Digitalisasi Hukum, Jembatan Keadilan Tanpa Sekat

Akibatnya, kepercayaan publik terhadap lembaga hukum pun menurun. Namun, dengan adanya digitalisasi, secercah harapan mulai terlihat.

Digitalisasi Sebagai Solusi Inklusif

Digitalisasi layanan hukum bukan hanya soal memindahkan dokumen dari kertas ke komputer. Ini adalah langkah besar menuju keadilan yang lebih inklusif. 

Menurut Hukumonline, inovasi seperti e-filing dan persidangan online telah membuka jalan bagi masyarakat untuk mengakses layanan hukum tanpa harus mengorbankan waktu, biaya, atau kenyamanan mereka.

Misalnya, e-filing memungkinkan masyarakat untuk mengajukan berkas perkara secara online, tanpa perlu datang ke pengadilan. 

Bayangkan, seseorang di pelosok Papua tidak lagi harus terbang ke Jayapura hanya untuk menyerahkan dokumen. 

Menurut PTA Surabaya, sistem ini tidak hanya menghemat biaya transportasi, tetapi juga mempercepat proses hukum secara signifikan. 

Selain itu, persidangan online memungkinkan para pihak untuk mengikuti proses hukum dari lokasi yang berbeda. 

Ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga soal kenyamanan dan keamanan, terutama bagi korban yang merasa terintimidasi untuk menghadiri persidangan secara langsung.

Tidak berhenti di situ, platform informasi hukum online juga menjadi game-changer. 

Menurut Rechtsidee (UMSIDA), akses mudah ke peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan informasi hukum lainnya melalui platform ini memberdayakan masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban mereka. 

Dengan informasi yang tersedia di ujung jari, masyarakat tidak lagi merasa buta hukum.

Implikasi Positif Digitalisasi