Wapres, Ma'ruf Amin pada awal April lalu, dengan mengatakan bahwa DKI sedang menjaga cash flow.

"Kami berharap itu berharap dicairkan. Jadi tantangan di Jakarta bukan pada anggaran tapi pada cash flow. Kalau dicairkan kami punya keleluasaan secara cash flow," kata Anies saat itu.

Jadi berdiam diri seperti mengatakan  bahwa lagi kere, bisa saja  hanya modus. Pak beliau ini mungkin sedang menggerutu "lu bayarin sudah..kan ada uang saya di kamu?"  Wah, kalo benar begini, bisa lama ceritanya.

Tinggal kita tunggu saja jawaban atau klarifikasi di poin ini. Apakah Anies tak becus menganggarkan atau memang lagi melakukan strategi lain?

Bagi saya sih sekarang yang terpenting adalah kepentingan warga. Jangan sampai ada terjadi pergesekan politik yang membuat pemberian bantuan menjadi terkendala.

Hal kedua yang dapat diperbincangkan adalah soal data. Apakah Anies memiliki data akurat yang 1, 1 juta itu, dan apakah data itu sudah di-cross check dengan data dari Kemensos?

Mengapa ini penting? Karena faktanya terjadi bahwa ada carut marut soal ini. Ada KK yang semestinya mendapatkan bansos dari Kemensos, namun juga mendapatkan bansos dari Pemprov DKI Jakarta alias mendapatkan double.

Lalu apa hubungannya dengan anggaran? Validitas om.

Maksudnya begini, jika saya mendapatkan bantuan yang sama dari kedua pihak, padahal seharusnya di laporan hanya boleh satu penerima, maka siapa yang akan menghapus data saya supaya tidak ada temuan nantinya, Pemrov DKI atau Pemerintah Pusat.

Persoalannya jika terjadi begitu banyak kesamaan data, maka ada berapa rupiah yang bisa dianggap hilang, padahal pelaporannya harus jumlah KK dengan identitas yang berbeda. Ini berarti ada kemungkinan untuk tekor besar di salah satu pihak.  

Siapa yang harus disalahkan jika itu terjadi?

Hemat saya, situasi ini memang pelik untuk siapa saja, mau warga atau pemerintah. Apalagi jika tidak ada sinergi yang baik dengan dukungan data yang baik.

Warga sekarang hanya menunggu dan berharap agar segera dapat dibantu, bukan menonton ketidakbecusan antar pemerintah untuk saling bekerjasama.

Lalu apa yang dapat dilakukan sekarang? Klarifikasi Anies dipandang perlu, minimal untuk mendudukan persoalan ini ke tempat yang seharusnya, kita perlu melangkah ke depan.

Namun juga dengan kebijaksanaan yakni jika dianggap akan semakin memperkeruh suasana, mending kedua pihak dapat ngomong secaara baik-baik.

Jika tidak selesai-selesai juga, mungkin warga yang harus bertanya ' Mau kalian apa sih?".

Referensi : 1-2-3-4