Sebelum lokakarya berlangsung, tim diaspora bolak-balik bertemu dengan pemda dan kementerian, baik di Jakarta dan Yogyakarta. Panitia pun dibentuk, termasuuk penitia daerah. Meskipun belum dilegalkan, kata Fönali, yang penting jalan dulu, urusan legalitas belakangan. Ia mengaku senang dengan itu karena semangatnya, bagaimana bisa mencapai target yang disepakati dulu.
Melibatkan Kementerian Terkait
Pelaksanaan lokakarya ini bisa dibilang sudah sangat strategis dalam menentukan arah kepariwisataan Nias. Betapa tidak, selain pihak Kementerian Parenkraf, Kemenerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga turut dilibatkan. (Baca juga: Tiga Kementerian Dukung Nias Jadi Kawasan Pariwisata Nasional)
Ini tidak terlepas dari komunikasi intens yang dilakukan oleh tim diaspora dengan pihak Kementerian Parenkraf.
“Pak Sapta sendiri yang menentukan. Ini kita butuh PU, sebab pariwisata tidak jalan jika infrastruktur tidak ikut. Kita membutuhkan Kementerian Perhubungan sebab tanpa konektivas dan aksesbilitas tidak bisa bicara pariwisata. Jadi kalau itu bandara, ya bandaranya yang dikembangkan, artinya Kementerian Perhubungan harus dilibatkan,” urai Fönali menirukan saran Wamen Parenkraf itu.
Menurut Fönali, ke depan bukan tidak mungkin juga akan melibatkan Kementerian Kelautan dan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat atau Kementerian Koodinator Perekonomian. [APOSE]
