Pasal 32 Konvensi Wina merujuk pada interpretasi yang berbeda. Selain itu, artikel ini berisi informasi tambahan yang dapat digunakan dalam interpretasi perjanjian. Jika Pasal 31 ambigu atau menghasilkan keputusan yang tidak masuk akal, Pasal 32 berfungsi sebagai penegasan dari Pasal 31 sebelumnya di Amatucci.
Jika kita lihat pada Pasal 33 Konvensi Wina, Menurut pasal ini, kedua bahasa itu sama-sama sah dan mengikat jika perjanjian dibuat dalam dua bahasa atau lebih. Dalam sebagian besar perjanjian, bahasa ketiga, seperti bahasa Inggris, disertakan sebagai tambahan bahasa ibu para pihak. Sementara itu, Pasal 33 ayat 4 menyatakan bahwa tafsir yang digunakan merupakan salah satu bahasa yang dapat mendamaikan konflik apabila terdapat perbedaan makna antara dua atau lebih versi bahasa yang digunakan. Karena salah tafsir, bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa pengantar. Misalnya Bahkan jika beberapa versi digunakan dan interpretasinya masih tidak dapat diterima, Konvensi Wina akan memandu interpretasi berdasarkan maksud perjanjian. Jika hasil dari strategi ini masih kurang memuaskan, maka perjanjian dianggap cacat.
Dalam Model OECD, interpretasi suatu perjanjian perpajakan dapat terlihat pada Pasal 3 ayat 2.
"As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State."
Pada intinya pasal ini menyatakan bahwa jika suatu perjanjian pajak tidak mendefinisikan suatu istilah, maka pengertian istilah tersebut dapat mengacu pada dasar hukum setempat. Tentu saja hal ini menjadi lebih mudah karena warga negara dapat memaknai perjanjian tersebut berdasarkan hukum domestik yang lebih familiar. Namun, perselisihan dapat timbul jika interpretasi istilah-istilah ini dalam hukum domestik suatu negara berbeda dengan interpretasi dari negara lain.
Hukum pada saat perjanjian itu statis dan lemah, sehingga sulit untuk memahami dengan jelas arti istilah-istilah yang berkaitan dengan hukum yang lama. Topik lainnya adalah positioning model komentar OECD dalam Konvensi Wina. Tentu saja, jika suatu negara ingin menggunakan model OECD sebagai dasar konsensus dan interpretasi, itu juga mengacu pada model komentar OECD. Namun, model komentar OECD ini tidak  sesuai dengan Konvensi Wina.
Model OECD memiliki definisi istilah yang terkandung dalam perjanjian pajak untuk  menghindari interpretasi yang berbeda. Pengertian ini terdapat dalam Pasal 3 (1) yang memuat beberapa pengertian. Namun, beberapa definisi termasuk dalam artikel yang dimaksud. Contohnya adalah pengertian Pasal 11 "Bunga", Pasal 10 "Dividen" dan Pasal 12 "Royalti".
Individu atau organisasi. Â Yang dimaksud dengan "orang perseorangan atau kelompok" diperlukan sehubungan dengan Pasal 1 tentang ruang lingkup orang perseorangan dan Pasal 4 tentang kependudukan. Istilah ini mencakup semua entitas yang bukan merupakan badan hukum tetapi diperlakukan sebagai unit pajak dan harus dipertimbangkan secara rinci.
Istilah itu sendiri dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah "pribadi" dan yang kedua adalah "korporasi". Orang dalam konteks ini tidak melihat apakah seseorang hadir secara sah, tergantung pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut. Ini berarti bahwa ia berhak atas perlakuan berdasarkan P3B yang bersangkutan selama ia dapat dikenakan pajak di negara tersebut.
Pengertian badan hukum mencakup pengertian badan hukum dan badan hukum lainnya yang diperlakukan sebagai badan hukum. Oleh karena itu, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum nasional adalah badan hukum dan juga perseorangan, dan selama ia merupakan penduduk negara itu, ia berhak atas perlindungan perjanjian. Penduduk yang dimaksud di sini adalah mereka yang dikenakan pajak di negaranya berdasarkan tempat tinggal, tempat tinggal, dan kriteria lainnya.
Pengertian "perusahaan" diperlukan sehubungan dengan Pasal 10 tentang dividen dan Pasal 5 (8) dan 16 tentang biaya keanggotaan dewan. Perusahaan, di sisi lain, didefinisikan sebagai badan hukum atau badan hukum yang diperlakukan sebagai badan hukum. Ini termasuk kepercayaan dan warisan yang tidak terbagi.
