Namun, peran BPK dan BPKP saja tidak cukup. Pengawasan yang melibatkan masyarakat juga sangat penting. Masyarakat harus diberi akses yang cukup untuk mengetahui bagaimana anggaran negara digunakan, terutama di tingkat lokal.Â
Di sini, transparansi menjadi kunci utama. Dengan adanya informasi yang jelas dan mudah diakses, masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam pengawasan, baik melalui mekanisme formal maupun informal.
Dalam konteks pengelolaan dana desa, misalnya, keterlibatan masyarakat sangat penting.Â
Masyarakat yang berada di tingkat paling bawah memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran yang diterima desa digunakan. Ini tidak hanya soal siapa yang mengawasi, tetapi juga tentang siapa yang merasakan dampaknya.Â
Dengan lebih banyaknya keterlibatan publik dalam proses pengawasan, akan semakin terbuka kesempatan untuk memperbaiki pengelolaan anggaran yang selama ini mungkin luput dari perhatian.Â
Dalam beberapa kasus, laporan masyarakat yang lebih dekat dengan lapangan dapat mengungkap penyimpangan yang mungkin tidak terdeteksi dalam audit formal.
Pentingnya keterlibatan masyarakat ini juga dijelaskan dalam laporan dari DPR RI tentang pengawasan dana desa. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa pengawasan dana desa melibatkan banyak pihak, mulai dari aparat desa, masyarakat setempat, hingga lembaga pengawasan yang lebih besar.Â
Semua ini menunjukkan bahwa pengawasan publik adalah bagian integral dari pengelolaan keuangan yang baik.
Pengawasan Dana Publik dan Tujuan SDGs 2030: Mewujudkan Perdamaian dan Keadilan
Keterkaitan antara pengawasan dana publik dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030, khususnya tujuan 16 mengenai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, tidak bisa diabaikan begitu saja.Â
Salah satu prinsip utama dalam SDGs adalah menciptakan institusi yang transparan, akuntabel, dan mampu berfungsi dengan baik.Â
Pengawasan dana publik yang efektif mendukung pencapaian tujuan ini dengan cara meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik.