2. B. Henry B.Mayo Demokrasi sebagai sistem politik adalah sistem  yang  kebijakan umum didasarkan pada mayoritas  wakil yang dipilih melalui pemilihan umum berkala, berdasarkan prinsip kesetaraan politik, diawasi secara efektif oleh rakyat sistem yang menunjukkan bahwa keputusan akan dibuat terjadi dalam suasana  kebebasan politik yang terjamin.
3. Affan Ghaffar (2000) memaknai demokrasi dalam dua bentuk, yaitu dalam arti normatif (normative democracy) dan dalam arti empiris (demokrasi empiris).
- Demokrasi Normatif adalah demokrasi yang idealnya ingin dicapai oleh suatu bangsa.
- Demokrasi Empiris merupakan wujud demokrasi dalam dunia politik praktis.
Pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal, yaitu:
- Pemerintahan dari rakyat (government of the people). Mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui (ligimate government) dimata rakyat. Sebaliknya ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (unligimate government). Pemerintahan yang diakui yaitu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Pentingnya legimintasi bagi suatu pemerintahan adalah pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program- programnya.
- Pemerintahan oleh rakyat (government by the people). Pemerintahan oleh rakyat diartikan bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat (sosial control) dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung yaitu melalui DPR.
- Pemerintahan untuk rakyat (government for the people). Bentuk kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya.
Demokrasi sebagai pandangan hidup menurut Nurcholis Majid, demokrasi bukanlah sebuah kata benda, melainkan kata kerja yang mempunyai makna sebagai suatu proses yang dinamis. Demokrasi adalah proses terpeliharanya masyarakat sipil yang menghormati dan mewujudkan nilai-nilai demokrasi (Sukron Kamil, 2002). Bagi pertumbuhan dan perkembangan demokrasi  suatu negara, terdapat dua macam ideologi, yaitu ideologi terbuka, yaitu ideologi yang tidak dirumuskan ``sekali untuk selamanya'', dan ideologi tertutup, yaitu konsep (perintah) yang bersifat `` dirumuskan  sekali dan untuk selamanya'' jadi cenderung ketinggalan zaman  (seperti yang dibuktikan oleh ideologi komunis). Dalam konteks ini, Pancasila sebagai ideologi Negara harus dilihat dan dipahami sebagai ideologi terbuka---bukan secara literal seperti yang disebutkan dalam pembukaan UUD 1945. Tidak boleh membatasi interpretasi hanya pada suatu lembaga "resmi", seperti di negeri komunis, tetapi harus dibiarkan berkembang seiring dengan perkembangan dinamika masyarakat.
Syarat negara demokrasi, antara lain:
- Perlindungan konstitusional
- Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
- Pemilu yang bebas
- Kebebasan untuk menyatakan pendapat
- Kebebasan berserikat
- Pendidikan Kewarganegaraan
Kebebasan berekspresi adalah kebebasan warga negara untuk menyatakan pendapatnya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, baik secara lisan maupun tulisan. Kebebasan berorganisasi adalah kebebasan warga negara di negara untuk menjadi anggota organisasi politik dan sosial.
Jenis-Jenis Demokrasi:
1. Demokrasi menurut cara aspirasi rakyatnya.Â
- Demokrasi Langsung. Merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang.
- Demokrasi Tidak Langsung. Merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan system perwakilan.
2. Demokrasi Berdasarkan Prinsip Ideologi
- Demokrasi Liberal. Â Merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum
- Demokrasi Rakyat. Merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara.
- Demokrasi Pancasila. Didasarkan pada nilai-nilai sosial dan budaya bangsa, demokrasi Indonesia mengutamakan musyawarah mufakat dan kepentingan bersama. Demokrasi pancasila berpusat pada kebutuhan, keinginan, dan hati nurani rakyat. Sampai saat ini, Indonesia telah menganut demokrasi pancasila, yang bersumber dari falsafah pancasila.
3. Berdasarkan titik perhatiannya. Sistem politik demokrasi dibedakan menjadi tiga macam, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan.
- Demokrasi formal dapat disebut sebagai demokrasi liberal atau demokrasi Barat model. Demokrasi formal adalah suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan politik tanpa berusaha mengurangi perbedaan ekonomi. Dalam demokrasi formal, setiap orang dianggap memiliki hak dan derajat yang sama.
- Demokrasi material adalah jenis demokrasi politik yang menekankan penghapusan perbedaan di bidang ekonomi dan politik. Untuk mengurangi perbedaan ekonomi, partai yang berkuasa menggunakan istilah "negara" untuk menggambarkan hak milik negara dan hak milik pribadi.
- Demokrasi gabungan adalah jenis demokrasi yang menggabungkan kebaikan dan keburukan dari demokrasi formal dan material. Persamaan derajat dan hak bagi setiap orang.
Hampir selalu, demokrasi berarti kekuasaan rakyat. Namun, ada pertanyaan tentang apakah rakyat benar-benar memiliki kekuasaan dalam demokrasi. Demokrasi saat ini dianggap sebagai sistem politik yang paling kuat. Di negara-kota Athena kuno, istilah "demokrasi" pertama kali muncul dalam filsafat politik Yunani kuno. Kekuasaan ini dipimpin oleh Cleisthenes, yang dikenal sebagai "bapak demokrasi Athena." Rakyat Athena mendirikan negara demokratis pertama mereka dari tahun 508 hingga 507 SM. Negara kota ini memiliki dua fitur utama pemerintahan demokratis langsung. Pertama dan terpenting, pemilihan dipilih secara acak untuk posisi yudikatif dan eksekutif di pemerintahan. Kedua, seluruh warga Athena terdiri dari majelis legislatif tahunan. Kesejahteraan umum setiap orang adalah ciri demokrasi. Keinginan mayoritas menentukan keputusan. Terlepas dari fakta bahwa Republik Romawi tidak selalu dianggap sebagai demokrasi murni, pemerintahannya menerapkan prinsip-prinsip demokratis melalui sistem representasi. Di sini, warga memiliki kesempatan untuk memilih anggota parlemen yang bertanggung jawab untuk membuat kebijakan dan peraturan. Walau bagaimanapun, fakta bahwa kekuasaan elit masih sangat kuat menunjukkan kecenderungan demokrasi Romawi terhadap oligarki.
