Mohon tunggu...
Arifatul Jannah
Arifatul Jannah Mohon Tunggu... Guru - guru

saya menyukai kesenian, kebudayaan, dan kesejarahan.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Program Keluarga Berencana (KB) pada Masa Kepemimpinan Mohammad Noer di Jawa Timur Tahun 1970-1976

6 Desember 2022   21:36 Diperbarui: 6 Desember 2022   22:11 379
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Program KB di Jawa Timur pada masa kepemimpinan Mohammad Noer dimulai dari Pelita I dan memasuki pertengahan Pelita II karna pada pertengahan Pelita II, masa jabatan Gubernur Mohamma Noer sudah berahir dan setelah jabatan kegubernurannya selesai Mohammad Noer dipilih untuk menjadi Duta Besar di Perancis.

B. Fertilitas di Jawa Timur sebelum tahun 1970

Ketika kemerdekaan diproklamasikan penduduk jawa timur berjumlah sekitar 20 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan rata-rata 1,2 persen pertahun. Pada tahun 1930 seperempat jumlah penduduk seluruh netherlads East Indies berda di jawa timur, namun proporsi jumlah penduduk terus menurun. Masa-masa awal Kemerdekaan, ketika perhatian Pemerintah dan rakyat tersita oleh membangun kembali segala yang hancur setelah dua dekade penurunan ekonomi, perang dunia, dan berbagai pergolakan. Seperti halnya provinsi-provinsi yang lain, Jawa Timur juga mengalami suatu ledakan bayi pasca revolusi.

C. Strategi Program keluarga Berencana di Jawa Timur pada Masa kepemimpinan Mohammad Noer.

Pada Pelita I, pemerintah menggalakkan Program Nasional Keluarga Berencana (KB) untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejaheraan ibu dan anak, keluarga serta masyarakat pada umumnya. Melalui KB ini diharapkan angka kelahiran bisa diturunkan agar laju pertambahan penduduk tidak melebihi kemampuan meningkatkan produksi pangan, sehingga taraf kehidupan dan kesejahteraan rakyat bisa lebih meningkat.

Strategi yang dilakukan oleh Mohammad Noer adalah dengan mengandalkan para Ulama. Diketahui bahwasannya masyarakat Jawa Timur merupakan masyarakat yang Agmis dan sangat mematuhi Ulama, jadi Mohammad Noer mendekati pondok pesantern dan para Kiyai, untuk bisa memasyarakatkan dan memberi penjelasan mengenai KB dari aspeka Agama Islam. (Hotman M. Siahaan dan Tjahjo Purnomo W, 1997:85)

Mohammad Noer menegaskan kepada Bupati dan Wali Kota untuk tidak memberikan pengarahan dan penjelasan langsung kepada masyarakat tentang KB karna menurut Mohammad Noer penerangan KB itu ada ayatnya, jadi hubungi Ulama karna Ulama lebih dipatuhi oleh masyarakat.

Pondok-pondok Pesantern, seperti di Tambak Beras, bisa didirikan klinik KB. Setiap ada tamu dari Negara-negara Islam selalu dibawa ke Jawa Timur untuk melihat Pondok-pondok Pesantren yang sudah memiliki klinik KB.

Selain itu untuk mengingatkan para ibu di pedesan saat minum pil KB, Mohammad Noer menganjurkan para Kepala Desa untuk memanfaatkan Kentongan. Masing-masing Desa memilih sendiri jam berapa yang tepat, saat ibu-ibu berada di rumah. Ketika kentongan dipukul para ibu ingat akan minum pil KB. Selain kentongan Moammad Noer juga menganjurkan untuk meggunakn IUD atau Spiral karna lebih praktis dan sekali pasang.

Strategi yang lain yang dilakukan yaitu kantor BKKBN Propinsi memobilisasikan sumber daya birokrasi pada semua tingkatan, mulai dari kantor Gubernur sampai ke para pemimpin formal dan informal di desa-desa. Sejak hari-hari awal program ini, Gubernur memberikan dukungan penuh, memerintahkan agar semua aparat Pemerintah di Jawa Timur menggencarkan Program Keluarga Berencana, dan menegaskan bahwa Pemerintah mengharapkan agar setiap Aparat Pemerintah mempraktekkan sendiri keluarga berencana dan menyebarluaskan kepada orang lain. Akibat mobilisasi dari atas ke bawah, Keluarga Berencana dengan cepat tersebar luas dimana-mana.

Sebagai langkah pertama dalam pelaksanaan Program KB, BKKBN Propinsi menerapkan suatu model intervensi kesehatan masyarakat. Di banyak Negara, keluarga berencana terbatas pada pelayanan yang bersifat pasif, dengan para petugas bekerja di dekat kantor pemerintah setempat dan menunggu sampai para akseptor atau para calon akseptor datang dari daerah disekitarnya. 

Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun