Pendahuluan
Adolf Hitler adalah salah satu tokoh sejarah yang paling kontroversial, terutama karena perannya dalam Perang Dunia II dan Holocaust. Namun, jika membahas kepemimpinannya secara administratif, termasuk upaya pencegahan korupsi, pendekatannya memiliki karakteristik unik yang selaras dengan ideologi totaliter yang ia terapkan. Artikel ini akan mengupas bagaimana Adolf Hitler dan rezim Nazi menangani isu korupsi di Jerman pada masa pemerintahannya, serta menganalisis implikasi dari pendekatan tersebut dalam konteks
Sebelum Hitler naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1933, Jerman mengalami masa penuh ketidakstabilan politik dan ekonomi selama era Weimar (1919--1933). Krisis ekonomi besar seperti inflasi hebat pada awal 1920-an dan Depresi Besar pada 1929-1933 menciptakan lingkungan yang kondusif bagi korupsi. Banyak pejabat negara dan politisi terlibat dalam skandal keuangan, penyuapan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini menyebabkan turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Â
Ketika Hitler memimpin Partai Nazi menuju kekuasaan, salah satu janji utamanya adalah membersihkan pemerintah dari korupsi dan memperkenalkan tata kelola yang efisien dan terpusat untuk membangun kembali Jerman.
Setelah mengambil alih kekuasaan pada tahun 1933, Hitler menerapkan beberapa langkah untuk mencegah korupsi. Namun, pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh sifat totaliter rezim Nazi, yang sering kali mengorbankan kebebasan individu demi "kepentingan negara." Â
Kepemimpinan Adolf Hitler memiliki ciri-ciri khas yang membentuk dasar pemerintahan Nazi di Jerman pada 1933--1945. Ciri-ciri ini mencerminkan ideologi dan kebijakan yang ia terapkan selama masa pemerintahannya, yang didominasi oleh nasionalisme ekstrem, totalitarianisme, dan pandangan yang sangat kontroversial lainnya. Berikut penjelasan mendalam mengenai ciri-ciri utama tersebut:
1. Nasionalisme Ekstrem
   Nasionalisme ekstrem adalah bentuk nasionalisme yang menempatkan kepentingan dan superioritas bangsa di atas segalanya, sering kali dengan merendahkan atau menindas bangsa lain. Implementasi dalam Kepemimpinan Hitler adalah bahwa Hitler percaya bahwa Jerman adalah bangsa unggul (*Herrenvolk*) yang memiliki hak untuk memimpin dunia. Ia menggunakan nasionalisme ekstrem untuk mempersatukan rakyat Jerman di bawah ideologi Nazi dan menyalahkan kelompok lain, seperti Yahudi dan Komunis, atas kekalahan Jerman dalam Perang Dunia I dan Depresi Besar. Contoh: Doktrin *Lebensraum* (ruang hidup), yang mengklaim bahwa Jerman membutuhkan wilayah tambahan di Eropa Timur untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, menjadi alasan invasi ke Polandia dan negara lain. Â
2. Totalitarianisme
Totalitarianisme adalah sistem pemerintahan di mana negara mengontrol semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk politik, ekonomi, budaya, dan kehidupan pribadi. Hitler sampai menghapus sistem demokrasi di Republik Weimar dan menggantinya dengan pemerintahan diktator di mana semua kekuasaan terpusat pada dirinya sebagai Fhrer (pemimpin). Dimana Ia mengontrol media, pendidikan, dan institusi negara untuk menyebarkan propaganda Nazi dan memastikan loyalitas rakyat.Â