Bukan salah Golkarnya dan bukan salah PAN nya. Yang salah adalah Oknumnya. Â Dan yang ikut dianggap bersalah tentunya juga Presidennya. Â Mengapa SBY ketika Akil Mochtar sudah kena kasus masih saja mengizinkan PA mengikuti seleksi Hakim Konstitusi?
Jadi mau tidak mau SBY harus menerima ini sebagai kesalahannya. Â Tidak perlu Curhat lagi di Twitter.
FAKTA : JOKOWI JUGA MEMBIARKAN LEMBAGA HUKUM TINGGI NEGARA LAINNYA TERINFEKSI
Berikutnya kita bahas sepintas Lembaga Hukum Tinggi lainnya. MK sedang disorot dan mau tidak mau kita harus menyoroti  Lembaga Hukum Tinggi lainnya. Prioritas dalam artikel ini memang bukan MK nya tetapi apa peran Presiden menjaga lembaga hukum tinggi negara.
Ketika Patrialis Akbar mengikuti seleksi Hakim Konstitusi sudah cukup banyak masyarakat meminta SBY untuk melarangnya. Â Waktu itu Kasus Akil sudah terjadi dan seharusnya itu menjadi peringatan keras untuk SBY. Tapi SBY bandel ya akhirnya terjadi juga seperti sekarang ini.
Jokowi juga begitu. Pengangkatan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung itu sudah berkali-kali diprotes keras masyarakat. Â Jauh hari sebelum pengangkatan Prasetyo, sudah banyak orang yang meminta Jokowi agar tidak mengangkat Jaksa Agung dari kalangan Politisi. Â Tapi Jokowi memang Kopig.
Entah Kopig entah tidak berdaya menuruti permintaan Surya Paloh dan Pemilik Metro TV.
Padahal  di sisi lain sudah bagus itu Kapolri dipilih Jokowi.  Permintaan PDIP untuk Kapolri bisa ditolak oleh Jokowi, tetapi kenapa untuk Jaksa Agung Jokowi tidak berdaya?
Meskipun sering kontroversial, sampai saat ini memang belum ada Kasus yang benar-benar meresahkan masyarakat dari Kejaksaan Agung.  Kasus  Mobil 8 memang kontroversi tapi itu tidak ngaruh ke masyarakat. Kita lihat saja ke depannya, jangan sampai  ada Kehebohan yang terjadi di Kejagung. Â
Nah itu tadi tentang  Kejaksaan Agung. Bagaimana dengan Lembaga Hukum lainnya?  Bagaimana dengan KPK?
Siapa yang bisa menjamin KPK saat ini  (KPK Jilid 4) kondisinya bebas dari Intervensi  pihak manapun?
