Pembangkangan dan Kekalahan

"Lebih baik saya dibenci warga daripada maut menjemput mereka," katanya saat konferensi pers bulan Maret lalu sebagaimana diberitakan Kompas. Yang belakangan justru menuai 'kebencian' dari pemerintah pusat.

Tanpa lockdown, pemerintah akhirnya mengambil kebijakan PSBB, dan memberikan bantuan sosial dengan berbagai jalur yang ternyata jumlahnya juga mencapai puluhan triliun, yang masih terus bergulir hingga sekarang. Ibarat kapal yang tengah bocor, bantuan sosial pemerintah ibarat ember yang  terus menerus diberikan tanpa menambal kebocoran.

Di sejumlah negara, kebijakan lockdown memang menggerogoti ekonomi dan APBN, namun terbukti mampu menurunkan jumlah penyebaran dan angka kematian. Bahkan beberapa negara tetangga di Asia, dinyatakan sukses menahan gelombang wabah corona karena kebijakan lockdown sejak awal, dan kongkrit menunjukkan keberpihakannya pada kesehatan warga. Beberapa di antara mereka, sudah mengklaim menang melawan corona.

Berseteru dengan Ibukota

Setelah Tegal, Jakarta yang dinilai berulah. Yang ini malah lebih ekstrem, entah sudah berapa kali silang suara antara pak Anies selaku Gubernur, dengan kementerian pusat pun pak Jokowi sendiri. Mulai dari yang receh soal website Corona, sampai soal penggunaan Wisma atlet sebagai RS Darurat. Ketika ide ini diutarakan pemerintah daerah, baru disetujui seminggu kemudian. Bahkan upaya menekan penyebaran virus melalui pembatasan jam operasional transportasi publik, justru dianulir oleh pemerintah pusat. Belum lagi dengan PSBB yang beberapa kali menyulut 'tikai' urat saraf kedua pihak.

Pokoknya Pilkada

Ketika tiba waktunya untuk Pilkada, pemerintah juga memutuskan show must go on, sekalipun proses pemilihan kepala daerah yang meliputi kampanye ini, pada dasarnya punya DNA untuk mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya, bertentangan dengan DNA penuntasan wabah yang harus menghilangkan kerumunan sebanyak-banyaknya. Berbagai ahli hukum sudah memberikan alternatif pemikiran, bahwa menunda Pilkada di kondisi pandemi tidaklah haram, namun pengindahan soal ini menunjukkan keberpihakan pemerintah bahwa kesehatan bukan lagi pilihan perdana.

Libur panjang

Kemudian, bulan Oktober menawarkan harpitnas, hari kejepit nasional yang langsung dikonversi menjadi cuti bersama. Betapa pun banyak ahli epidemolog tidak menyarakan, namun bak kafilah yang berlalu, keputusan tetap 'terhunus'. Setelah 14 hari berselang paska libur panjang, sejumlah cluster baru diketahui bermunculan karena dipicu kebijakan ini. 

Padahal libur panjang sebelumnya di bulan Agustus, juga menunjukkan tren peningkatan jumlah pasien positif covid yang sama, namun seolah tak belajar dari 'lubang' yang sudah ada, kita memutuskan secara sadar untuk terperosok kembali. Libur panjang yang sedari awal ditujukan untuk menstimulasi orang lancong keluar rumah bepergian, adalah pelanggaran protokol penanganan wabah secara serius, yang akhirnya membawa kita laiknya segerombolan keledai yang akhirnya nyemplung kembali di lubang yang sama.   

Tokoh VS Tokoh