Dampak Inflasi Perubahan Harga Crude Palm Oil (CPO) Dunia terhadap Volume Ekspor Komoditas Kelapa Sawit dan Perekonomian Indonesia

(terdepresiasinya) nilai tukar riil rupiah. 

Hasil penelitian ini secara umum menemukan bahwa shock perubahan harga CPO dunia direspon oleh seluruh variabel tidak pada periode yang sama, baik saat mulainya maupun lamanya, dan juga dengan kencendrungan yang berbeda-beda dalam periode shock yang panjang. 

IMPLAKASI KEBIJAKAN

Sesuai dengan hasil penelitian ini terlihat bahwa kenaikan harga CPO di pasar internasional berdampak dinamis terhadap perekonomian Indonesia. Dalam kondisi harga CPO internasional yang tinggi, impor CPO untuk kebutuhan dalam negeri akan menambah biaya produksi dan selanjutnya berdampak pada kenaikan harga barangbarang (inflasi). Selain itu, impor minyak juga akan mengurangi cadangan devisa, yang pada gilirannya akan menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US dolar. Oleh karena itu pemerintah dan semua pemangku kepentingan 

(stakeholders) harus berkolaborasi dalam upaya mengurangi atau mengeliminasi pengaruh guncangan harga CPO dunia di dalam negeri. 

Di antara langkah yang perlu dilakukan dan terus diupayakan oleh pemerintah adalah dengan instrumen kebijakan fiskal melalui sektor perpajakan. Misalnya, dengan naiknya harga CPO dunia, harga minyak goreng yang dijual dalam negeri yang pada proses produksi menggunakan bahan CPO menjadi naik. Pemerintah dapat membebaskan atau menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PNN) 10 % untuk minyak goreng, baik curah maupun kemasan. Begitu pula dengan dampak shock harga CPO dunia terhadap ekspor. Untuk menjamin pasokan CPO bagi produsen minyak goreng dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan kebijakan Pungutan Ekspor (PE) progresif sesuai dengan patokan harga CPO dunia. 

Berdasarkan hasil penelitian ini juga, sebaiknya pemerintah dan seluruh stakeholder harus mengupayakan agar Indonesia dapat menjadi salah satu patokan harga CPO dunia dengan memindahkan transaksi perdagangan future market CPO dunia ke bursa Indonesia. Kemudian, pemerintah dapat mengupayakan pemberian insentif pada industri hilir CPO yang menghasilkan produk turunan CPO, seperti biodiesel, sehingga dapat mendorong para pengusaha untuk mengekspor produk turunan CPO yang memiliki nilai tambah yang lebih besar. 

Selain itu, pemerintah diharapkan dapat terus mengupayakan tersedianya infrastruktur yang optimal bagi industri kelapa sawit. Hal ini karena infrastruktur yang kurang memadai menyebabkan naiknya biaya transportasi yang berakibat pada kurangnya daya saing CPO Indonesia. Hal ini terutama di wilayah Indonesia Timur dimana belum terdapat pelabuhan ekspor yang cukup besar dan memadai selain sarana dan prasarana jalan yang jauh tertinggal. Aspek kepastian hukum, insentif dan regulasi yang kondusif bagi industri dalam berusaha juga harus terus diupayakan oleh pemerintah sehingga tidak menghambat ekspansi perkebunan sawit di Indonesia. Semua ini menjadi peluang bagi minyak kelapa sawit untuk berperan lebih besar dalam perekonomian. 

DAFTAR PUSTKA 

Agustian, A dan P. U. Hadi. 2002. Analisis 

Dinamika Ekspor dan Keunggulan