Terlepas dari ramainya perbincangan tentang latar belakang pendidikan seseorang sebelum diangkat menduduki jabatan menteri, pengangkatan BGS sebagai Menteri Kesehatan sekali lagi membuktikan bahwa siapa pun bisa menjadi menteri di bidang apapun tanpa harus lulus sekolah profesi tertentu yang ada di kementerian/Lembaga yang akan dipimpinnya.
Siapapun bisa menjadi menteri kabinet di Indonesia sepanjang Presiden sebagai kepala eksekutif pemerintahan memilihnya. Presiden memiliki hak preogratif untuk memilih dan mengangkat Menteri-menteri dalam kabinetnya.
Di Indonesia tidak ada sekolah khusus menteri yang mendidik seseorang menjadi pimpinan birokrasi di kementerian/lembaga. Kalau pendidikan profesi banyak bertebaran di Indonesia, mulai dari pendidikan profesi dokter, perawat, diplomat, advokat, notaris, jaksa, guru, dosen, polisi, tentara, pilot. pelaut dan sebagainya.
Dalam era kabinet Presiden Jokowi sendiri, pengangkatan seseorang menjadi menteri yang berpendidikan "tidak sesuai dengan profesi tertentu," juga pernah dilakukan sebelumnya.
Di periode pertama, Presiden Jokowi mengangkat Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan meski Susi bukan sarjana perikanan. Susi adalah pengusaha di sektor perikanan dengan pendidikan formal sekolah menengah.
Di periode kedua, Presiden Jokowi mengangkat Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nadiem bukan sarjana pendidikan atau akademisi di perguruan tinggi seperti sebelum-sebelumnya. Nadiem adalah lulusan alumni sekolah bisnis di Harvard dan pendiri Gojek. Masih di periode yang sama, Presiden Jokowi pun memilih Fachrul Razzi sebagai Menteri Agama meski latar belakangnya adalah mantan anggota TNI.
Pada zaman Orde Baru, Presiden Soeharto bahkan lebih banyak lagi memilih menteri-menteri yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang dipandang terkait dengan tugasnya di kementerian/Lembaga.Â
Soeharto pernah memilih Adam Malik, seorang wartawan dan politikus, sebagai Menteri Luar Negeri meski beliau bukan sarjana dan hanya berpendidikan sekolah rakyat. Bukan hanya sebagai Menteri, Adam Malik juga diangkat sebagai Wakil Presiden RI. Masih di masa Orde Baru, Presiden Suharto juga mengangkat para jenderal TNI menjadi menteri di banyak bidang seperti Menteri Agama dan Menteri Perhubungan.
Dari riwayat pengangkatan para Menteri tersebut, tampak bahwa seseorang tidak perlu mengikuti dan lulus sekolah khusus menjadi menteri karena memang tidak ada sekolahnya. Yang dibutuhkan adalah bekerja sungguh-sungguh sesuai dengan minat dan keahliannya. Biarlah masyarakat dan waktu yang membuktikan hasil kerjanya.
Latar belakang pendidikan memang penting, tetapi bukan satu-satunya yang berpengaruh dalam penunjukkan Menteri. Karena fungsi pendidikan pada dasarnya adalah untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, kepribadian agar peserta didik dapat menjadi pribadi yang lebih baik.
Mengenai latar belakang pendidikan dan profesi yang akhirnya digeluti, saya kemudian teringat akan banyaknya lulusan sekolah teknik atau pertanian yang justru bekerja di sektor perbankan, salah satunya adalah BGS yang pernah menjadi Direktur Utama Bank Mandiri.
