Nah, dengan pengurusan untuk mendapatkan SIM tersebut saja yang tidak mudah dan dengan kenyataan di jalan raya yaitu anak sekolah SMP/SMA yang membawa kendaraan bermotor sendiri, sepertinya sudah saatnya di mata pelajaran sekolah itu ada satu mata pelajaran yang fokus mempelajari tentang etika/budaya/teori lengkap dalam berlalu lintas.Â
Karena ditakutkan, mereka para pelanggar peraturan (siswa SMP dan SMA) bukan berniat melanggar, melainkan memang awam alias tidak tahu peraturan lalu lintas yang ada. Sehingga mempelajari sendiri tanpa pendampingan dan arahan, membuat karakter tertib lalu lintas yang tertanam dalam diri tidak optimal.
Dalam hal ini yang diajarkan bukan hanya rambu-rambu lalu lintas saja seperti yang tertera di belakang halaman buku peta dunia. Melainkan juga dapat dibagikan poin-poin penting, seperti Undang-Undang lalu lintas yang berlaku, cara mengurus SIM, efek jika kita melanggar peraturan lantas, bagaimana caranya mengurus tilang, cara membayar pajak kendaraan, dan lain-lain. Intinya hal-hal tersebut sesuai realita yang ada dan yang dibutuhkan bagi para siswa ketika ia lulus sekolah nanti.
Namun, pelajaran mengenai lalu lintas ini di bangku sekolah di Indonesia sudah mulai dimasukkan pada mata pelajaran PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan).
Tapi hasilnya bagaimana, apakah sudah optimal ketika pelajaran tertib lalu lintas tersebut hanya sebagai selipan dalam mata pelajaran PPKn?Â
Apakah tidak sebaiknya teori dan pembentukan karakter patuh lalu lintas ini bukan diselipkan pada mata pelajaran tertentu, melainkan menjadi satu mata pelajaran wajib dan berdiri sendiri, hingga juga diuji pemahaman atau psikologinya sebagai salah satu pertimbangan untuk kenaikan kelas para siswa tersebut.
Sudah saatnya di sekolah ada mata pelajaran spesifik tentang lalu lintas, dan direkomendasikan penekanan mata pelajaran ini dimulai saat sekolah menengah pertama. Karena saat masa SMP tersebut adalah masa pubertas, masa di mana anak mencari jati dirinya, sehingga pembentukan karakter patuh pada peraturan lalu lintas perlu dibentuk mulai saat itu.
Dan menurut saya, sosialisasi tentang lalu lintas atau etika dalam berkendara adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya polisi lalu lintas saja.
Polisi lalu lintas bertugas untuk menilang atau memberikan teguran untuk pengendara yang melanggar peraturan, tetapi pengetahuan mengenai lalu lintas kita kembalikan pada sekolah, sementara prakteknya dalam berkendara dikembalikan pada orang tua anak tersebut.
Termasuk perwakilan dari Polantas pun sepertinya harus sering-sering sosialisasi ke sekolah-sekolah nih ke depannya. Setidaknya untuk mengecek di banyak SMP/SMA per wilayah kecamatan masing-masing di Indonesia tersebut apakah sudah patuh terhadap peraturan yang berlaku.
Jangan sampai pihak Polantas kecolongan, yaitu parkiran sekolah penuh kendaraan bermotor siswa, atau cek juga kondisi parkiran umum di luar/sekitar gedung sekolah, ditakutkan para siswa parkir di luar sekolah.
