Pelaku usaha asing yang bergerak di sektor barang mewah mungkin melihat kebijakan ini sebagai disinsentif untuk berinvestasi di Indonesia. Mereka dapat mempertimbangkan untuk mengurangi volume perdagangan atau mengalihkan fokus investasi ke negara lain dengan regulasi pajak yang lebih menguntungkan.
Strategi untuk Mengatasi Tantangan
Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, pemerintah dapat melakukan langkah-langkah berikut:
Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum     Â
Memperkuat pengawasan transaksi barang mewah melalui digitalisasi data dan kerja sama antarinstansi.
Sosialisasi dan Edukasi    Â
Memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai tujuan, manfaat, dan teknis kebijakan ini.
Insentif bagi Produsen Lokal     Â
Memberikan insentif untuk mendukung produksi barang mewah dalam negeri agar lebih kompetitif dibandingkan produk impor.
Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi    Â
Menginvestasikan sumber daya untuk meningkatkan sistem teknologi dalam pemantauan transaksi dan identifikasi barang.
Penguatan Regulasi Impor Â
Mengawasi ketat jalur distribusi barang impor untuk mengurangi potensi masuknya barang ilegal.
Dengan pendekatan yang holistik, tantangan dalam implementasi kenaikan PPN barang mewah dapat diatasi, sehingga kebijakan ini dapat memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional.
Tantangan Implementasi
Meskipun kebijakan kenaikan PPN 12% pada barang mewah memiliki banyak manfaat, implementasinya tidak lepas dari berbagai tantangan. Tantangan ini perlu diantisipasi agar kebijakan dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini:
