Setelah menderita dalam rasa malu internasional dan kritik keras di front domestik, Pakistan memecat 12 petugas polisi karena "pengecut, tidak bertanggung jawab, dan kelalaian" pada tanggal 30 Desember. Polisi gagal menghentikan massa untuk menghancurkan kuil.
Ada masalah serius lainnya tentang perkawinan paksa terhadap gadis-gadis Kristen dan Hindu di bawah umur dan pindah agama secara paksa.
Para fanatik agama, didukung oleh keluarga dan pemimpin agama mereka, menculik gadis-gadis Kristen, Hindu dan Sikh di bawah umur dan menikahi mereka secara paksa. Mereka secara paksa mengubah agama gadis-gadis ini ke agama suami mereka.
"Kasus mengerikan dari gadis-gadis di bawah umur ini adalah sebuah pengingat pahit mengapa agama minoritas terus merasa tidak aman di Pakistan," lapor Dawn pada 12 Januari.
Umat Kristen sering menghadapi diskriminasi dan penganiayaan di Pakistan. Polisi, militer dan pemerintah sebagian besar tetap diam. Itu sebabnya, sebuah badan AS baru-baru ini mengkritik Pakistan terkait isu kebebasan beragama.
Pada tahun 2020, menurut saluran TV Al Jazeera, Komisi Kebebasan Beragama Internasional Amerika Serikat (USCIRF) menggambarkan Pakistan sebagai "negara dengan perhatian khusus", mengutip, antara lain, "kebebasan beragama atau berkeyakinan yang sangat dibatasi".
Pakistan, negara teokratis, semakin menjadi negara otokratis dengan pembatasan besar-besaran di media, baik media arus utama maupun media sosial dan kebebasan beragama.
Tahun lalu, parlemen Pakistan membuat undang-undang baru di mana siapa pun yang mengejek atau menjelekkan atau mencemarkan nama baik militer dapat dipenjara hingga dua tahun.
Artinya, mengkritik militer di Pakistan adalah kejahatan, indikasi yang jelas akan berakhirnya demokrasi, jika ada, di Pakistan.
Pakistan juga membuat peraturan baru untuk mengontrol media sosial.
Perusahaan media sosial, menurut aturan baru, berkewajiban untuk membantu otoritas keamanan mengakses data dan menghapus konten online yang dianggap melanggar hukum.
