 Secara nasional, Indonesia mengalami peningkatan kasus perceraian dalam beberapa tahun terakhir, dan tingkat kasus perceraian di berbagai wilayah berbeda-beda berdasarkan faktor budaya dan sosial (Halaman 2).
 Temuan-temuan ini menyoroti kompleksitas tingkat perceraian di Wonogiri dan perlunya intervensi yang ditargetkan untuk mengatasi penyebab mendasar dan mendukung keluarga yang mengalami perceraian.
artikel tersebut juga memberikan informasi bagaimana program pemerintah di Wonogiri mendukung keluarga miskin pasca perceraian:
 Tanggung jawab untuk mengatasi angka perceraian dan memberdayakan keluarga pasca-perceraian terutama berada pada keluarga itu sendiri (Halaman 1).
 Melalui Badan Amil Zakat Daerah (Bazda), keluarga miskin mendapatkan bantuan sosial untuk memulai usaha dan dukungan ekonomi, baik keluarga pasca perceraian maupun keluarga miskin pada umumnya (Halaman 1).
 Program pemerintah tidak secara spesifik fokus pada pembinaan keluarga sakinah yang harmonis, melainkan hanya mengandalkan upaya individu saja karena anggaran pemerintah untuk program tersebut tidak mencukupi (Halaman 1).
 Poin-poin ini menekankan bahwa meskipun terdapat dukungan yang diberikan kepada keluarga miskin pasca perceraian melalui program bantuan sosial, terdapat kebutuhan akan inisiatif pemerintah yang lebih komprehensif untuk memberdayakan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di Wonogiri.
Konsep keluarga sakinah memegang peranan penting dalam pembahasan pemberdayaan keluarga dalam penelitian ini:
 Keluarga 'sakinah' digambarkan sebagai keluarga yang dapat mengamalkan ajaran agama baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang anggotanya tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi tetapi juga aktif menjalankan praktik keagamaan (Halaman 20).
 Keluarga 'sakinah' mempunyai tingkatan yang berbeda-beda, mulai dari keluarga 'pra sakinah' yang pemahaman agamanya minim hingga keluarga 'sakinah plus' yang pemenuhan ajaran agama dan aktivitas ekonominya lengkap (Halaman 19).
 Program pemberdayaan keluarga di Wonogiri bertujuan untuk menggerakkan keluarga menuju cita-cita keluarga 'sakinah', yaitu praktik keagamaan dan aktivitas ekonomi yang seimbang dan terpenuhi (Halaman 19).
