Pertama, menciptakan jarak. Dewan itu sebuah jabatan, kekuasaan sedangkan rakyat itu adalah sebuah komunitas yang tentunya secara naluriah lebih leluasa bergerak tanpa dibatasi dengan status sosial.
Kedua, penyebutan dewan selalu menyisakan pesan lanjutan, “Nah bisa nih diatur, kan ada Pak Dewan.” Itu salah besar. Wewenang legislatif itu hanya memberikan usulan, mengawas, dan bukan mengeksekusi langsung di lapangan. Dan ketiga, dewan yang notabene adalah kekuasaan atau jabatan tadi, sifatnya sementara.
Seperti apa kondisi riil di lapangan?
Alhamdulillah. Bagusnya sistem pemerintahan di Kota Tangerang itu the right man on the right place. Setiap bentuk usulan baik dari ide hingga eksekusi, semua ditangani oleh mereka yang memang seharusnya menangani. Tidak ada double job, apalagi tumpang tindih persoalan. Semua aspirasi masyarakat kita sampaikan. Dan giliran tiba saatnya untuk dieksekusi misalnya, pemerintah Kota Tangerang pun akan mulai menempatkan orang-orang yang memang sesuai kapasitas untuk menanganinya.
Meskipun begitu, ada kalanya kita juga turut ikut turun ke lapangan. Misalnya saat ada projek pembangunan jalan. Saya bisa mengecek kualitas aspalnya, jika kualitasnya tidak sesuai dengan spek yang diminta, katakanlah speknya bagus tapi realisasinya buruk, saya akan mengusulkan untuk diganti aspalnya. Atau jika memang pihak kontraktornya tidak menyanggupi untuk mengganti, saya akan meminta kepada eksekutif untuk mengadakan tender ulang projek. Anggaran daerah ini uang rakyat, jadi pastikan dimanfaatkan untuk sepenuhnya kepentingan rakyat.
Apa persoalan fundamental yang dihadapi Kota Tangerang?
Kota Tangerang secara geopolitik bagus. Tangerang menjadi gerbang keluar masuk perlintasan, baik darat, laut, maupun udara. Untuk itum persoalan terbesarnya adalah bagaimana cara menyejahterakan masyarakat. Meski infrastruktur sudah baik, saya masih melihat fasilitas kesehatan masih minim. Tangerang itu kota industri dan jasa. Itu beberapa tahun lalu. Sekarang sedikit demi sedikit sudah banyak yang tutup dan bahkan pindah ke wilayah lain.
Dari sisi kesehatan, Kota Tangerang itu berpenduduk 2 juta di siang hari dan menjadi 2,4 juta penduduk di malam hari. Dengan angka sebesar itu, Tangerang baru memiliki satu rumah sakit umum daerah (RSUD), berkapasitas 250 bed, dan bertipe kelas C.
Rasio ini sangat jauh. Memang ada beberapa rumah sakit swasta, yang beberapa juga bertaraf internasional. Namun bagi masyarakat kurang mampu, ke mana lagi tujuan mereka berobat jika tidak ke RSUD? Setelah saya masuk menjadi anggota dewan, dan juga melalui berbagai forum pertemuan dengan teman-teman di PAN, kami pun gencar mengusulkan perlu dibangunnya lagi satu RSUD. Satu untuk masyarakat wilayah barat dan satu untuk melayani masyarakat wilayah Timur.
Alhamdulillah, tahun depan ini usulan kita disetujui dan akan dibangun satu RSUD baru di kawasan Jatiuwung, Kota Tangerang.
Persoalan berikutnya yang juga terkait dengan kesejahteraan adalah bantuan sosial. Saya pernah berkunjung ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Luas wilayah kabupaten ini tidak seluas Kota Tangerang. Namun, pemerintah daerahnya mampu memberikan santunan setiap keluarga sebesar Rp500.000,00. Smentara Kota Tangerang dengan APBD kurang lebih 4,7 triliun, baru mampu memberi bantuan dua kuintal beras per satu kelurahan. Termasuk dalam hal ini juga bantuan untuk para guru yang masih jauh dari harapan.
