Mohon tunggu...
Aidhil Pratama
Aidhil Pratama Mohon Tunggu... Administrasi - ASN | Narablog

Minat pada Humaniora, Kebijakan Publik, Digital Marketing dan AI. Domisili Makassar.

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop Pilihan

Pengawasan Dana Publik Sebagai Pilar Keadilan Sosial

26 Januari 2025   06:00 Diperbarui: 5 Januari 2025   21:13 48
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi dana publik. (KOMPAS/HERYUNANTO)

Audit yang transparan tidak hanya mencegah korupsi, tetapi juga memperbaiki efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran negara. 

Ketika dana yang dikelola dengan baik dan tidak diselewengkan, dampaknya sangat besar bagi stabilitas sosial dan ekonomi. 

Negara yang memiliki tata kelola keuangan yang baik cenderung memiliki pemerintahan yang lebih stabil dan mampu memberikan kesejahteraan yang lebih merata kepada warganya.

Selain itu, pengawasan dana publik yang baik juga berperan penting dalam membangun kepercayaan antarwarga dan pemerintah. 

Di negara seperti Indonesia, yang masih berjuang untuk mencapai pemerintahan yang benar-benar transparan, pengawasan dana publik menjadi fondasi bagi terwujudnya perdamaian dan stabilitas sosial.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, pengawasan dana publik yang dilakukan oleh BPK, BPKP, dan didukung oleh keterlibatan aktif masyarakat, merupakan elemen krusial dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. 

Tidak hanya itu, pengawasan ini juga berkontribusi pada pencapaian tujuan SDGs 2030, khususnya dalam mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. 

Oleh karena itu, setiap pihak---baik pemerintah, lembaga pengawas, maupun masyarakat---memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan dana publik digunakan sesuai dengan kepentingan rakyat.

*** 

Referensi:

  • Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (n.d.). Peran BPK dalam pengawasan keuangan negara. Retrieved from https: //www. bpk. go. id/
  • Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2017). Pengawasan dana desa. Retrieved from https: //berkas. dpr. go. id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-15-I-P3DI-Agustus-2017-212.pdf
  • Desa Cipari. (n.d.). Pengelolaan keuangan desa dan peran sekretaris desa dalam pengawasan dana publik. Retrieved from https: //cipari. desa. id/pengelolaan-keuangan-desa-peran-kunci-sekretaris-dalam-pengawasan-dana-publik
  • United Nations. (n.d.). SDGs goal 16: Peace, justice and strong institutions. Retrieved from https: //sdgs. un. org/goals/goal16

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun