Mohon tunggu...
Andre Vincent Wenas
Andre Vincent Wenas Mohon Tunggu... Konsultan - Pelintas Alam | Kolomnis | Ekonomi | Politik | Filsafat | Kuliner
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Pelintas Alam | Kolomnis | Ekonomi | Politik | Filsafat | Kuliner

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Dari 34 Provinsi Kok Cuma DKI Jakarta yang Merengek Soal Dana Bagi Hasil?

13 Mei 2020   15:44 Diperbarui: 13 Mei 2020   16:02 4067
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi Oleh: Andre Vincent Wenas

Berdasarkan PMK itu, maka DBH tahun lalu (misalnya 2019) yang biasanya ditranfer pada kuartal tengah sampai akhir tahun berjalan (tahun 2020) dipercepat ke bulan April 2020. Perhitungannya berdasarkan prognosa.

Ini khan jelas menunjukan bukti bahwa pemerintah pusat sangat peka dan peduli dengan kondisi abnormal yang sedang dialami oleh daerah-daerah. Segera payung hukumnya (PMK) diterbitkan, supaya sebagian (50%) DBH bisa ditransfer lebih awal berdasarkan prognosa saja. Tanpa perlu menunggu hasil audit BPK.

Contoh kasus, untuk Pemda DKI-Jakarta yang biasanya dibayar pada Agustus, sudah dipercepat transfernya pada April sebesar 50%nya, atau senilai Rp 2,5 triliun.

Kalau begitu duduk persoalannya, sebetulnya gak perlu ada polemik dong. Gak usah bikin-bikin masalah baru. Lagi pula soal DBH ini juga bukan soal utang-piutang pemda dengan pemerintah pusat kok.

Gendeng aja kalo ada yang sampai bikin-bikin narasi seolah pemerintah pusat punya utang dan gak mau bayar utang. Ngawur puolll...

Itu mungkin lantaran Pak Ganjar sudah faham betul kelaziman proses DBH selama ini. Apalagi dengan PMK 36/2020 ini DBH tahun berjalan malah bisa ditransfer lebih cepat dari biasanya.

Dengan begitu selayaknyalah pemda-pemda bersyukur, dan berterima kasih pada pemerintah pusat yang telah peka dan solider dengan kondisi keuangan daerah.

Yang menarik dari pernyataan Ganjar Pranowo, adalah bahwa beliau dan timnya akan berkreasi dulu, gak gampang nyerah, gak nyingung-nyinggun soal DBH pula. Bagaimana pun caranya, mau merealokasi anggaran kek, mau inovasi apa kek, pokoknya usaha dulu. Gak cengeng! Nyebelin emang kalo ngadepin orang yang cengengan.

Apalagi kalo kita tahu bahwa ada Kepala Daerah yang menghambur-hamburkan APBDnya untuk pos yang gak perlu-perlu. Seperti misalnya balapan mobil, hibah ke ormas-preman,  tim ahli yang gak jelas, monumen bambu lah, monumen batu lah, waring hitam lah, ngaspalin monas lah, dan berbagai kebodohan serta kekonyolan lain yang sama sekali tidak lucu.

Tambah lagi berani asal-omong sama Wapres sepuh, katanya ada 3,7 juta yang perlu dibantu (1,1 juta miskin dan 2,6 juta rentan miskin). Tapi data nama dan alamatnya masih perlu diupayakan. Dikiranya professor itu pikun kali ya? Eh begitu ditanya dari mana angka itu, apakah sudah ada by name by address-nya? Ternyata masih gelap.

Lalu angka itu pula yang masih dipakai untuk bikin kesepakatan dengan pemerintah pusat (kementerian) untuk bansos. Katanya bagi tugas, supaya pusat handle yang 2,6 juta, pemprov DKI yang 1,1 juta.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun