Persoalannya jika terjadi begitu banyak kesamaan data, maka ada berapa rupiah yang bisa dianggap hilang, padahal pelaporannya harus jumlah KK dengan identitas yang berbeda. Ini berarti ada kemungkinan untuk tekor besar di salah satu pihak. Â
Siapa yang harus disalahkan jika itu terjadi?
Hemat saya, situasi ini memang pelik untuk siapa saja, mau warga atau pemerintah. Apalagi jika tidak ada sinergi yang baik dengan dukungan data yang baik.
Warga sekarang hanya menunggu dan berharap agar segera dapat dibantu, bukan menonton ketidakbecusan antar pemerintah untuk saling bekerjasama.
Lalu apa yang dapat dilakukan sekarang? Klarifikasi Anies dipandang perlu, minimal untuk mendudukan persoalan ini ke tempat yang seharusnya, kita perlu melangkah ke depan.
Namun juga dengan kebijaksanaan yakni jika dianggap akan semakin memperkeruh suasana, mending kedua pihak dapat ngomong secaara baik-baik.
Jika tidak selesai-selesai juga, mungkin warga yang harus bertanya ' Mau kalian apa sih?".
