Setelah persepsi disamakan dan kemudian pihak Kementerian Parenkraf memberikan konsep perencanaan, termasuk tujuan dan mendorong kelima daerah di Nias untuk menginvetarisasi item-item apa sajan yang berpotensi menjadi tempat tujuan wisata karena memiliki daya tarik wisata.
Dari situ, lewat sebuah pertemuan, setiap daerah pun membuat daftar tempat yang memiliki daya tarik wisata yang bisa dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata.
“Kabupaten Nias Selatan mendaftarkan 40 item. Kota Gunungsitoli 21 item. Demikian juga dengan daerah lainnya. Rata-rata daerah menyodorkan lebih dari 15 item,” ujarnya.
Konsep Satu Nias
Setelah daftar potensi pariwisata diketahui hal yang penting dipikirkan adalah Nias harus masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Dengan demikian, konsep pengembangan pariwisata Nias pun tidak bisa lagi dipandang menurut wilayah daerah otonomi masing-masing.
Jika sudah termasuk dalam KSPN, kelima pemda di Pulau Nias tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus dalam satu kesatuan.
Untuk tujuan itu, ditegaskan Fönali, disepakati soal terminologi penyebutan “pariwisata kepulauan Nias” agar diganti dengan “pariwisata Nias”. Menurut Fönali, ini sederhana tetapi sangat berpengaruh pada strategis marketing kepariwisataan.
Fönali mengambil contoh terminologi daerah pariwisata terkenal di Indonesia, seperti Ba-li, Lom-bok, Jog-ja, So-lo, yang mudah diingat dan penyebutannya sederhana karena terdiri atas dua suku kata.
“Kita bersyukur juga nama daearah kita terdiri atas dua suku kata, Ni-as. Ini yang kita jual. Pariwisata Nias. Kalau kita pakai pariwisata kepulauan Nias, maka orang saat menyebutkannya dan mendengarnya saja sudah bosan dan kesulitan. Maka secara psikologis, pengunjung, terutama dari mancanegara, akan susah menyebutkan ‘kepulauan Nias’ dibanding ‘Nias’ saja. Tujuannya, kita permudah orang mengingat Nias. Itu ikon kita. Kata Nias itu kita jual,” ujarnya.
Awalnya, diceritakan Fönali, konsep berpikir ini ditentang beberapa pihak, karena takut menguntungkan salah satu daerah saja, yakni Kabupaten Nias. “Namun, setelah melalui dialog dan saling mencerahkan, terutama didorong oleh pihak Kementerian Parekraf sebagai ahli di bidang pariwisata, maka disetujuilah penggunaan terminologi itu,” kata Fönali.
Zona Unggulan
