Tapi ada juga  skenario lain yang menarik di balik ini untuk dibahas jika kita ingin sedikit jalan- jalan ke pasar.Â
Anies mungkin saja sedang memainkan sesuatu disini. Permainan apa itu? Utang piutang bos. Â Utang pemerintah pusat pada Pemprov DKI.
Pernah baca beritanya? Gini, Jadi Anies pernah menagih piutang kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemenkeu senilai kurang lebih 6 Triliun. Hal ini bahkan sudah disampaikannya kepada Wapres, Ma'ruf Amin pada awal April lalu, dengan mengatakan bahwa DKI sedang menjaga cash flow.
"Kami berharap itu berharap dicairkan. Jadi tantangan di Jakarta bukan pada anggaran tapi pada cash flow. Kalau dicairkan kami punya keleluasaan secara cash flow," kata Anies saat itu.
Jadi berdiam diri seperti mengatakan  bahwa lagi kere, bisa saja  hanya modus. Pak beliau ini mungkin sedang menggerutu "lu bayarin sudah..kan ada uang saya di kamu?"  Wah, kalo benar begini, bisa lama ceritanya.
Tinggal kita tunggu saja jawaban atau klarifikasi di poin ini. Apakah Anies tak becus menganggarkan atau memang lagi melakukan strategi lain?
Bagi saya sih sekarang yang terpenting adalah kepentingan warga. Jangan sampai ada terjadi pergesekan politik yang membuat pemberian bantuan menjadi terkendala.
Hal kedua yang dapat diperbincangkan adalah soal data. Apakah Anies memiliki data akurat yang 1, 1 juta itu, dan apakah data itu sudah di-cross check dengan data dari Kemensos?
Mengapa ini penting? Karena faktanya terjadi bahwa ada carut marut soal ini. Ada KK yang semestinya mendapatkan bansos dari Kemensos, namun juga mendapatkan bansos dari Pemprov DKI Jakarta alias mendapatkan double.
Lalu apa hubungannya dengan anggaran? Validitas om.
Maksudnya begini, jika saya mendapatkan bantuan yang sama dari kedua pihak, padahal seharusnya di laporan hanya boleh satu penerima, maka siapa yang akan menghapus data saya supaya tidak ada temuan nantinya, Pemrov DKI atau Pemerintah Pusat.
