Jika Pejabat Negara Anti Kritik, Itu Pertanda...

Xi Jinping (Tiongkok): Xi Jinping, presiden Tiongkok, telah mengkonsolidasikan kekuatan secara signifikan selama masa kepemimpinannya. Pemerintah Tiongkok memiliki kendali yang ketat terhadap media dan internet, dan kritik terhadap partai komunis atau pemerintah sering kali ditekan. Orang-orang yang mengkritik pemerintah atau menyuarakan pendapat yang berbeda dapat menghadapi penindasan, penahanan, atau penganiayaan.

Penting untuk dicatat bahwa ini hanya beberapa contoh, dan ada banyak tokoh dunia lainnya yang juga dapat menunjukkan sikap yang anti-kritik. Penekanan pada kritik dapat bervariasi dalam tingkat dan metode di berbagai negara.

Dampaknya pada Demokrasi

Di negara demokrasi Indonesia dan di era reformasi seperti sekarang, pembungkaman atas kritik pada penyelenggara negara, adalah sesuatu yang ganjil dan seharusnya tidak dilakukan atau sebaiknya dihindari sepanjang masih bisa dimusyawarahkan. Mengapa? 

Sebab sikap pejabat negara yang anti-kritik dapat memiliki dampak yang signifikan, baik bagi masyarakat maupun bagi sistem pemerintahan, termasuk demokrasi. Beberapa dampak yang bisa  terjadi adalah:

Pembatasan kebebasan berpendapat: Sikap anti-kritik dari pejabat negara dapat menghasilkan pembatasan yang signifikan terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat menjadi takut untuk menyampaikan kritik atau pendapat yang berbeda, menghambat keberagaman pendapat, dan menghambat pertukaran ide yang sehat.

Kurangnya akuntabilitas: Ketika pejabat negara menolak atau menindas kritik, mereka dapat menghindari akuntabilitas terhadap tindakan atau keputusan mereka. Akuntabilitas adalah prinsip penting dalam pemerintahan yang baik dan demokrasi, yang memastikan bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada rakyat yang mereka layani. Tanpa kritik yang membangun, risiko penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dapat meningkat.

Kurangnya inovasi dan perbaikan: Kritik yang konstruktif dapat membantu pejabat negara untuk memperbaiki kebijakan, tindakan, atau program mereka. Ketika sikap anti-kritik prevale, pejabat negara mungkin enggan menerima masukan konstruktif atau mencari perbaikan, yang pada gilirannya dapat menghambat inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pembungkaman oposisi: Sikap anti-kritik dapat digunakan sebagai alat untuk membungkam oposisi dan menghambat demokrasi. Pejabat negara yang tidak menerima kritik mungkin menggunakan kekuasaan mereka untuk menekan dan mengintimidasi lawan politik, aktivis, dan jurnalis yang mencoba mengkritik atau mengungkap kekurangan pemerintah.

Menurunnya kepercayaan publik: Ketika pejabat negara menunjukkan sikap yang anti-kritik, hal itu dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat mungkin merasa bahwa pemerintah tidak mendengarkan suara mereka, tidak transparan, atau tidak peduli dengan kepentingan rakyat. Ini dapat menghasilkan ketidakpuasan yang meningkat dan potensi konflik sosial.

Dalam sebuah demokrasi yang sehat, penting bagi pejabat negara untuk menerima kritik yang membangun dan terlibat dalam dialog yang konstruktif dengan masyarakat. Kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat adalah nilai-nilai penting yang harus dijaga dan dihormati untuk memastikan pemerintahan yang baik dan keterlibatan publik yang efektif.

Apakah Demokrasi Anti Kritik? 

Tidak, demokrasi sejati seharusnya tidak anti-kritik. Sebaliknya, kritik adalah bagian integral dari demokrasi yang sehat dan berfungsi sebagai mekanisme penting untuk memperbaiki kebijakan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka, termasuk kritik terhadap pemerintah dan pejabat negara.