Membedah Anatomi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Membedah Anatomi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 

Kinerja Satuan Tugas (Satgas) TPPO yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit pada 5 Juni 2023, patut diapresiasi. Selain menyelamatkan korban, satgas juga bertugas menggulung sindikat atau organisasi perdagangan manusia, termasuk bekingnya.

Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polri mengusut 190 laporan polisi terkait kasus perdagangan orang. Sebanyak 824 korban yang hendak dikirimkan ke luar negeri secara ilegal bisa digagalkan. "Hasil analisa dan evaluasi (anev) penanganan TPPO Satker Bareskrim Polri dan Polda jajaran periode 5 sampai 11 Juni 2023 antara lain berdasarkan jumlah laporan polisi sebanyak 190 laporan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (12/6). Seperti dikutip dari Detik.com (sumber ) 

Bahkan Breaking News, konferensi pers Satgas TPPO Polda Kalbar di Pontianak mengungkap kasus perdagangan orang di wilayah Kalimantan Barat, Rabu 14 Juni 2023, hari ini. Polda Kalbar berkomitmen mencegah Kalbar sebagai daerah Transit Perdagangan Orang. Disiarkan LIVE Youtube (di sini sumbernya) 

Artinya, kita gembira bahwa segala upaya pemerintah dan Polri tengah serius memberantas TPPO di wilayah Indonesia.

Pertanyaannya, apa itu TPPO? Dan bagaimana seluk beluk permasalahan TPPO atau istilahnya Human Trafficking ini? Bagaimana tips solusi pemberantasan TPPO?  Ulasan ini mencoba menjawab pertanyaan itu, dari perspektif ilmu sosial kemasyarakatan.

Apa itu Human Trafficking atau TPPO 

Human trafficking, perdagangan manusia, atau TPPO adalah kegiatan ilegal yang melibatkan perpindahan, perampasan, atau perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi. Dalam perdagangan manusia, orang-orang diperdagangkan seperti barang dagangan, dengan tujuan mengambil keuntungan finansial atau memanfaatkan mereka dalam berbagai cara yang merugikan.

Perdagangan manusia melibatkan tindakan memaksa, mengancam, memperdaya, atau menyalahgunakan kekuasaan terhadap korban yang rentan. Para korban sering kali dipaksa untuk terlibat dalam pekerjaan paksa, pekerjaan seks komersial, perbudakan, pengambilan organ tubuh, atau aktivitas lain yang merugikan mereka secara fisik, emosional, atau finansial.

Korban perdagangan manusia bisa beragam, termasuk perempuan, anak-anak, pria, migran ilegal, atau individu yang hidup dalam situasi sosial dan ekonomi yang rentan. Mereka sering kali ditargetkan oleh para pelaku yang mencari peluang untuk memperoleh keuntungan dari situasi mereka yang terpinggirkan atau terjebak.

Perdagangan manusia merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan melanggar hukum internasional. Upaya telah dilakukan di banyak negara dan tingkat internasional untuk melawan perdagangan manusia melalui legislasi yang lebih ketat, peningkatan kesadaran masyarakat, perlindungan korban, dan penegakan hukum terhadap para pelaku.

Perdagangan manusia adalah masalah global yang membutuhkan kolaborasi antarnegara dan upaya bersama untuk menghentikan praktik ini, menyelamatkan korban, dan menghukum para pelaku. Organisasi internasional, pemerintah, LSM, dan individu berperan penting dalam memerangi perdagangan manusia dan memastikan keadilan bagi para korban.

Beberapa Contoh Kasus Perdagangan Manusia

Beberapa contoh konkret dari kasus perdagangan manusia atau human trafficking, yang kerap diberitakan media massa di antaranya: 

Perdagangan Seksual: Seorang wanita yang dipaksa terlibat dalam prostitusi oleh sindikat perdagangan manusia. Dia dipindahkan secara paksa dari negara asalnya ke negara lain dan dipaksa untuk bekerja dalam industri seks komersial tanpa kebebasan atau pilihan.

Perbudakan Modern: Sejumlah orang yang dipaksa untuk bekerja dalam kondisi perbudakan di sektor industri tertentu, seperti pertanian, pabrik, atau rumah tangga. Mereka diperlakukan dengan kejam, tidak dibayar atau dibayar di bawah standar, dan tidak diberikan hak-hak dasar.

Pengambilan Organ: Individu yang diculik atau dipaksa untuk menjalani operasi pengambilan organ tubuh secara ilegal. Organ-organ tersebut kemudian dijual di pasar gelap untuk digunakan dalam transplantasi.

Perdagangan Anak: Anak-anak yang diperdagangkan untuk pekerjaan paksa, eksploitasi seksual, atau pemerasan. Mereka sering kali menjadi sasaran pelaku yang memanfaatkan kerentanan mereka dan memaksa mereka untuk bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi.

Pernikahan Paksa: Wanita atau anak perempuan yang dipaksa untuk menikah secara paksa dengan orang yang mereka tidak cintai atau tidak setuju. Mereka sering kali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan eksploitasi seksual.

Penggunaan sebagai Pengemis: Orang-orang yang dipaksa untuk menjadi pengemis, terutama di wilayah perkotaan. Mereka sering kali diperintahkan untuk meminta belas kasihan dan dipaksa untuk memberikan hasil kerja mereka kepada sindikat atau dalang yang mengontrol mereka.

Kasus-kasus di atas hanyalah beberapa contoh dari berbagai bentuk perdagangan manusia yang ada di dunia. Penting untuk menyadari bahwa perdagangan manusia bisa terjadi di berbagai negara, dan upaya terus dilakukan untuk melawan dan mencegahnya.

Terjadi di Beberapa Negara

Perdagangan manusia atau human trafficking dapat terjadi di seluruh dunia, tidak terbatas pada negara-negara tertentu. Berikut ini adalah beberapa negara yang dikenal memiliki masalah serius terkait perdagangan manusia:

Thailand: Thailand dianggap sebagai salah satu pusat perdagangan manusia di Asia Tenggara, terutama dalam perdagangan seksual dan pekerjaan paksa di sektor industri.

India: India memiliki jumlah kasus perdagangan manusia yang tinggi, termasuk perdagangan seksual, perbudakan, dan kerja paksa di berbagai sektor seperti pertanian, konstruksi, dan rumah tangga.

Bangladesh: Negara ini menghadapi masalah perdagangan manusia yang signifikan, terutama dalam bentuk perdagangan seksual, pekerjaan paksa, dan perdagangan organ.

Kolombia: Kolombia merupakan negara dengan tingkat perdagangan manusia yang tinggi, terutama terkait dengan prostitusi, pekerjaan paksa, dan penggunaan anak-anak sebagai tentara atau pejuang.

Nigeria: Nigeria dikenal karena perdagangan manusia yang melibatkan eksploitasi seksual, pekerjaan paksa, dan perdagangan organ. Banyak wanita dan anak-anak yang menjadi korban dalam konteks ini.

Rusia: Rusia merupakan negara sumber, transit, dan tujuan dalam perdagangan manusia. Perdagangan seksual, perbudakan, dan eksploitasi pekerjaan adalah masalah yang signifikan di negara ini.

Amerika Serikat: Meskipun merupakan negara maju, Amerika Serikat juga menghadapi masalah perdagangan manusia. Perdagangan seksual, pekerjaan paksa, dan perdagangan organ adalah beberapa bentuk perdagangan manusia yang terjadi di negara ini.

Namun, penting untuk dicatat bahwa perdagangan manusia terjadi di banyak negara lain di seluruh dunia, termasuk negara-negara Eropa, Amerika Latin, Afrika, dan Asia lainnya.

Upaya internasional terus dilakukan untuk melawan perdagangan manusia di semua tingkatan, baik dalam bentuk legislasi, penegakan hukum, dan kerja sama antarnegara.

UU untuk Melawan Perdagangan Manusia

Banyak negara memiliki undang-undang yang ditetapkan untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia. Berikut adalah beberapa contoh undang-undang yang ada di beberapa negara:

United States: Di Amerika Serikat, undang-undang yang relevan untuk mencegah perdagangan manusia antara lain Trafficking Victims Protection Act (TVPA) tahun 2000, Trafficking Victims Protection Reauthorization Act (TVPRA), dan Justice for Victims of Trafficking Act (JVTA).

United Kingdom: Di Britania Raya, undang-undang yang relevan adalah Modern Slavery Act 2015, yang mencakup perbudakan modern dan perdagangan manusia.

Australia: Di Australia, undang-undang yang relevan termasuk Criminal Code Act 1995, yang mencakup ketentuan-ketentuan tentang perdagangan manusia dan pengaturan kejahatan terkait.

Thailand: Di Thailand, undang-undang yang relevan adalah Anti-Trafficking in Persons Act tahun 2008, yang mengatur perdagangan manusia dan memberikan perlindungan bagi para korban.

India: Di India, undang-undang yang relevan adalah The Immoral Traffic (Prevention) Act 1956, yang dirancang untuk melawan perdagangan manusia dan eksploitasi seksual.

Uni Eropa: Uni Eropa memiliki kerangka hukum yang terdiri dari berbagai instrumen hukum, termasuk Direktif Anti-Trafficking dalam Manusia 2011/36/UE, yang memberikan panduan kepada negara anggota dalam melawan perdagangan manusia.

Penting dicatat bahwa undang-undang dan peraturan terkait dengan perdagangan manusia dapat bervariasi antara negara-negara. Selain undang-undang, banyak negara juga mengadopsi rencana tindakan nasional dan kebijakan untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia serta melindungi korbannya.

Upaya kolaboratif antarnegara dan kerjasama internasional juga penting dalam menghadapi tantangan perdagangan manusia. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Interpol juga berperan dalam mempromosikan kerja sama global dan mendukung negara-negara dalam melawan perdagangan manusia.

Bagaimana Upaya Indonesia? 

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas perdagangan manusia atau human trafficking. Berikut adalah beberapa tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia:

Penetapan Undang-Undang: Indonesia memiliki undang-undang yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang kuat untuk mencegah, menghukum, dan memberantas perdagangan manusia.

Pembentukan Lembaga: Pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk melindungi pekerja migran Indonesia dari eksploitasi dan perdagangan manusia. Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) juga berperan dalam merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia.

Penegakan Hukum: Pemerintah Indonesia telah meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia. Polisi Republik Indonesia dan Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) secara aktif menindak dan menyelidiki kasus-kasus perdagangan manusia, serta mengejar dan mengadili para pelaku. Bahkan satgas khusus telah dibentuk kapolri untuk pemberantasan TPPO, dibentuk 5 Juni 2023.

Pelatihan dan Kesadaran: Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan lembaga internasional dan LSM untuk memberikan pelatihan kepada petugas penegak hukum, pekerja migran, dan masyarakat umum tentang deteksi dini, pencegahan, dan perlindungan terhadap perdagangan manusia. Kampanye kesadaran juga dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia.

Perlindungan Korban: Pemerintah Indonesia menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi bagi korban perdagangan manusia. Program-program ini meliputi perawatan medis, bantuan hukum, tempat perlindungan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan untuk membantu korban memulai kehidupan baru setelah terbebas dari perdagangan manusia.

Kerjasama Internasional: Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan negara-negara lain, seperti melalui kerja sama bilateral dan multilateral, termasuk dengan Interpol dan PBB, untuk memperkuat kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia.

Upaya pemerintah Indonesia dalam memberantas perdagangan manusia terus berlanjut, meskipun tantangan yang masih ada. Selain upaya pemerintah, partisipasi masyarakat, LSM, dan sektor swasta juga sangat penting untuk bersama-sama mengatasi masalah ini.

Human Trafficking adalah  Kejahatan Terorganisir

Ya, perdagangan manusia atau human trafficking termasuk dalam kategori kejahatan terorganisir. Kejahatan ini sering kali dilakukan oleh sindikat atau jaringan kejahatan terorganisir yang memiliki struktur hierarkis, tugas yang terbagi, dan jalur distribusi yang terorganisir.

Pelaku perdagangan manusia sering kali beroperasi dalam jaringan yang melibatkan rekrutmen, transportasi, penyimpanan, dan eksploitasi korban. Mereka bekerja secara terkoordinasi, menggunakan taktik intimidasi, pemaksaan, dan penyalahgunaan kekuasaan untuk mencapai tujuan mereka.

Sindikat perdagangan manusia seringkali melibatkan beberapa individu yang memiliki peran dan tanggung jawab tertentu dalam setiap tahap perdagangan manusia, seperti perekrut, penyelundup, pelaksana, dan pedagang. Mereka mungkin juga terlibat dalam pencucian uang, pemalsuan dokumen, dan praktik ilegal lainnya untuk memfasilitasi perdagangan manusia.

Keterlibatan kejahatan terorganisir dalam perdagangan manusia membuatnya menjadi masalah yang kompleks dan sulit untuk diberantas. Upaya penegakan hukum, kerjasama internasional, dan koordinasi antara negara-negara menjadi sangat penting dalam mengungkap dan menghukum pelaku kejahatan terorganisir yang terlibat dalam perdagangan manusia.

Akar Masalah Perdagangan Manusia

Menurut catatan penulis, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perdagangan manusia. Antara lain: 

Kemiskinan dan Ketidakstabilan Ekonomi: Orang-orang yang hidup dalam kondisi kemiskinan atau ketidakpastian ekonomi sering kali menjadi rentan terhadap perdagangan manusia. Mereka mungkin mencari peluang ekonomi yang lebih baik di luar negeri atau dalam negeri, dan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan manusia.

Ketidaksetaraan Gender: Perdagangan manusia sering kali terkait dengan eksploitasi seksual. Faktor-faktor sosial dan budaya yang memperlakukan perempuan secara tidak adil atau mengeksploitasi perempuan secara seksual dapat menyebabkan meningkatnya perdagangan manusia.

Konflik dan Ketidakstabilan Politik: Konflik bersenjata, perang saudara, atau ketidakstabilan politik di suatu negara dapat menciptakan kondisi di mana perdagangan manusia menjadi lebih mudah. Pada saat-saat konflik, orang-orang menjadi rentan dan terpaksa mengungsi atau mencari perlindungan, yang dapat memicu peningkatan dalam perdagangan manusia.

Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran: Kurangnya pendidikan formal dan kesadaran tentang perdagangan manusia dapat membuat individu rentan terhadap eksploitasi. Orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang risiko dan taktik yang digunakan oleh para pelaku perdagangan manusia mungkin lebih mudah terjebak dalam situasi tersebut.

Permintaan Pasar: Permintaan akan pekerja paksa, pekerja seks, atau bentuk eksploitasi lainnya juga berperan dalam keberadaan perdagangan manusia. Adanya permintaan yang tinggi dalam pasar ilegal mendorong para pelaku untuk terlibat dalam perdagangan manusia.

Menurut penulis, diperlukan upaya yang komprehensif dan terpadu untuk mengatasi faktor-faktor ini dan memberantas perdagangan manusia. Hal ini melibatkan peningkatan kesadaran, penegakan hukum yang lebih baik, perlindungan korban, dan kerja sama internasional dalam mengatasi masalah ini.

Human Trafficiking adalah Penyakit Masyarakat

Human trafficking disebut sebagai "penyakit masyarakat" karena dampaknya yang merusak dan meresahkan masyarakat secara luas. Berikut adalah beberapa alasan mengapa istilah ini digunakan:

Penyebaran yang Luas: Perdagangan manusia tidak terbatas pada suatu daerah atau negara tertentu. Aktivitas ini menyebar melintasi batas-batas nasional dan internasional, melibatkan berbagai jaringan kejahatan yang beroperasi di banyak negara. Dengan demikian, perdagangan manusia dianggap sebagai masalah global yang mempengaruhi masyarakat di seluruh dunia.

Dampak Sosial yang Merusak: Perdagangan manusia memiliki dampak sosial yang merusak terhadap masyarakat. Korban yang dieksploitasi mengalami penderitaan fisik, emosional, dan psikologis yang serius. Selain itu, perdagangan manusia juga dapat merusak ikatan sosial, menghancurkan kepercayaan, dan meningkatkan ketidakamanan dalam masyarakat.

Perusak Kehidupan Individu dan Keluarga: Perdagangan manusia merusak kehidupan individu dan keluarga yang menjadi korban. Korban seringkali dipisahkan dari keluarga dan lingkungan yang mereka kenal, mengalami kekerasan, eksploitasi seksual, atau kerja paksa. Hal ini berdampak langsung pada stabilitas keluarga, kesejahteraan anak-anak, dan kehidupan individu yang terlibat.

Permasalahan Kesehatan Mental dan Fisik: Perdagangan manusia dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan fisik dan mental pada korban. Mereka seringkali mengalami trauma, cedera fisik, kecanduan, penyakit menular seksual, dan gangguan mental akibat dari eksploitasi yang mereka alami. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan.

Perpetuasi Kemiskinan: Perdagangan manusia sering kali terkait dengan kondisi sosial dan ekonomi yang rentan. Korban seringkali berasal dari latar belakang miskin, memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan peluang ekonomi yang layak. Perdagangan manusia dapat memperpetuasi (melanggengkan) kemiskinan dengan memanfaatkan situasi ekonomi yang sulit dan mengeksploitasi orang yang rentan.

Dengan menganggap perdagangan manusia sebagai "penyakit masyarakat," kita dapat menyadari seriusnya masalah ini dan memahami perlunya upaya bersama dari pemerintah, lembaga internasional, masyarakat sipil, dan individu untuk memberantasnya.

Mengapa Sulit Diberantas?

Menurut catatan penulis, perdagangan manusia di Indonesia sulit diberantas karena berbagai faktor yang kompleks. Beberapa faktor yang berperan dalam kesulitan memberantas perdagangan manusia di Indonesia antara lain:

Skala Masalah: Indonesia adalah negara dengan populasi yang besar dan kompleksitas geografis yang tinggi. Hal ini membuat pengawasan dan penegakan hukum di seluruh wilayah menjadi tantangan, terutama di daerah-daerah terpencil atau sulit dijangkau.

Keterbatasan Sumber Daya: Terbatasnya sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur, dan teknologi yang memadai menjadi kendala dalam upaya memberantas perdagangan manusia. Penanganan kasus-kasus perdagangan manusia membutuhkan sumber daya yang memadai, seperti personel yang terlatih, perlengkapan investigasi, dan sistem pendukung yang kuat.

Korupsi dan Ketidaktaatan Hukum: Korupsi dan ketidaktaatan hukum di beberapa sektor dapat menghambat upaya pemberantasan perdagangan manusia. Praktek korupsi dapat mempengaruhi penegakan hukum, pengawasan, dan kerjasama antarinstansi, sehingga melindungi pelaku perdagangan manusia.

Rendahnya Kesadaran dan Pendidikan: Kesadaran masyarakat tentang perdagangan manusia masih perlu ditingkatkan. Banyak masyarakat yang kurang memahami tanda-tanda perdagangan manusia atau hak-hak mereka terkait pencegahan dan perlindungan. Kurangnya pendidikan dan informasi yang cukup mengenai masalah ini membuat masyarakat sulit untuk melaporkan kasus-kasus yang mencurigakan.

Mobilitas Penduduk dan Perdagangan Migran: Indonesia merupakan negara dengan tingkat migrasi yang tinggi, baik secara internal maupun internasional. Perdagangan manusia sering terjadi dalam konteks migrasi yang tidak teratur dan rentan. Mobilitas penduduk yang tinggi dan kurangnya kontrol atas pergerakan migran menyulitkan identifikasi dan pencegahan perdagangan manusia.

Permasalahan Sosial dan Ekonomi: Masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, dan kurangnya akses ke pendidikan dan kesempatan ekonomi yang layak dapat membuat individu lebih rentan terhadap perdagangan manusia. Masalah ini membutuhkan pendekatan yang holistik, termasuk upaya mengatasi akar permasalahan yang mendasari.

Untuk mengatasi kesulitan tersebut, menurut penulis, diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, LSM, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Upaya pencegahan dan perlindungan harus diperkuat melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang efektif, pemberdayaan korban, dan kerjasama regional dan internasional dalam pertukaran informasi dan koordinasi tindakan.

Berikut adalah lima Tips solusi praktis untuk pemberantasan perdagangan manusia

Penguatan Penegakan Hukum: Meningkatkan penegakan hukum dengan membentuk tim khusus penanganan perdagangan manusia yang terdiri dari petugas penegak hukum yang terlatih. Tim ini dapat fokus pada penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan pelaku perdagangan manusia. Diperlukan juga alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung operasional tim penegakan hukum tersebut.

Kampanye Kesadaran Masyarakat: Melakukan kampanye kesadaran yang luas di masyarakat tentang bahaya dan tanda-tanda perdagangan manusia. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media sosial, radio, televisi, brosur, dan kegiatan komunitas. Pendidikan dan kesadaran yang lebih baik akan membantu masyarakat untuk mengenali tanda-tanda perdagangan manusia dan melaporkannya kepada pihak berwenang.

Perlindungan dan Pemberdayaan Korban: Membangun jaringan yang kuat untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada korban perdagangan manusia. Hal ini meliputi penyediaan tempat perlindungan yang aman, layanan kesehatan dan psikososial, bantuan hukum, dan pelatihan keterampilan untuk membantu korban memulihkan diri dan reintegrasi ke masyarakat.

Kerjasama Internasional: Meningkatkan kerjasama internasional dengan negara-negara terkait untuk pertukaran informasi, pelatihan, dan koordinasi penegakan hukum. Kolaborasi dengan negara-negara asal, transit, dan tujuan perdagangan manusia penting untuk memutus rantai kejahatan ini dan mengadili para pelaku yang melarikan diri ke negara lain.

Pengawasan Rantai Pasok: Melakukan pengawasan yang ketat terhadap sektor-sektor yang rentan terhadap perdagangan manusia, seperti industri pabrik, pertanian, dan sektor jasa. Mengadopsi standar etika dan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan mematuhi persyaratan kerja yang adil dan tidak mengeksploitasi pekerja adalah langkah penting dalam pencegahan perdagangan manusia.

Menurut penulis, penting untuk diingat bahwa solusi praktis ini harus didukung oleh komitmen politik yang kuat, kerjasama antarlembaga, dan partisipasi aktif masyarakat. Upaya pemberantasan perdagangan manusia memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk mengatasi akar permasalahan serta melindungi korban dan mencegah terjadinya eksploitasi. 

Selesai *penulis adalah mantan mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik UGM