Ini persoalan yang perlu segera diatasi, apalagi saat Indonesia sedang gencar-gencarnya membangun berbagai sarana dan prasarana (infrastruktur) penopang pemerataan pembangunan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.
Sebagai negara berkembang yang faktanya bermodal minim, lantaran tingkat tabungan domestik masih rendah, ialah dengan mengundang investasi dari luar negeri sebanyak mungkin. Ini siasat yang perlu dikerjakan dengan bijaksana, tegas dan setia pada kepentingan nasional.
Karena itulah kebijakan menyetop ekspor biji nikel mentahan demi mendorong hilirisasi (lewat FDI/foreign direct investment) jadi imperatif. Kita bakal bisa jadi punya cukup 'amunisi' lagi untuk membangun infrastruktur fisik maupun non-fisik lainnya.
Jadi akhirnya kita hanya mau mengulangi kata-kata presiden, bahwa nikel itu punya kita, mau ekspor atau tidak ya suka-suka kita!
Selera kita saat ini adalah menciptakan nilai tambah keekonomian di dalam negeri. Supaya ekspornya bernilai tinggi dan neraca transaksi berjalan kita positif dan kuat.
Agar pembangunan yang merata demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa dilanjutkan. Itu saja.
06/06/2020
*Andreas Vincent Wenas*, Sekjen 'Kawal Indonesia' -- Komunitas Anak Bangsa
Sumber:
